Paslon Pilkada Kota Cirebon Tancap Gas: Baliho hingga Konsolidasi Tokoh

Reporter: Amirul I |

Editor: Amirul I |

Senin , 02 Sep 2024 - 21:07

Konsolidasi Rokhmin Dahuri bersama Dani Mardani-Fitria Pamungkaswati. Foto bawah, baliho Eti Herawati-Suhendrik bersebelahan denga baliho Siti Farida Rosmawati.-ABDULLAH-AZIS MUHTAROM-radar cirebon

Ketua Bawaslu Kota Cirebon Devi Siti Sihatul Afiah menjelaskan, akhir pekan kemarin pihaknya sudah mengundang pihak-pihak terkait untuk dimintai keterangan. “Untuk laporan terkait penggunaan Citros, kita sudah meminta keterangan semua pihak," ujar Devi, Senin (2/9).

Dari hasil pendalaman Bawaslu, dan setelah mendengarkan keterangan pihak-pihak, lanjut Devi, diperoleh informasi bahwa kendaraan Citros bukan kendaraan pemerintah, karena ada di bawah kendali Organda, bukan Dinas Perhubungan, meskipun itu merupakan hibah dari Pemprov.

Dengan demikian, Bawaslu menyatakan tidak ada tahapan dan ketentuan pilkada yang dilanggar dengan penggunaan Citros tersebut. “Hasilnya, bahwa Citros itu milik Koperasi Organda, jadi boleh dipergunakan untuk kegiatan politik dengan cara sewa," jelas Devi dalam keterangan resminya.

Ditambahkan Devi, karena tidak ada yang dilanggar, tidak ada teguran untuk pihak manapun. Meski demikian, pihaknya memberikan imbauan agar para pihak untuk selalu taat norma, khususnya terkait cara penggunaan fasilitas pemerintah.

Pihaknya mengeluarkan imbauan agar para pihak tidak menggunakan fasilitas pemerintah untuk kegiatan politik kecuali yang disewakan, ini berlaku secara adil untuk semua kontestan. Terkait penggunaan Citros yang kemarin, karena itu bukan fasilitas pemerintah boleh digunakan.

Sebelumnya, pelaksanaan pendaftaran pasangan calon (Paslon) Walikota-Wakil Walikota Cirebon Kamis (29/8), menuai komentar. Pasalnya, salah satu paslon yang datang ke Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), menggunakan Bus Citros.

Hal ini menuai pro kontra di kalangan pengguna media sosial. Karena mobil transportasi tersebut disinyalir merupakan milik Dinas Perhubungan karena tertera logo Kota Cirebon dan logo Perhubungan pada bagian badan busnya.

“Netralitas ASN perlu diawasi lagi. Tak boleh berkegiatan atau digunakan fasilitas negara untuk Parpol/Pasangan calon, cc @Dinas Perhubungan Kota Cirebon," tulis netizen tersebut.

BACA JUGA:Perdamaian Jadi Isu Utama

Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Perhubungan Kota Cirebon Drs Andi Armawan MSi menyangkal jika armada Citros berwarna merah yang dipersoalkan netizen di jadad medsos tersebut merupakan armada milik Dinas Perhubungan.

Menurutnya, mobil yang ikut digunakan dalam kegiatan tersebut memang benar berwarna merah. Akan tetapi, mobil tersebut sejak penerimaan dari provinsi Jawa Barat, sampai hari ini berada di bawah kendali operasi dan pengawasan pihak Organda, bukan pihak Dishub.

“Kalau mobil Citros yang ada di bawah kendali operasi dan pengawasan Dishub, adalah mobil wisata Citros warna coklat yang sudah dari awal dilarang dipinjamkan untuk dipakai kegiatan partai," ujar Andi Armawan.

Terpisah, Ketua DPC Organda Kota Cirebon H Yuyun Wahyu Kurnia menjelaskan jika armada Citros tersebut memang benar milik Organda. Mobil tersebut merupakan hibah CSR dari Pemprov Jabar melalui Bank bjb.

paslon pilkada kota cirebon tancap gas: baliho hingga konsolidasi tokoh                            cirebon- tiga bakal pasangan calon (bapaslon) pilkada kota cirebon tancap gas setelah proses pendaftaran ke kpu. selain memantapkan tim pemenangan, juga mulai gerak pasang baliho dengan foto berpasangan hingga konsolidasi menghadirkan tokoh.
bakal pasangan calon eti herawtai-suhendrik misalnya, sejak kemarin sudah mengubah baliho yang semula masing-masing, kini sudah berubah dengan foto yang sudah berpasangan. baliho terbaru itu bahkan lengkap dengan tulisan kota cirebon beres bersama eti-suhendrik.
pantauan radar cirebon, senin (2/9), baliho terbaru eti-suhendrik setidaknya terpasang di 18 titik di kota cirebon. hal itu diakui juru bicara eti-suhendrik, mohamad noupel. pemasangan ini, kata noupel, bagian dari sosialisasi kepada masyarakat tentang sosok eti-suhendrik sebagai calon walikota dan calon wakil walikota.
dalam gambar tersebut, kata noupel, secara tegas menyatakan bahwa eti-suhendrik didukung oleh 11 partai politik. yakni nasdem, gerindra, pks, hanura, partai gelora, psi, buruh, pkn, ummat, perindo, dan pbb.
baca juga:kpu kota cirebon segera terima hasil rikes dan langsung verifikasi berkas paslon
dengan tagline cirebon beres, kata noupel, eti dan suhendrik ingin menata kota cirebon menjadi lebih baik. “alhamdulillah dukungan dari berbagai kalangan masyarakat juga terus mengalir kepada eti-suhendrik,” ujarnya.
noupel menyampaikan bahwa dukungan terbaru kepada paslon eti-suhendrik dari kalangan tionghoa yang disampaikan pada minggu malam kemarin. “ini menunjukkan bahwasannya warga kota cirebon ingin pemimpin yang bisa menata kota cirebon lebih baik lagi,” katanya.
rokhmin kerahkan timsementara itu, ketua dpp pdip rokhmin dahuri turun gunung mengerahkan timnya untuk memenangkan dani mardani-fitria pamungkaswati. seperti diketahui, rokhmin sukses memenangkan kursi legislatif hasil pileg 14 februari lalu dengan suara caleg terbanyak di dapil jabar viii, yang salah satunya meliputi wilayah kota cirebon.
kesuksesan rokhmin ditopang dengan infrastruktur partai dan tim pemenangan yang solid. tim itu bakal dikerahkan untuk bekerja kembali guna menenangkan dani-fitria. mantan menteri kelautan dan perikanan itu meminta keluarganya, sahabat, relawan dan timnya untuk ikut berjuang di pilkada kota cirebon.
baca juga:kebut pembersihan puing, warga ingin masjid as salam bisa difungsikan kembali
“semua yang mendukung saya di pileg, bekerja lagi untuk memenangkan dani-fitria. saya menilai dani- fitria bisa membawa kota cirebon lebih maju dan sejahtera," tegasnya saat konsolidasi pemenangan dani-fitria di lawang abang resto, minggu 1 september 2024.
hadir juga tokoh cirebon ir h sunoto dan para koordinator kecamatan (korcam) pemenangan rokhmin. kemudian, sahabat rokhmin dari alumni sman 2 kota cirebon. dalam sambutannya, dani-fitria menyampaikan terima masih atas dukungan dan support yang diberikan rokhmin dahuri beserta timnya.
“kami siap mengemban amanah dan bersama semua elemen bekerja keras memperjuangkan kemenangan dalam pilkada di kota cirebon. kami akan membawa kota cirebon yang religius, maju dan sejahtera (remaja) yang berkelanjutan," ujar dani.
penggunaan citrossementara itu, penggunaan bus wisata citros saat pendaftaran bakal pasangan calon, telah ditindaklanjuti oleh badan pengawas pemilu (bawaslu). hal ini dilakukan karena adanya laporan atas penggunaan fasilitas transportasi yang diduga merupakan aset pemerintah. laporan tersebut sudah diterima, bahkan sudah diproses oleh bawaslu.
baca juga:pelantikan dprd kabupaten cirebon makin dekat, parpol belum tentukan kandidat pimpinan
ketua bawaslu kota cirebon devi siti sihatul afiah menjelaskan, akhir pekan kemarin pihaknya sudah mengundang pihak-pihak terkait untuk dimintai keterangan. “untuk laporan terkait penggunaan citros, kita sudah meminta keterangan semua pihak," ujar devi, senin (2/9).
dari hasil pendalaman bawaslu, dan setelah mendengarkan keterangan pihak-pihak, lanjut devi, diperoleh informasi bahwa kendaraan citros bukan kendaraan pemerintah, karena ada di bawah kendali organda, bukan dinas perhubungan, meskipun itu merupakan hibah dari pemprov.
dengan demikian, bawaslu menyatakan tidak ada tahapan dan ketentuan pilkada yang dilanggar dengan penggunaan citros tersebut. “hasilnya, bahwa citros itu milik koperasi organda, jadi boleh dipergunakan untuk kegiatan politik dengan cara sewa," jelas devi dalam keterangan resminya.
ditambahkan devi, karena tidak ada yang dilanggar, tidak ada teguran untuk pihak manapun. meski demikian, pihaknya memberikan imbauan agar para pihak untuk selalu taat norma, khususnya terkait cara penggunaan fasilitas pemerintah.
baca juga:lp3i kampus cirebon gelar yudisium bagi 50 mahasiswa d3 manajemen informatika
pihaknya mengeluarkan imbauan agar para pihak tidak menggunakan fasilitas pemerintah untuk kegiatan politik kecuali yang disewakan, ini berlaku secara adil untuk semua kontestan. terkait penggunaan citros yang kemarin, karena itu bukan fasilitas pemerintah boleh digunakan.
sebelumnya, pelaksanaan pendaftaran pasangan calon (paslon) walikota-wakil walikota cirebon kamis (29/8), menuai komentar. pasalnya, salah satu paslon yang datang ke kantor komisi pemilihan umum (kpu), menggunakan bus citros.
hal ini menuai pro kontra di kalangan pengguna media sosial. karena mobil transportasi tersebut disinyalir merupakan milik dinas perhubungan karena tertera logo kota cirebon dan logo perhubungan pada bagian badan busnya.
“netralitas asn perlu diawasi lagi. tak boleh berkegiatan atau digunakan fasilitas negara untuk parpol/pasangan calon, cc @dinas perhubungan kota cirebon," tulis netizen tersebut.
baca juga:perdamaian jadi isu utama
menanggapi hal ini, kepala dinas perhubungan kota cirebon drs andi armawan msi menyangkal jika armada citros berwarna merah yang dipersoalkan netizen di jadad medsos tersebut merupakan armada milik dinas perhubungan.
menurutnya, mobil yang ikut digunakan dalam kegiatan tersebut memang benar berwarna merah. akan tetapi, mobil tersebut sejak penerimaan dari provinsi jawa barat, sampai hari ini berada di bawah kendali operasi dan pengawasan pihak organda, bukan pihak dishub.
“kalau mobil citros yang ada di bawah kendali operasi dan pengawasan dishub, adalah mobil wisata citros warna coklat yang sudah dari awal dilarang dipinjamkan untuk dipakai kegiatan partai," ujar andi armawan.
terpisah, ketua dpc organda kota cirebon h yuyun wahyu kurnia menjelaskan jika armada citros tersebut memang benar milik organda. mobil tersebut merupakan hibah csr dari pemprov jabar melalui bank bjb.
baca juga:dua asn di majalengka dipecat
menurutnya, mobil tersebut penggunaanya memang disewakan untuk umum buat kegiatan angkutan wisata di sekitaran kota cirebon. plat nomernya juga berwarna kuning dan setiap tahun dilakukan pengujian kelayakan jalan (uji kir).
adapun penggunaan untuk pendaftaran salah satu pasangan calon, itu juga dilakukan dengan sistem sewa/carter. semua yang ingin menggunakan juga dikenakan sistem yang sama, kecuali untuk kegiatan sosial dapat toleransi.
“apa yang dipersoalkan? itu kan memang plat kuning dan kita sewakan untuk umum. paslon lain, parpol, dan siapapun bisa pakai dengan sistem sewa seperti pada umumnya," jelasnya. (abd/azs)