13.196 Penduduk Belum Tercover Program JKN-KIS

Reporter: Deden F |

Editor: Deden F |

Jumat , 15 Dec 2023 - 21:25

Bupati Cirebon Drs H Imron MAg saat menerima penghargaan UHC atas komitmennya mendukung program JKN-KIS. Mendekati akhir 2023, UHC Kabupaten Cirebon sudah di atas 99,45 Persen.-ist-radar cirebon

Penduduk kabupaten Cirebon belum 100 persen tercover program JKN-KIS. Jumlahnya 13.196 jiwa atau 0,55 persen dari total penduduk Kabupaten Cirebon.

Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon mencatat, hingga Desember 2023, sebanyak 2.398.106 jiwa penduduk Kabupaten Cirebon terdaftar program JKN-KIS universal health coverage (UHC).

“Capaian program JKN-KIS atau UHC di kita hingga Desember ini sebesar 99,45 persen atau 2.398.106 jiwa,” ungkap Kepala Dinkes Kabupaten Cirebon dr Hj Neneng Hasanah, Jumat (15/12).

Menurutnya, pihaknya terus melakukan langkah upaya persoalan jaminan kesehatan masyarakat. Di antaranya dengan mengambil langkah kerja sama dengan BPJS Kesehatan. Ditargetkan tahun 2024 bisa tuntas 100 persen masyarakat menjadi peserta JKN-KIS.

“Dengan capaian tersebut, Pemerintah Kabupaten Cirebon secara agregat mampu Universal Health Coverage atau UHC karena cakupan peserta JKN-KIS yang sudah terlindungi BPJS Kesehatan di atas angka 99,45 persen,” ungkapnya.

Neneng menyampaikan, peserta JKN-KIS Kabupaten Cirebon, terbagi menjadi enam segmen. Yakni peserta PBI APBN sebanyak 1.262.542 jiwa atau 52,65 persen, PPU Badan Usaha sebanyak 357.511 jiwa atau 14,91 persen, PBI APBD sebanyak 346.699 jiwa atau 14,46 persen, PBPU sebanyak 301.746 jiwa atau 12,58 persen, PPU Penyelenggaraan Negara sebanyak 105.906 jiwa atau 4.42 persen dan BP sebanyak 23.702 jiwa atau 0,99 persen.

Masih, kata Neneng, untuk peserta JKN-KIS penduduk Kabupaten Cirebon tercatat peserta aktif ada 1.791.238 jiwa atau 74,29 persen dan peserta yang tidak aktif ada 606.868 peserta atau 25,31 persen.

“Adapun jumlah penduduk yang belum menjadi peserta JKN-KIS adalah 13.196 jiwa atau 0,55 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Cirebon yang diperhitungkan oleh BPJS Kesehatan,” katanya.

Neneng menjelaskan, anggaran yang dikeluarkan per bulannya fluktuatif, tergantung dari jumlah peserta JKN-KIS. Segmen PBI APBD aktif yang berbeda setiap bulannya. Adapun pengeluaran tertinggi ada pada bulan Januari 2023 sejumlah Rp12.980.749.500. Untuk pengeluaran terendah ada di bulan Maret 2023 sejumlah Rp10.928.057.100.

Adapun anggaran untuk pembiayaan JKN-KIS untuk segmen PBI APBD pada tahun 2023, dengan total Rp132.218.199.709 terdiri dari BPHP Rokok Rp75.017.313.000, DBH CHT Rp6.726.245.400 dan DTU-DAU Rp12.400.000 kemudian Bantuan Provinsi Jawa Barat sejumlah Rp50.462.241.309.

“Dinkes memberikan apresiasi kepada Bupati Cirebon Bapak Imron yang tinggi terhadap program Jaminan Kesehatan Nasional dimana program tersebut, sangat membantu masyarakat untuk membiayai program kesehatan,” tandasnya.

Dimana, salah satu upaya bupati Cirebon melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon adalah menurunkan angka kematian ibu dan bayi serta meningkatkan umur harapan hidup.

13.196 penduduk belum  tercover program jkn-kis                            penduduk kabupaten cirebon belum 100 persen tercover program jkn-kis. jumlahnya 13.196 jiwa atau 0,55 persen dari total penduduk kabupaten cirebon. 
dinas kesehatan kabupaten cirebon mencatat, hingga desember 2023, sebanyak 2.398.106 jiwa penduduk kabupaten cirebon terdaftar program jkn-kis universal health coverage (uhc).
“capaian program jkn-kis atau uhc di kita hingga desember ini sebesar 99,45 persen atau 2.398.106 jiwa,” ungkap kepala dinkes kabupaten cirebon dr hj neneng hasanah, jumat (15/12). 
menurutnya, pihaknya terus melakukan langkah upaya persoalan jaminan kesehatan masyarakat. di antaranya dengan mengambil langkah kerja sama dengan bpjs kesehatan. ditargetkan tahun 2024 bisa tuntas 100 persen masyarakat menjadi peserta jkn-kis.
baca juga:dinkes dorong tingkatkan penanganan penyakit tbc  
“dengan capaian tersebut, pemerintah kabupaten cirebon secara agregat mampu universal health coverage atau uhc karena cakupan peserta jkn-kis yang sudah terlindungi bpjs kesehatan di atas angka 99,45 persen,” ungkapnya.
neneng menyampaikan, peserta jkn-kis kabupaten cirebon, terbagi menjadi enam segmen. yakni peserta pbi apbn sebanyak 1.262.542 jiwa atau 52,65 persen, ppu badan usaha sebanyak 357.511 jiwa atau 14,91 persen, pbi apbd sebanyak 346.699 jiwa atau 14,46 persen, pbpu sebanyak 301.746 jiwa atau 12,58 persen, ppu penyelenggaraan negara sebanyak 105.906 jiwa atau 4.42 persen  dan bp sebanyak 23.702 jiwa atau 0,99 persen.
masih, kata neneng, untuk peserta jkn-kis penduduk kabupaten cirebon tercatat peserta aktif ada 1.791.238 jiwa atau 74,29 persen dan peserta yang tidak aktif ada 606.868 peserta atau 25,31 persen. 
“adapun jumlah penduduk yang belum menjadi peserta jkn-kis adalah 13.196 jiwa atau 0,55 persen dari jumlah penduduk kabupaten cirebon yang diperhitungkan oleh bpjs kesehatan,” katanya. 
baca juga:jelang pemilu 2024, kapolresta cirebon ajak jaga kondusivitas
neneng menjelaskan, anggaran yang dikeluarkan per bulannya fluktuatif, tergantung dari jumlah peserta jkn-kis. segmen pbi apbd aktif yang berbeda setiap bulannya. adapun pengeluaran tertinggi ada pada bulan januari 2023 sejumlah rp12.980.749.500. untuk pengeluaran terendah ada di bulan maret 2023 sejumlah rp10.928.057.100.
adapun anggaran untuk pembiayaan jkn-kis untuk segmen pbi apbd pada tahun 2023, dengan total rp132.218.199.709 terdiri dari bphp rokok rp75.017.313.000, dbh cht rp6.726.245.400 dan dtu-dau rp12.400.000 kemudian bantuan provinsi jawa barat sejumlah rp50.462.241.309.
“dinkes memberikan apresiasi kepada bupati cirebon bapak imron yang tinggi terhadap program jaminan kesehatan nasional dimana program tersebut, sangat membantu masyarakat untuk membiayai program kesehatan,” tandasnya. 
dimana, salah satu upaya bupati cirebon melalui dinas kesehatan kabupaten cirebon adalah menurunkan angka kematian ibu dan bayi serta meningkatkan umur harapan hidup. 
baca juga:2024, ruas jalan gebang- pabuaran bakal rabat beton
selain menjamin pembiayaan kesehatan di fktp maupun fktrl, juga menjamin pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan yang dibutuhkan serta akses masyarakat kepada fasilitas pelayanan kesehatan, tuturnya.
“harapan ke depan program jkn-kis dapat terus berjalan berkesinambungan demi terwujudnya masyarakat kabupaten cirebon yang sehat dan mandiri sesuai dengan visi dan misi bupati cirebon,” pungkasnya. (sam)