CIREBON- DPP PDIP mengumumkan rekomendasi untuk para calon kepala daerah yang akan maju Pilkada 2024, Rabu (14/8/2024). Di antara mereka yang menerima rekomendasi itu adalah Karna Sobahi yang dipasangkan dengan Koko Suyoko.
Karna Sobahi merupakan mantan Bupati Majalengka. Berarti dia akan maju lagi dalam Pilkada Serentak 2024. Dari informasi yang diperoleh Radar Majalengka, keputusan yang dikeluarkan oleh DPP PDIP adalah keputusan tentang pasangan Bakal Calon Bupati (Bacabup) dan Bakal Calon Wakil Bupati Kabupaten Majalengka.
Dikonfirmasi koran ini, Karna Sobahi membenarkan bahwa DPP PDIP telah mengeluarkan keputusan dan telah tertuang dalam surat Model B. Persetujuan. Parpol.KWK, berisi Keputusan DPP PDIP, Nomor 1019/KTPS/DPP/VII/2024 tentang Persetujuan Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Majalengka.
Isi keputusannya ialah Karna Sobahi dan Koko Suyoko menjadi bakal calon pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Majalengka pada Pilkada Serentak 2024.
BACA JUGA:Parpol Lain Diprediksi Gabung ke Eti-Suhendrik
“Surat ini telah ditandatangani di Jakarta oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristianto,” jelasnya.
Koko Suyoko sendiri merupakan kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ia menjabat Dewan Pakar Bidang Ekonomi dan Bisnis DPD PKS Kabupaten Majalengka. Selain itu, Koko saat ini menjabat Dewan Penasihat Koprasi ANAS PBNU dan Tim Penasehat Ekonomi dan Bisnis Wasekjen PBNU.
IMRON BURU REKOM KE DPP
Sementara itu, Ketua DPC PDIP Kabupaten Cirebon Drs H Imron MAg hadir di DPP PDIP di Jakarta pada Rabu kemarin. Imron yang baru tiba dari umrah itu tak langsung pulang ke rumah, tapi langsung merapat ke Kantor DPP PDIP.
Kabarnya, Imron menjemput rekomendasi untuk maju Pilkada Kabupaten Cirebon. Dalam rekoemndasi itu diprediksi PDIP tidak akan mengusung satu paket, tapi akan berkoalisi dengan Partai Nasdem.
BACA JUGA:Seleksi CPNS 2024, Formasi Talenta Digital untuk Penempatan di IKN
Saat dihubungi Radar Cirebon, Imron membenarkan bahwa dirinya memang hadir DPP PDIP. Ia mengaku diminta menghadap.
“Saya dari bandara langsung ke DPP, diminta menghadap. Saya belum tahu apakah ini ada kaitannya dengan rekomendasi pilkada atau tidak," ujarnya.
Menurut dia, rekomendasi adalah ranah DPP. Sebagai kader, kata Imron, harus siap menjalankan kebijakan partai. Sehingga, dengan siapapun ia dipasangkan, maka siap menjalankan kebijakan tersebut.
"Jika di dalam rekomendasi itu ada nama saya tentu saya akan siap sesuai dengan instruksi partai. Termasuk dengan siapapun dipasangkan, harus bisa menyesuaikan," imbuhnya.
BACA JUGA:Seleksi CPNS 2024 Dimulai, BKN: Pelamar Siapkan Diri