Viral Soal Mahalnya Biaya Persalinan di RSUD Arjawinangun, DPRD Panggil Jajaran Direksi

Reporter: Raswidi Hendra Suwarsa |

Editor: Raswidi Hendra Suwarsa |

Rabu , 26 Jun 2024 - 12:34

Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon membahas pelayanan kesehatan bersama direksi RSUD Arjawinangun, kemarin.-dokumen -tangkapan layar

CIREBON- Buntut viralnya soal biaya persalinan yang mahal di RSUD Arjawinangun, membuat kalangan DPRD tidak tinggal diam.

Komisi IV DPRD yang membidangi masalah kesehatan langsung memanggil jajaran direksi RS milik pemerintah daerah tersebut, pada Selasa 25 Juni 2024.

Pemanggilan direksi RS yang berada di wilayah bagian Barat Kabupaten Cirebon ini, terkait juga adanya kenaikan tarif retribusi di RSUD Arjawinangun, dan menanyakan soal pelayanan kesehatan BPJS PBI.

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, Aan Setiawan SSi mengatakan, persaingan RSUD milik pemerintah daerah dengan swasta begitu kuat.

Kata dia, tidak bisa terhindar, pemerintah daerah pun melakukan perubahan tarif retribusi jasa pelayanan.

Sayangnya, perda terkait kenaikan retribusi tersebut belum tersosialisasi sepenuhnya ke masyarakat.

“Ditambah kemarin sempat viral terkait konten masalah pasien melahirkan dengan biaya yang cukup fantastis"

"Kenaikan itu imbas perubahan tarif sesuai dengan perda nomor 1 tahun 2024 tentang pajak dan retribusi daerah,” kata Aan.

Plus minusnya saat itu, sambung Aan biaya yang harus dikeluarkan pasien sekitar Rp9 jutaan untuk melahirkan.

Ketika ada tindakan khusus tentunya, tambah biaya lagi.

“Mendengar harus membayar sekitar Rp17 juta berikut rinciannya, pasien dan masyarakat kaget,” terang Aan.

viral soal mahalnya biaya persalinan di rsud arjawinangun, dprd panggil jajaran direksi                            cirebon- buntut viralnya soal  biaya persalinan yang mahal  di rsud arjawinangun, membuat kalangan dprd tidak tinggal diam.
komisi iv dprd  yang membidangi masalah kesehatan langsung  memanggil jajaran direksi rs milik pemerintah daerah tersebut,  pada selasa 25 juni 2024.
pemanggilan direksi rs yang berada di wilayah bagian barat kabupaten cirebon ini, terkait juga adanya kenaikan tarif retribusi di rsud arjawinangun, dan menanyakan soal pelayanan kesehatan bpjs pbi.
baca juga:jelang pilkada, keturunan pendiri cirebon bentuk kelompok penentu kemenangan 
ketua komisi iv dprd kabupaten cirebon, aan setiawan ssi mengatakan, persaingan rsud milik pemerintah daerah dengan swasta begitu kuat.
kata dia, tidak bisa terhindar, pemerintah daerah pun melakukan perubahan tarif retribusi jasa pelayanan.
sayangnya, perda terkait kenaikan retribusi tersebut belum tersosialisasi sepenuhnya ke masyarakat.
baca juga:pj bupati sambut kedatangan jamaah haji di bandara kertajati
“ditambah kemarin sempat viral terkait konten masalah pasien melahirkan dengan biaya yang cukup fantastis"
"kenaikan itu imbas perubahan tarif sesuai dengan perda nomor 1 tahun 2024 tentang pajak dan retribusi daerah,” kata aan. 
plus minusnya saat itu, sambung aan biaya yang harus dikeluarkan pasien sekitar rp9 jutaan untuk melahirkan.
baca juga:masih rangkaian seren tahun, dipamerkan wayang berusia 200 tahun
ketika ada tindakan khusus tentunya, tambah biaya lagi.
“mendengar harus membayar sekitar rp17 juta berikut rinciannya, pasien dan masyarakat kaget,” terang aan.
memang, lanjut aan, persoalan ini imbas dari keterkaitan dengan kuota bpjs pbi yang telah habis.
baca juga:setelah daftar bacabup di ppp, kini h kamdan merapat ke nasdem
sebab, pasien tersebut tidak terdaftar di bpjs kesehatan.
“kalau punya bpjs kan ditanggung semua tuh. karena pasien tidak punya bpjs, ditambah kuota bpjs pbi habis, akhirnya keluaga pasien kaget'
"karena biasanya gratis semua, sementara total tagihan mencapai rp17 juta,” ungkapnya. 
baca juga:politisasi asn di pilkada kuningan
aan mengaku, kouta bpjs pbi di awal bulan diharapkan sudah muncul lagi, agar masyarakat kurang mampu bisa memanfaatkan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah daerah. 
“nanti akan kita tambah anggaran untuk kuota bpjs pbi sebesar rp5 miliar. kita juga akan sisir lagi kepesertaan bpjs pbi yang sudah tidak aktif, sudah bekerja di perusahaan, yang sudah mampu dan lain-lainnya,” katanya. 
terkait adanya pasien yang mendesak segera dibutuhkan bpjs pbi, aan menjelaskan, harusnya pelayanan kesehatan tetap memberikan pelayanan, diusahakan agar bisa di cover bpjs kesehatan. karena memberikan pelayanan kesehatan adalah kewajiban pemerintah. 
baca juga:pt chery sales indonesia siap berikan 3s di cirebon
“harus ada komunimasi dong, antara management rumah sakit dengan pemerintah daerah, seperti tpad, dinas sosial, dinas kesehatan. artinya ketika kuota sudah habis, peran pemerintah untuk membantu masyarakat itu ada. dan pelayanan tetap gratis. bukan dibebankan masyarakat. apalagi kurang mampu. kasihan,” tandasnya. 
sementara itu, direktur rsud arjawinangun, kabupaten cirebon, dr bambang sumardi mm mars mengatakan, sebagai pelaksana program, pihaknya hanya menjalankan apa yang sudah menjadi ketentuan. artinya, ketika kuota bpjs kosong, pembiayaan pasien bisa secara bpjs mandiri atau umum.
namun, masih ada peluang untuk mengatasi kebutuhan mendesak bagi pasien. pihaknya tetap berusaha membantu pasien yang benar-benar membutuhkan.
baca juga:kepala sekolah, bendahara, dan pengusaha tersangka kasus korupsi dana bos
“soal kuota bpjs pbi itu kewenangan dinas kesehatan ya, tapi katanya sih masih bisa. coba tanyakan ke dinas kesehatan,” ungkapnya.  
ia pun menceritakan pengalaman sebelumnya yang berhasil membantu pasien dengan menghubungi berbagai stakeholder terkait bpjs pbi.
“kemarin sih ada kasus, memang saya kontak dengan bappeda, dengan dinsos, kontak dengan dinkes itu bisa, akhirnya bisa diusahakan,” katanya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Cirebon 26 Juni 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan