CIREBON - Anggaran untuk kebutuhan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) hingga akhir Mei ini belum bisa diserap, namun diharapkan tidak mengurangi semangat para kader Posyandu dalam memberikan PMT di setiap kegiatan.
Seperti diketahui, sejak awal tahun, mayoritas Posyandu dalam menyediakan PMT terpaksa menggunakan dana talangan.
Beberapa kelompok Posyandu bahkan meminjam ke koperasi warga agar penyaluran PMT tetap berjalan.
Untuk Posyandu yang telah menyediakan fasilitas PMT secara tombokan atau memakai dana talangan, biaya tersebut akan diganti ketika anggaran PMT sudah bisa disalurkan.
Kadinkes Kota Cirebon, dr Hj Siti Maria Listiyawati, MM, menjelaskan bahwa para kader Posyandu yang telah menggunakan dana talangan selama lima bulan terakhir bisa mengajukan penggantian asal laporan administrasinya lengkap dan jelas.
“Yang menggunakan dana talangan akan dicairkan untuk bulan 1 sampai 5, jadi bisa dibayarkan, asalkan laporan pertanggungjawabannya benar dan sesuai,” ujarnya.
Terkait persoalan ini, pihaknya berharap alokasi anggaran untuk penyediaan PMT bisa langsung digunakan sejak Januari. Namun, proses pencairannya diatur ketat karena pendanaannya bukan bersumber dari APBD Kota.
Dia menjelaskan bahwa dana untuk penyediaan PMT di Posyandu bersifat stimulan dan pendanaannya bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) spesifik tahun 2024. Proses pengunduhan DAU spesifik dari pusat baru selesai dan ditandatangani pada tanggal 30 April lalu.
Proses pengunduhannya baru diinformasikan kepada Dinas Kesehatan untuk menyiapkan pengajuan pencairan yang baru dilakukan pada minggu pertama Mei 2024 ini.
“Awalnya kami berharap tanggal 9 Mei bisa cair, tapi ternyata sampai sekarang belum. Kemarin, pada hari Senin, kami sudah memproses pencairannya. Jadi kami sama sekali tidak berniat menahan,” sebut dr. Maria.
Diberitakan sebelumnya, upaya pemerintah dalam menekan angka stunting menemui kendala. Pasalnya, di lapangan para kader Posyandu sebagai garda terdepan pengentasan stunting terkendala keterlambatan dropping Pemberian Makanan Tambahan (PMT).
Padahal, PMT ini sangat penting disalurkan dalam kegiatan Posyandu yang digelar oleh para kader untuk menunjang gizi balita. Namun, sampai bulan Mei ini, PMT belum juga turun.
Di sisi lain, kegiatan Posyandu harus tetap berjalan. Sehingga, selama lima bulan ini, ketika melaksanakan kegiatan Posyandu di lapangan, para kader terpaksa harus mencari dana talangan untuk memenuhi PMT bagi balita.
Selama lima bulan melaksanakan Posyandu di tahun 2024 ini, para kader berusaha menalangi kebutuhan penyediaan PMT.
Ketua LPM Kelurahan Kejaksan, Arie Setyawan, menjelaskan bahwa keluhan ini muncul saat rakor lintas sektor di Kelurahan Kejaksan beberapa waktu lalu.