CIREBON- Mengenai polemik aktivitas bongkar muat dan penyimpanan (stockpile) batu bara di Pelabuhan Cirebon, Pemkot Cirebon meminta kepada warga yang masih memiliki perbedaan pendapat terkait masalah ini untuk bersedia duduk bersama dan menyelesaikan perbedaan mereka.
Pemerintah Kota Cirebon akan berupaya untuk memastikan bahwa seluruh warga di Kampung Pesisir Panjunan bersatu dalam menyikapi polemik batu bara yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun.
Penjabat Walikota Cirebon, Drs Agus Mulyadi MSi, mengungkapkan bahwa pihaknya akan mendengarkan dan mengevaluasi aspirasi dari kedua belah pihak terlebih dahulu.
BACA JUGA:Solusi Digital untuk UKM di Cirebon
Menurutnya, terdapat pihak yang mendukung dan yang menentang terkait masalah ini.
”Sudah diketahui bahwa masalah batu bara ini telah berlangsung lama dan perlu segera diselesaikan,” katanya kepada wartawan pada Selasa 23 Juli 2024.
Dia menambahkan bahwa yang perlu diperhatikan saat ini adalah bagaimana memberdayakan masyarakat yang terdampak di sekitar lokasi Pelabuhan.
BACA JUGA:Deklarasi Masjid Ramah Anak
”Sekarang, penting bagi mereka untuk duduk bersama lagi, agar pihak-pihak yang masih memiliki perbedaan pendapat dapat melakukan musyawarah,” jelasnya.
Pemerintah berharap bahwa Pelindo dan KSOP sebagai operator atau pihak terlibat langsung dapat melakukan musyawarah dengan warga.
”Jika dibutuhkan dalam prosesnya, pemkot akan turun langsung untuk memediasi melalui unsur-unsur kelurahan maupun kecamatan,” tambahnya.
BACA JUGA:Program Asuransi Wajib Masih Menunggu Peraturan Pemerintah
Menurutnya, permasalahan ini hanya masalah komunikasi dan informasi yang perlu disusun kembali dengan baik oleh semua pihak terlibat dalam sektor tersebut.
”Sudah ada kompensasi dan pemberdayaan yang dilakukan kepada masyarakat selama ini. Oleh karena itu, jika ada polemik yang muncul kembali, ini menunjukkan ada masalah komunikasi yang perlu diperbaiki,” tambahnya.