CIREBON- Pemerintah Kabupaten Cirebon terus mengawal pengelolaan keuangan daerah agar lebih transparan, efisien, dan akuntabel melalui aplikasi Isun Katon.
Aplikasi ini dirancang untuk memantau kinerja seluruh SKPD dalam melaksanakan APBD, mulai dari perencanaan anggaran hingga pengelolaan aset.
Kepala BKAD Kabupaten Cirebon, Sri Wijayawati SSos MSi menjelaskan, selama ini BKAD telah menjalankan asistensi dan rekonsiliasi untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
BACA JUGA:Pelayanan Administrasi Kependudukan Sangat Mudah, Awas Jangan Lewat Calo
Namun, penilaian kinerja pengelolaan keuangan dan aset oleh perangkat daerah masih belum optimal.
Oleh karena itu, Pemkab Cirebon memperkenalkan aplikasi Isun Katon sebagai alat bantu pengukuran dan pemantauan kinerja.
“Isun Katon dirancang untuk memastikan bahwa setiap SKPD mengelola keuangan daerah dengan baik, mulai dari perencanaan hingga pelaporan,” tutur Sri Wijayawati kepada Radar Cirebon pada Kamis 29 Agustus 2024.
BACA JUGA:Berubah Fungsi, Alun-alun Ciledug Dipakai Pasar Malam dan PKL Berjualan
Menurutnya, aplikasi ini juga terintegrasi dengan Sistem Informasi Rekonsiliasi Online SKPD (SIRAOS) dan E-Perencanaan, sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang capaian pelaksanaan APBD.
“Aplikasi ini menjadi alat pengukuran yang penting untuk memastikan keuangan daerah dikelola dengan baik, sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat,” jelas Sri.
Dengan penerapan Isun Katon, Pemkab Cirebon berharap dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK dan meminimalisir potensi penyalahgunaan keuangan serta aset daerah.
BACA JUGA:Pimpinan Sementara DPRD Kabupaten Majalengka, Didi Supriadi Ketua dan Abid Ubaidillah Waki Ketua
Aplikasi ini, lanjut Sri, juga diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan memberikan dasar yang kuat bagi reward dan punishment di lingkungan Pemkab Cirebon.
“Pada akhirnya, pengelolaan keuangan yang baik ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Cirebon,” pungkasnya.