CIREBON- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon belum menyiapkan alokasi anggaran untuk makan bergizi gratis atau MBG. Meski demikian, pemkab menegaskan siap melaksanakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Cirebon Hj Sri Wijayawati SSos MSi mengatakan hingga saat ini pemerintah daerah masih menunggu petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat. “Pada prinsipnya kami siap mendukung program nasional, tapi harus menunggu juklak dan juknisnya," ujar Sri kepada Radar Cirebon, Senin (27/1/2025).
Ia pun memastikan bahwa pemerintah daerah siap mengalokasikan anggaran untuk mendukung program nasional, termasuk MBG. Namun, penggunaan anggaran tersebut harus sesuai dengan regulasi dan prinsip akuntabilitas.
“Kalau juknisnya sudah ada dan daerah diwajibkan menyiapkan anggaran, tentu kami siap. Karena ini sifatnya mandatori (kewajiban). Tapi tanpa aturan yang jelas, kami tidak berani menggunakan anggaran," tegasnya.
BACA JUGA:MTQ Internasional di Jakarta Usung Tema Lingkungan dan Kemanusiaan
Sebetulnya, lanjut Sri, pemerintah daerah telah menyiapkan anggaran untuk pemberian makanan tambahan di situasi bencana alam yang dikelola oleh Dinas Sosial (Dinsos). Pun program serupa lainya. Yakni Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang ditujukan untuk menekan kasus stunting.
Program ini menyasar ibu hamil dan siswa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). “Kalau PMT itu sudah lama berjalan. Tujuannya spesifik, untuk menekan angka stunting. Namun, untuk MBG, kami belum tahu di mana posisi pemkab. Intinya, pemda siap mendukung program nasional. Tapi, dari sisi keuangan, semuanya harus akuntabel dan sesuai aturan yang ada," terangnya.
Sri mengaku, pihaknya telah mengetahui di Kabupaten Cirebon ada pendistribusian MBG yang telah dimulai sejak Senin (13/1/2025). Namun cakupannya masih terbatas. Salah satu lokasi yang menjadi sasaran adalah SMPN 1 Gegesik. Pendanaan program ini tidak menggunakan anggaran daerah, melainkan berasal dari Badan Gizi Nasional (BGN) melalui Yayasan Graha Prima Kencana. “Jadi, yang berjalan saat ini bersumber dari Badan Gizi Nasional," pungkas Sri.
DAERAH PATUNGAN UNTUK MBG
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan pemerintah daerah baik provinsi maupun kota dan kabupaten bersedia mengalokasikan APBD mereka untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
BACA JUGA:Atasi Krisis Regenerasi Pembatik
Menurut Tito, dirinya sudah melakukan pertemuan melalui panggilan video daring dengan sejumlah sekretaris daerah. Mereka bersedia mengalokasikan anggaran dengan total Rp5 triliun dari APBD untuk MBG.
“Kontribusi daerah yang mau menyumbang, maksudnya mau ikut berpartisipasi lebih kurang Rp2,3 triliun. Kalau ditambah APBD Provinsi yang PAD-nya kuat, itu bisa lebih kurang hampir Rp5 triliun,” ucap Tito, Jumat (17/1/2025) di JPNN (Radar Cirebon Group).
Mantan Kapolri itu menuturkan bahwa penggunaan APBD itu bakal dimulai September 2025 nanti, setelah para kepala daerah dilantik. “(Yang berpartisipasi) ada 415 kabupaten, 93 kota. Dan semua provinsi mau berpartisipasi, karena ini akan menghidupkan ekonomi mereka selain anak-anak mereka sehat,” kata Menteri Tito.
BACA JUGA:RAT Pra Koperasi Hirup Waluya Mulya