Sekda Dian Rachmat Serius Maju Pilkada, Sudah Ajukan Cuti

Reporter: Raswidi Hendra Suwarsa |

Editor: Raswidi Hendra Suwarsa |

Minggu , 21 Jul 2024 - 12:36

Sekda Kabupaten Kuningan H Dian Rachmat Yanuar sangat serius untuk maju sebagai bakal calon bupati di Pilkada Kuningan. -dokumen -tangkapan layar

Adanya surat dari Kanreg III BKN Bandung dibenarkan Wakil Ketua Satgas Netralitas ASN Pemkab Kuningan Toni Kusumanto.

Toni mengatakan, surat tertanggal 16 Juli 2024 tersebut ditujukan langsung kepada Pj Bupati Kuningan untuk segera ditindaklanjuti. Sesuai isi surat, Pj Bupati akan segera melaksanakannya.

“Suratnya ada di Pak Pj Bupati. Ada beberapa poin yang disarankan BKN untuk segera dilakukan oleh Pak Pj Bupati"

"Antara lain meminta keterangan kepada ASN yang diduga terindikasi melakukan pendekatan pemilihan kepala daerah. Pihak BKN sendiri mendapati temuan dugaan pelanggaran yang dilakukan ASN ini dari media, baliho atau spanduk, dan juga media sosial,” jelas Toni, Selasa malam 16 Juli 2024.

Menindaklanjuti surat dari BKN tersebut, lanjut Toni, Satgas Netralitas ASN Pemkab Kuningan langsung menggelar rapat di ruang Command Centre, Selasa sore 16 Juli 2024.

Seluruh anggota Satgas Netralitas hadir kecuali Ketua Satgas Sekda H Dian Rachmat Yanuar, Kepala Kesbangpol dan Kabag Hukum. Rapat berlangsung dari pukul 15.30 sampai jam 18.00.

Menurut Toni, dari rapat itu akhirnya keluar dua opsi atau rekomendasi yang diajukan kepada Pj Bupati Kuningan untuk ditindaklanjuti.

Dua opsi itu adalah ASN yang maju di Pilkada harus segera mengajukan cuti di luar tanggungan negara (CLTN) dan mengajukan permohonan berhenti dari PNS atas permintaan sendiri (APS).

“Menindaklanjuti surat dari Kanreg III Bandung tertanggal 15 Juli 2024, kami dari Satgas Netralitas ASN mengeluarkan dua opsi kepada Pak Pj Bupati. Yaitu CLTN dan harus mengajukan permohonan berhenti atas permintaan sendiri. ASN harus secepatnya mengajukan salah satu opsi untuk menghindari sanksi,” tegas Toni.

Ditanya kapan ASN tersebut harus cuti atau mengambil keputusan berhenti dari PNS atas permintaan sendiri, Toni menegaskan, harus diajukan secepatnya oleh yang bersangkutan.

"Jika lewat dari waktu yang ditentukan, kemungkinan akan diperiksa oleh tim dari provinsi. Kami (pemkab) tak berwenang melakukan pemeriksaan," imbuhnya.

sekda dian rachmat serius maju pilkada, sudah ajukan cuti                            kuningan- sekda kabupaten kuningan h dian rachmat yanuar sangat serius untuk maju sebagai bakal calon bupati di pilkada kuningan.
sebagai bentuk keseriusan dan patuhnya terhadap perundang-undangan yang berlaku, sekda dian dikabarkan sudah mengajukan surat pengajuan cuti.
kabarnya, surat pengajuan izin cuti tersebut diserahkan sekda dian kepada bkpsdm kuningan, kamis pagi 18 juli 2024. sumber itu mengatakan, jika sekda dian per hari kamis sudah mengajukan surat permohonan izin cuti. 
baca juga:bayar instruktur senam patungan, ibu-ibu lansia ini gelar senam di kelurahan majalengka kulon
"ya saya dapat informasi a1, kalau pak sekda sudah menyerahkan surat permohonan izin cuti ke bkpsdm. pengajuan ini juga tidak terlepas dari adanya surat yang dikirimkan kanreg iii bkn bandung, beberapa hari lalu. untuk kebenarannya, silakan hubungi pak sekda atau bkpsdm," kata sumber tersebut, kamis pagi 18 juli 2024.
saat dihubungi melalui pesan singkat, sekda kuningan h dian rachmat yanuar belum membalasnya. begitu juga dengan wakil satgas netralitas asn kabupaten kuningan toni kusumanto belum memberikan respons.
sementara ketika dikonfirmasi, plt kepala bkpsdm kuningan dodi sudiana hanya menjawab bahwa pihaknya akan memberikan keterangan pers terkait masalah ini pada waktunya. untuk saat ini, dodi meminta maaf karena belum bisa memberikan keterangan.
baca juga:anak cirebon siap juara aff
"nanti jika waktunya sudah tiba, kami akan menyampaikan permasalahan ini kepada teman-teman. jadi mohon untuk bersabar ya. kami saat ini sedang fokus bekerja," sebut dodi.
sebelumnya, kanreg iii bkn bandung akhirnya mengirimkan surat teguran kepada pj bupati kuningan terkait indikasi dugaan pelanggaran netralitas asn di pemilihan kepala daerah (pilkada).
surat tertanggal 15 juli 2024 yang sekarang berada di meja kerja pj bupati raden iip hidajat tersebut berisi beberapa poin yang harus segera dilakukan pj bupati kuningan.
baca juga:sdn 3 kertasari, 2 tahun lalu tidak ada murid, ppdb tahun ini hanya ada 3 siswa
di antaranya meminta pj bupati untuk segera memanggil dan meminta klarifikasi kepada asn yang terindikasi melakukan dugaan pelanggaran netralitas karena terlibat kontestasi pilkada.
kemudian juga memberi waktu kepada pj bupati hingga batas akhir sampai tanggal 30 juli 2024 untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
adanya surat dari kanreg iii bkn bandung dibenarkan wakil ketua satgas netralitas asn pemkab kuningan toni kusumanto.
baca juga:lindungi perempuan dan anak, dppkbp3a gelar pelatihan
toni mengatakan, surat tertanggal 16 juli 2024 tersebut ditujukan langsung kepada pj bupati kuningan untuk segera ditindaklanjuti. sesuai isi surat, pj bupati akan segera melaksanakannya.
“suratnya ada di pak pj bupati. ada beberapa poin yang disarankan bkn untuk segera dilakukan oleh pak pj bupati"
"antara lain meminta keterangan kepada asn yang diduga terindikasi melakukan pendekatan pemilihan kepala daerah. pihak bkn sendiri mendapati temuan dugaan pelanggaran yang dilakukan asn ini dari media, baliho atau spanduk, dan juga media sosial,” jelas toni, selasa malam 16 juli 2024.
baca juga:kamboja vs indonesia, berharap langsung kunci semifinal
menindaklanjuti surat dari bkn tersebut, lanjut toni, satgas netralitas asn pemkab kuningan langsung menggelar rapat di ruang command centre, selasa sore 16 juli 2024.
seluruh anggota satgas netralitas hadir kecuali ketua satgas sekda h dian rachmat yanuar, kepala kesbangpol dan kabag hukum. rapat berlangsung dari pukul 15.30 sampai jam 18.00.
menurut toni, dari rapat itu akhirnya keluar dua opsi atau rekomendasi yang diajukan kepada pj bupati kuningan untuk ditindaklanjuti.
baca juga:mulai 1 agustus, sekda dian mulai cuti di luar tanggungan negara hingga 22 september
dua opsi itu adalah asn yang maju di pilkada harus segera mengajukan cuti di luar tanggungan negara (cltn) dan mengajukan permohonan berhenti dari pns atas permintaan sendiri (aps).
“menindaklanjuti surat dari kanreg iii bandung tertanggal 15 juli 2024, kami dari satgas netralitas asn mengeluarkan dua opsi kepada pak pj bupati. yaitu cltn dan harus mengajukan permohonan berhenti atas permintaan sendiri. asn harus secepatnya mengajukan salah satu opsi untuk menghindari sanksi,” tegas toni. 
baca juga:3 tahun longsor di sungai cigarugak dibiarkan, ancam 8 rumah
ditanya kapan asn tersebut harus cuti atau mengambil keputusan berhenti dari pns atas permintaan sendiri, toni menegaskan, harus diajukan secepatnya oleh yang bersangkutan.
"jika lewat dari waktu yang ditentukan, kemungkinan akan diperiksa oleh tim dari provinsi. kami (pemkab) tak berwenang melakukan pemeriksaan," imbuhnya.