Siap Duduki Kursi Dewan, Anton Octavianto Sudah Lengkapi Berkas PAW

Reporter: M Hasanuddin |

Editor: M Hasanuddin |

Rabu , 04 Sep 2024 - 19:39

ANGGOTA DEWAN: Anton Octavianto mengungkapkan bahwa dirinya sudah siap lahir batin untuk PAW.-ABDULLAH-RADAR CIREBON

Cepat atau lambatnya penerbitan keputusan Gubernur tentang pemberhentian Dani dan Fitria dari keanggotaan DPRD tidak menjadi hambatan untuk memenuhi syarat sebagai pasangan calon (Paslon) dalam Pilkada Kota Cirebon.

Ketua KPU Kota Cirebon, Mardeko, menjelaskan bahwa secara regulasi, anggota DPRD yang mencalonkan diri dalam Pilkada harus mengundurkan diri.

Namun, pengunduran diri dari jabatan anggota DPRD memerlukan proses sesuai dengan aturan yang berlaku.

Regulasi dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 memberikan kelonggaran. Jika keputusan pejabat terkait mengenai pemberhentian anggota DPRD belum terbit, calon masih bisa menunjukkan dokumen lain sebagai bukti bahwa proses pemberhentian sedang berlangsung.

Misalnya, keputusan pemberhentian anggota DPRD diputuskan oleh SK Gubernur.

Jika SK Gubernur belum terbit pada saat penetapan calon, calon dapat melampirkan surat pernyataan dari pejabat atau lembaga terkait yang menyatakan bahwa pemberhentian tersebut sedang diproses.

Apabila proses pengunduran diri anggota DPRD masih berlangsung di lembaga DPRD, calon dapat melampirkan pernyataan dari lembaga DPRD yang menyatakan bahwa proses tersebut sedang berlangsung.

“Jika ternyata proses pengunduran diri masih di DPRD, calon bisa melampirkan pernyataan dari DPRD,” ujar Mardeko.

Informasi yang dihimpun menunjukkan bahwa keputusan dan persuratan dari lembaga DPRD Kota Cirebon harus dilakukan oleh pimpinan definitif terlebih dahulu.

Saat ini, rekomendasi pimpinan DPRD untuk partai Golkar dan Gerindra belum keluar dari DPP partai masing-masing. (abd/azs)

siap duduki kursi dewan, anton octavianto sudah lengkapi berkas paw                            proses pergantian antar waktu (paw) anggota dprd kota cirebon, dani mardani dan fitria pamungkaswati, yang mencalonkan diri sebagai walikota dan wakilwali kota, masih berjalan. 
namun, calon paw, anton octavianto, yang bakal menggantikan dani mardani, sudah mulai mempersiapkan diri.
kepada radar, anton octavianto mengungkapkan bahwa dirinya sudah siap lahir batin untuk paw.
menurut anton, proses paw dimulai dari rekomendasi dpd pan kota cirebon. 
saat ini, surat rekomendasi dpd sudah diterima dan dikirimkan ke dpw pan jabar. 
“kpu masih menunggu rekomendasi dari pan, dan proses selanjutnya ada di bagian pemerintahan pemkot,” ujarnya. 
anton berharap proses paw bisa segera selesai. “surat pengusulan paw oleh ketua dpd dan sekretaris dpd pan kota cirebon sudah ditandatangani pada rabu, 4 september 2024,” bebernya.
sebagai bentuk kesiapan paw, anton mengaku sudah melakukan persiapan sejak jauh-jauh hari.
“ketua dpd sudah memberikan rekomendasi lebih awal dan meminta saya mempersiapkan diri. saya sudah melengkapi semua dokumen seperti surat cek kesehatan, skck, lhkpn, dan surat pengadilan. semua berkas sudah ada di dpd pan,” paparnya.
anton berharap paw dapat segera digelar agar agenda di griya sawala bisa berjalan dengan baik, termasuk pembahasan apbd 2025. 
“mudah-mudahan pelantikan bisa segera dilakukan agar saya bisa segera bertugas di griya sawala,” pungkasnya. 
 
dani-fitria bisa lampirkan surat, jika sk gubernur belum keluar jelang 22 september
pengunduran diri dani mardani dan fitria pamungkaswati dari kursi dprd kota cirebon yang masih dalam proses tidak mengganggu tahapan pencalonan mereka sebagai walikota dan wakil wali kota di komisi pemilihan umum (kpu).
cepat atau lambatnya penerbitan keputusan gubernur tentang pemberhentian dani dan fitria dari keanggotaan dprd tidak menjadi hambatan untuk memenuhi syarat sebagai pasangan calon (paslon) dalam pilkada kota cirebon.
ketua kpu kota cirebon, mardeko, menjelaskan bahwa secara regulasi, anggota dprd yang mencalonkan diri dalam pilkada harus mengundurkan diri.
namun, pengunduran diri dari jabatan anggota dprd memerlukan proses sesuai dengan aturan yang berlaku.
regulasi dalam peraturan komisi pemilihan umum (pkpu) nomor 8 tahun 2024 memberikan kelonggaran. jika keputusan pejabat terkait mengenai pemberhentian anggota dprd belum terbit, calon masih bisa menunjukkan dokumen lain sebagai bukti bahwa proses pemberhentian sedang berlangsung.
misalnya, keputusan pemberhentian anggota dprd diputuskan oleh sk gubernur. 
jika sk gubernur belum terbit pada saat penetapan calon, calon dapat melampirkan surat pernyataan dari pejabat atau lembaga terkait yang menyatakan bahwa pemberhentian tersebut sedang diproses.
apabila proses pengunduran diri anggota dprd masih berlangsung di lembaga dprd, calon dapat melampirkan pernyataan dari lembaga dprd yang menyatakan bahwa proses tersebut sedang berlangsung.
“jika ternyata proses pengunduran diri masih di dprd, calon bisa melampirkan pernyataan dari dprd,” ujar mardeko.
informasi yang dihimpun menunjukkan bahwa keputusan dan persuratan dari lembaga dprd kota cirebon harus dilakukan oleh pimpinan definitif terlebih dahulu. 
saat ini, rekomendasi pimpinan dprd untuk partai golkar dan gerindra belum keluar dari dpp partai masing-masing. (abd/azs)