CIREBON - DPRD Kota Cirebon meminta agar program dan kegiatan (proyek) yang telah dirancang berdasarkan input pokok-pokok pikiran (Pokir) dapat segera dilaksanakan pada bulan November ini.
Khususnya untuk kegiatan Pokir yang dititipkan di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR).
DPRD mengklaim ada ratusan kegiatan dengan alokasi anggaran mencapai Rp15,4 miliar di APBD murni 2024 yang bersumber dari input Pokir.
Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon, M Handarujati Kalamullah MAP, mengungkapkan bahwa hingga akhir Oktober kemarin, baru 47 persen dari kegiatan Pokir DPRD di Dinas PUTR yang sudah dilaksanakan.
Sisanya masih didesak untuk segera digelar, paling tidak pada bulan November ini, mengingat beberapa pertimbangan yang cukup mendesak.
Di antaranya, masyarakat di lingkungan yang dijanjikan pembangunan infrastruktur sudah sering menagih kepada anggota DPRD yang pernah menjanjikannya.
“Masyarakat sering menanyakan kepada kami kapan rencana pembangunan infrastruktur di lingkungan mereka akan dimulai. Karena mereka tahu bahwa proyek tersebut sudah disurvei dan diukur,” ujar Handarujati, Senin (4/11).
Selain itu, masyarakat juga mendesak agar kegiatan pembangunan di lingkungan mereka segera dilaksanakan, mengingat sekarang sudah memasuki musim hujan dan khawatir akan menghambat proses pekerjaan.
Oleh karena itu, pihaknya mendesak Pemkot Cirebon untuk segera menggelar sisa kegiatan Pokir di Dinas PUTR yang belum terlaksana, agar dapat segera dilaksanakan.
Paling tidak, Surat Perintah Kerja (SPK) sudah dapat dimulai pada pertengahan November ini.
“Kemarin-kemarin di Dinas PUTR ada kekhawatiran bahwa dana di BPKPD tidak tersedia. Makanya, hari ini kami mengundang PUTR dan BPKPD. Dari pihak BPKPD ternyata menyatakan bahwa dananya sudah siap,” katanya.
Setelah diklarifikasi, kata Andru, informasi dari DPUTR sudah sinkron dengan BPKPD. Ternyata, BPKPD sudah menyusun timeline yang beririsan dengan program-program yang diutamakan, karena Pokir ini merupakan hasil reses DPRD.
Pihaknya meminta agar kegiatan-kegiatan ini bisa rampung tanpa masalah. BPKPD juga sudah menyampaikan kesiapan anggarannya.
Namun, saat sinkronisasi, ternyata ada beberapa kegiatan yang sudah terserap melalui program yang dilaksanakan oleh bidang di Dinas PUTR itu sendiri, sehingga menjadikan Pokir DPRD menjadi lebih kecil.