Pelindo Fasilitasi Mediasi dengan Warga Pesisir

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo Regional 2 Cirebon memfasilitasi pertemuan antara masyarakat dengan instansi terkait aksi unjuk rasa pada Senin 15 Juli lalu di depan area Pos 1 Pelabuhan Cirebon.

Mediasi ini dilakukan sebagai upaya aktif untuk mencari solusi terhadap tuntutan masyarakat terhadap PT Terbit Jaya Selaras Energi (TJSE) sebagai pengelola stockpile batubara di Pelabuhan Cirebon.

Manajemen Pelindo Regional 2 Cirebon, yang diwakili oleh Manajer Komersial dan Kepatuhan Bisnis, Bombom Cepi Nugraha, bersama perwakilan KSOP Kelas II Cirebon, DPRD Kota Cirebon, Kepolisian Pelabuhan Cirebon, Lanal Cirebon, dan instansi terkait, telah bertemu dengan para demonstran yang sedang berunjuk rasa. 

Dalam pertemuan tersebut, Bombom mengajak perwakilan demonstran untuk bersedia melakukan diskusi lanjutan.

“Kami mengundang perwakilan demonstran untuk melakukan mediasi lanjutan dalam waktu dekat,” ujar Bombom.

Mediasi lanjutan ini, kata Bombom, akan melibatkan perwakilan pengunjuk rasa dari RW 01 Pesisir bersama RW lainnya di Kelurahan Panjunan, Pelindo, KSOP Kelas II Cirebon, PT TJSE, serta Pemerintah Kota Cirebon.

Mediasi ini diharapkan dapat mencapai penyelesaian yang solutif dan berimbang.

Pelindo memastikan bahwa kegiatan operasional dan layanan kepada pengguna jasa di area Pelabuhan Cirebon tidak terganggu dan tetap berjalan normal.

“Kami telah mengambil langkah-langkah preventif untuk memastikan layanan tetap efektif,” tegas Bombom.

Dalam aksi demonstrasi pada Senin 15 Juli, perwakilan KSOP Kelas II Cirebon, Dani Jaelani, menyatakan bahwa KSOP akan melakukan evaluasi terkait regulasi stockpile.

“Sebagai regulator, tentu ini akan menjadi bahan evaluasi kami. Selanjutnya, kami akan berdiskusi dengan instansi terkait untuk mencari penyelesaian terhadap isu ini,” ucapnya.

Aksi unjuk rasa tersebut merupakan protes masyarakat terhadap penyelenggaraan kegiatan operasional PT TJSE sebagai penyedia stockpile batubara. 

Para pengunjuk rasa mengkritik perusahaan tersebut karena dinilai melanggar beberapa kesepakatan terkait kompensasi pengendalian debu batubara kepada masyarakat RW 01 Pesisir. (abd)