IPAK 2023: Mengurai Akar Budaya Korupsi

Reporter: Bambang |

Editor: Bambang |

Senin , 11 Dec 2023 - 16:04

Ilustrasi korupsi-jawapos-

Oleh: Harri Ramdhani SE

BARU-BARU ini ini masyarakat Indonesia dikejutkan dengan ditetapkannya Ketua KPK, Firli Bahuri, sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya. Kasus ini konon terkait penanganan permasalahan hukum di Kementan RI pada kurun waktu 2020–2023.

Masyarakat menjadi bertanya-tanya, bagaimana mungkin pimpinan tertinggi sebuah institusi yang menjadi garda terdepan pemberantasan korupsi di negeri ini bisa terjerat kasus yang notabene menjadi “musuh besar” institusi-nya.

Sebagai pimpinan tertinggi KPK, beliau seharusnya mengetahui dan khatam cara menjaga marwah KPK dalam mengawal pemberantasan korupsi di negeri ini. Namun apa dikata, yang terjadi justru sebaliknya. Penetapannya sebagai tersangka kasus pemerasan dan gratifikasi bagaikan petir di siang bolong, sangat mengagetkan. Kejadian ini sedikit banyak menjadikan kita sadar bahwa korupsi, kolusi dan nepotisme masih menggurita di negeri ini.

Mengapa tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) masih ada di negeri ini dan terkesan sulit dihilangkan? Menurut penulis, jawabannya adalah karena tindakan KKN ini sudah sangat membudaya dan terjadi di semua level/lapisan masyarakat, tidak hanya ada di level atas namun di level bawah juga terjadi.

BACA JUGA:Laga Hidup Mati

Sebagai contoh, saat diberhentikan oleh polisi untuk ditilang, banyak yang memilih untuk “damai” atau “sidang di tempat” atau ketika mengurus segala sesuatu kita harus membayar “uang tips” di luar biaya resmi. Ini adalah contoh petty corruption, atau korupsi kecil yang membudaya di masyarakat.

Akar dari budaya korupsi ini yang diukur oleh BPS melalui sebuah survey yang bernama SPAK (Survei Perilaku Anti Korupsi). Survey ini menanyakan kepada masyarakat berbagai macam kegiatan yang mengarah pada akar budaya korupsi. Pertanyaan-pernyataan survey ini harus dijawab berdasarkan persepsi dan pengalaman dari setiap responden.
Sejak 2012 hingga 2023 (kecuali 2016), BPS melaksanakan SPAK. Tujuan SPAK sendiri adalah untuk mengukur tingkat perilaku antikorupsi masyarakat dengan menggunakan indeks yang bernama IPAK (Indeks Perilaku Anti Korupsi). Survei ini hanya mengukur perilaku masyarakat dalam tindakan korupsi skala kecil (petty corruption) dan tidak mencakup korupsi skala besar (grand corruption).

Data yang dikumpulkan mencakup pendapat terhadap kebiasaan di masyarakat dan pengalaman berhubungan dengan layanan publik baik dalam hal perilaku penyuapan (bribery), gratifikasi (graft/gratuities), pemerasan (extortion), nepotisme (nepotism), dan sembilan nilai antikorupsi. Perilaku patty corruption tersebut biasa terjadi di segala lapisan masyarakat.

Seperti misalnya ada peristiwa “sogok-menyogok” untuk bisa diterima di sebuah sekolah/pekerjaan atau adanya kemudahan-kemudahan (privilege) mengurus/mendapatkan sesuatu dengan melibatkan “orang dalam”.

IPAK disusun berdasarkan dua dimensi, yaitu Dimensi Persepsi dan Dimensi Pengalaman. Setiap dimensi dalam IPAK memiliki subdimensi. Subdimensi digunakan untuk membangun indeks dimensi. Dimensi Persepsi terdiri dari tiga subdimensi, yaitu subdimensi persepsi keluarga, persepsi komunitas, dan persepsi publik. Sementara itu, dimensi pengalaman terdiri dari dua subdimensi, yaitu subdimensi pengalaman publik dan pengalaman lainnya.

Dalam BRS (Berita Resmi Statistik) No. 78/11/Th. XXVI, yang dirilis BPS pada 6 November 2023, IPAK tahun 2023 adalah sebesar 3,92, lebih rendah dibandingkan capaian IPAK tahun 2022 (3,93). Jika mengamati IPAK sejak 2020 sampai dengan 2023 (IPAK 2020 = 3,84; 2021 = 3,88; 2022 = 3,93; 2023 = 3,92), dapat terlihat bahwa nilai IPAK cenderung meningkat dari tahun ke tahun, walaupun terkadang mengalami fluktuasi (seperti yang dicapai pada tahun ini / IPAK turun).

Hal yang sama juga terjadi untuk nilai Indeks Persepsi, yaitu secara umum terlihat adanya kenaikan Indeks Persepsi dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 (2020 = 3,68; 2021 = 3,83; 2022 = 3,80; 2023 = 3,82). Hal ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan penilaian masyarakat terkait perilaku antikorupsi.

ipak 2023: mengurai akar budaya korupsi                            oleh: harri ramdhani sebaru-baru ini ini masyarakat indonesia dikejutkan dengan ditetapkannya ketua kpk, firli bahuri, sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya. kasus ini konon terkait penanganan permasalahan hukum di kementan ri pada kurun waktu 2020–2023.
masyarakat menjadi bertanya-tanya, bagaimana mungkin pimpinan tertinggi sebuah institusi yang menjadi garda terdepan pemberantasan korupsi di negeri ini bisa terjerat kasus yang notabene menjadi “musuh besar” institusi-nya.
sebagai pimpinan tertinggi kpk, beliau seharusnya mengetahui dan khatam cara menjaga marwah kpk dalam mengawal pemberantasan korupsi di negeri ini. namun apa dikata, yang terjadi justru sebaliknya. penetapannya sebagai tersangka kasus pemerasan dan gratifikasi bagaikan petir di siang bolong, sangat mengagetkan. kejadian ini sedikit banyak menjadikan kita sadar bahwa korupsi, kolusi dan nepotisme masih menggurita di negeri ini.
mengapa tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme (kkn) masih ada di negeri ini dan terkesan sulit dihilangkan? menurut penulis, jawabannya adalah karena tindakan kkn ini sudah sangat membudaya dan terjadi di semua level/lapisan masyarakat, tidak hanya ada di level atas namun di level bawah juga terjadi.
baca juga:laga hidup mati
sebagai contoh, saat diberhentikan oleh polisi untuk ditilang, banyak yang memilih untuk “damai” atau “sidang di tempat” atau ketika mengurus segala sesuatu kita harus membayar “uang tips” di luar biaya resmi. ini adalah contoh petty corruption, atau korupsi kecil yang membudaya di masyarakat.
akar dari budaya korupsi ini yang diukur oleh bps melalui sebuah survey yang bernama spak (survei perilaku anti korupsi). survey ini menanyakan kepada masyarakat berbagai macam kegiatan yang mengarah pada akar budaya korupsi. pertanyaan-pernyataan survey ini harus dijawab berdasarkan persepsi dan pengalaman dari setiap responden.sejak 2012 hingga 2023 (kecuali 2016), bps melaksanakan spak. tujuan spak sendiri adalah untuk mengukur tingkat perilaku antikorupsi masyarakat dengan menggunakan indeks yang bernama ipak (indeks perilaku anti korupsi). survei ini hanya mengukur perilaku masyarakat dalam tindakan korupsi skala kecil (petty corruption) dan tidak mencakup korupsi skala besar (grand corruption).
data yang dikumpulkan mencakup pendapat terhadap kebiasaan di masyarakat dan pengalaman berhubungan dengan layanan publik baik dalam hal perilaku penyuapan (bribery), gratifikasi (graft/gratuities), pemerasan (extortion), nepotisme (nepotism), dan sembilan nilai antikorupsi. perilaku patty corruption tersebut biasa terjadi di segala lapisan masyarakat.
baca juga:pengurus cabang taekwondo indonesia kota cirebon resmi dilantik, masa bakti 2022-2026
seperti misalnya ada peristiwa “sogok-menyogok” untuk bisa diterima di sebuah sekolah/pekerjaan atau adanya kemudahan-kemudahan (privilege) mengurus/mendapatkan sesuatu dengan melibatkan “orang dalam”.
ipak disusun berdasarkan dua dimensi, yaitu dimensi persepsi dan dimensi pengalaman. setiap dimensi dalam ipak memiliki subdimensi. subdimensi digunakan untuk membangun indeks dimensi. dimensi persepsi terdiri dari tiga subdimensi, yaitu subdimensi persepsi keluarga, persepsi komunitas, dan persepsi publik. sementara itu, dimensi pengalaman terdiri dari dua subdimensi, yaitu subdimensi pengalaman publik dan pengalaman lainnya.
dalam brs (berita resmi statistik) no. 78/11/th. xxvi, yang dirilis bps pada 6 november 2023, ipak tahun 2023 adalah sebesar 3,92, lebih rendah dibandingkan capaian ipak tahun 2022 (3,93). jika mengamati ipak sejak 2020 sampai dengan 2023 (ipak 2020 = 3,84; 2021 = 3,88; 2022 = 3,93; 2023 = 3,92), dapat terlihat bahwa nilai ipak cenderung meningkat dari tahun ke tahun, walaupun terkadang mengalami fluktuasi (seperti yang dicapai pada tahun ini / ipak turun).
hal yang sama juga terjadi untuk nilai indeks persepsi, yaitu secara umum terlihat adanya kenaikan indeks persepsi dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 (2020 = 3,68; 2021 = 3,83; 2022 = 3,80; 2023 = 3,82). hal ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan penilaian masyarakat terkait perilaku antikorupsi.
baca juga:pengurus cabang taekwondo indonesia kota cirebon resmi dilantik, masa bakti 2022-2026
sementara itu, indeks pengalaman 2023 adalah sebesar 3,96; angka tersebut turun dibandingkan 2022 (3,99), namun dari 2020 trendnya naik hingga ke angka 3,96 di tahun ini.
untuk diketahui, nilai indeks semakin mendekati 5 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin antikorupsi, sedangkan nilai indeks yang semakin mendekati 0 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin permisif terhadap korupsi.
persepsi terhadap kebiasaan atau perilaku koruptif di masyarakatuntuk menekan tingkat korupsi di indonesia maka kita perlu mempelajari berbagai kegiatan yang mengarah pada akar budaya korupsi. hal ini perlu dilakukan untuk menekan atau mengurangi perilaku yang mengarah pada budaya korupsi sedini mungkin.
hal-hal kecil yang menjadi akar budaya korupsi mungkin terjadi di level keluarga / rumah tangga. harapannya apabila di dalam keluarga akar budaya korupsi sudah hilang dan patty corruption sudah bisa dihindari, maka tidak akan terjadi grand corruption.
baca juga:hari terakhir walikota eti ngantor, rumdin dan modin pj sudah disiapkan
akar budaya korupsi dan patty corruption inilah yang coba diukur oleh bps melalui survei spak. pertanyaan-pertanyaan pada spak adalah terkait persepsi dan pengalaman responden dalam kegiatan-kegiatan yang merupakan akar budaya korupsi, yang mungkin dihadapi pada kegiatan sehari-hari.
beberapa pertanyaan pada spak seperti; apakah wajar jika seorang istri menerima uang lebih (diluar gaji/penghasilan suami yang biasa diterima) tanpa menanyakan asal usul darimana uangnya, apakah wajar seorang pns/asn menggunakan kendaraan dan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi, apakah wajar seseorang melibatkan anggota keluarga untuk mengikuti kampanye agar mendapat lebih banyak imbalan, apakah wajar jika dalam keluarga ada yang memakai uang/barang tanpa bilang ke pemiliknya, apakah wajar jika masuk sekolah lewat “jalur belakang”.
atay, apakah wajar seseorang bergaya hidup mewah diluar kemampuannya agar disegani, apakah wajar jika istri mengingatkan suaminya yang melanggar lampu merah, apakah wajar jika kepala desa/kuwu mempunyai hajatan masyarakat berbondong memberi uang/barang kepada kepala desa, apakah wajar  menjamin sesorang mengikuti proses rekrutmen pns/swasta agar diterima diluar prosedur resmi, dan masih banyak lagi pertanyaan tentang akar budaya korupsi lainnya yang sering terjadi pada kehidupan sehari-hari.
dari persepsi akan kewajaran atau ketidakwajaran menurut responden dan pengalaman masyarakat akan kegiatan-kegiatan yang menjadi akar budaya korupsi inilah bps menyusun indeks ipak.
baca juga:desa panambangan masuk penilaian desa anti korupsi tingkat jabar
indeks ini akan menunjukkan apakah masyarakat semakin antikorupsi atau semakin permisif dengan kegiatan-kegiatan akar budaya korupsi. indeks persepsi dikategorikan ke dalam 3 kategori lingkup, yaitu keluarga, komunitas dan publik, yang semuanya tercermin dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan.
pada 2023, terjadi pola penurunan pada persepsi masyarakat di lingkup publik. pada tahun ini terlihat bahwa masyarakat lebih permisif terhadap korupsi. hal ini ditunjukkan oleh menurunnya persentase masyarakat yang menganggap tidak wajar beberapa perilaku korupsi kecil (petty corruption).
dibanding 2022, penurunan terbesar terjadi pada variabel sikap orang tua/wali murid/mahasiswa memberikan uang/barang/fasilitas kepada pihak sekolah/kampus pada saat penerimaan rapor/kenaikan kelas/sidang akhir/kelulusan, dimana persentase masyarakat yang menganggap tidak wajar menurun dari 60,57 menjadi 49,49. dengan kata lain, menurut spak tahun ini beberapa kegiatan akar budaya korupsi justru dianggap wajar oleh masyarakat.
pengalaman masyarakat terkait tindakan koruptifdalam survei spak, ditanyakan juga pengalaman responden terkait tindakan-tindakan yang mengarah pada korupsi.
baca juga:rahmat dan hendra tak minat, luthfi pilih kasatpol pp prov jabar
ini dinamakan dimensi pengalaman. pertanyaan seputar  pengalaman responden diantaranya sebagai berikut; apakah pernah diiming-imingi uang untuk memilih calon tertentu pada pemilu, apakah pernah ditawari menjadi asn/swasta dengan harus membayar imbalan tertentu, apakah pernah ditawari mengurus sesuatu pada pelayanan publik agar lancar dengan imbalan tertentu dan apakah pernah mendapat tawaran uang damai saat ditilang polisi.
untuk indeks pengalaman, bps membagi menjadi 2 kategori yaitu kategori masyarakat dan kategori pelaku usaha.pada 2023, terdapat 83,67 persen kategori masyarakat yang tidak membayar suap kepada petugas ketika mengakses layanan publik, baik sendiri maupun melalui perantara. nilai ini menurun dibandingkan 2022 (84,54 persen). sementara itu, kondisi yang berbeda terjadi pada kategori pelaku usaha.
pada 2023, persentase pelaku usaha yang tidak membayar suap kepada petugas ketika mengakses layanan publik adalah 82,60 persen, naik dibandingkan 2022 (81,68 persen). pengalaman masyarakat juga mencakup pengalaman terhadap perilaku koruptif yang dialami selain dari layanan publik.
pengalaman lainnya ini mencakup beberapa pengalaman masyarakat selama 12 bulan terakhir. secara umum, pada 2023, persentase masyarakat yang tidak pernah mengalami perilaku koruptif lainnya mengalami peningkatan.sosialisasi dan pengetahuan antikorupsi budaya korupsi yang menggerogoti tiap sendi kehidupan di negara ini harus dihilangkan atau ditekan sedini mungkin. berbagai sosialisasi dilakukan pemerintah untuk mengurangi kasus-kasus korupsi di negeri ini.
baca juga:jumat besok, mutasi terakhir bupati imron jelang amj
mulai dari banner, papan reklame, iklan di media, hingga spanduk raksasa di kantor kpk dengan tulisan “berani jujur, hebat…” dijadikan sarana sosialisasi antikorupsi. sosialisasi antikorupsi dari pemerintah berdampak pada kesadaran dan pengetahuan masyarakat terhadap perilaku antikorupsi.
pada 2023, persentase masyarakat yang pernah mendapatkan imbauan/ kampanye mengenai informasi antikorupsi, baik secara langsung maupun tidak langsung, menurun dari 61,16 persen (2022) menjadi 57,17 persen (2023).
penurunan sosialisasi dari pemerintah tersebut merupakan salah satu faktor yang menyebabkan menurunnya persepsi publik ke arah yang semakin permisif terhadap korupsi atau akar budaya korupsi.
akar budaya korupsi sendiri terjadi ketika tidak ada nilai-nilai antikorupsi yang ditanamkan dalam diri. melalui pembiasaan dan pengembangan nilai-nilai antikorupsi sejak dini (anak-anak), diharapkan individu memiliki kendali diri terhadap pengaruh buruk lingkungan. hal ini akan menghindarkan diri dari praktik-paktik korupsi.
baca juga:tahun baru di the luxton cirebon hotel, usung tema summer breeze
terdapat sembilan nilai antikorupsi yang dirumuskan oleh kpk. sembilan nilai tersebut adalah jujur, disiplin, tanggung jawab, adil, berani, peduli, kerja keras, mandiri, dan sederhana.
menurut hasil spak, pada tahun 2023, 61,21 persen responden menilai perilaku anak-anak usia sekolah di lingkungannya sudah mencerminkan nilai antikorupsi (seperti jujur, tanggung jawab, disiplin). peningkatan tersebut sejalan dengan meningkatnya persepsi masyarakat ke arah yang semakin antikorupsi.
untuk sumber pengajaran nilai antikorupsi yang dapat membentuk perilaku anak-anak usia sekolah, terdapat di lingkungan rumah, pengajaran di sekolah, teman sepermainan, lingkungan sekitar rumah, lingkungan sekolah, media online yang banyak diakses oleh anakanak, media bacaan anak, permainan, dan lain sebagainya.
pada tahun 2023, sumber pengajaran nilai antikorupsi terbesar yang dapat membentuk perilaku anak-anak usia sekolah di lingkungannya berasal rumah, yaitu sebesar 70,98 persen, diikuti oleh pengajaran di sekolah (mata pelajaran/ekstrakulikuler) sebesar 12,6 persen, lingkungan sekolah (keteladanan guru/kepala sekolah, pembiasaan di sekolah) sebesar 10,21 persen dan lingkungan sekitar rumah sebesar 4,03 persen.
baca juga:komitnen hj eni suhaeni skm mkes: perkuat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
persentase sisanya adalah sumber pengajaran yang lain (media online, teman, bacaan). budaya antikorupsi memang harus ditanamkan sejak dini kepada anak-anak. karena apabila sejak kecil anak-anak sudah dibekali keimanan (ilmu agama) dan pengetahuan yang baik tentang budaya antikorupsi, maka kelak mereka akan menjadi penerus bangsa yang baik, amanah dan jauh dari praktek-praktek korupsi yang merugikan negara dan bangsa. semoga. (*)penulis adalah statistisi ahli bps kabupaten cirebon

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Cirebon 12 Desember 2023

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan