2 Juta Masyarakat Indonesia Main Judi Online

Reporter: Deden F |

Editor: Deden F |

Minggu , 23 Jun 2024 - 18:22

Barang bukti kasus judi online dihadirkan saat rilis di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Jumat (21/6/2024). Kabareskrim Polri Komjen Pol Wahyu Widada menyebut ada lebih dari dua juta pemain judi online di Indonesia. Bahkan ada yang masih di bawah umur. -ist-radar cirebon

Tidak hanya itu, Pasal 127 UU ITE juga sudah mengatur secara jelas terkait larangan untuk meng-upload, menyebabkan orang bermain judi, atau ikut terlibat dalam permainan judi online itu sendiri.

Yang dibutuhkan saat ini adalah komitmen dari pemerintah. Rendahnya komitmen tecermin dari penegakan yang belum optimal. Meski dasar hukum untuk menindak judi online ada sejak 2008, ternyata judi online juga jalan terus. ”Jadi, perangkat hukumnya sudah ada dan sekarang diperkuat lagi di Pasal 40 Ayat 2 C dan 2 D UU ITE,” imbuhnya.

Pasal itu khusus memperkuat peran pemerintah untuk menindak judi online. ”Itu karena jumlahnya kian masif saat revisi Undang-Undang ITE,” tegas anggota DPR RI dari dapil Jogjakarta itu.

Tak hanya aspek hukum positif, Sukamta menegaskan bahwa judi juga dilarang agama. ”Adat ketimuran kita juga tidak membolehkan adanya perjudian itu. Jadi, dalil hukum positif kita, konstitusi, budaya, dan agama kita tidak memungkinkan,” tandasnya. (far/syn/c7/fal)

2 juta masyarakat indonesia main judi online                            kabareskrim polri komjen wahyu widada mengatakan, satgas pemberantasan judi online telah mendeteksi, ada lebih dari dua juta pemain judi online di indonesia. dari jumlah tersebut, ada yang masih di bawah umur. bahkan berusia di bawah 10 tahun.
data itu menegaskan bahwa judi online sudah merambah sampai ke level pelajar sekolah dasar (sd). kondisi tersebut sangat mengkhawatirkan. 
”anak 10 tahun sudah bisa main judi. saya juga nggak ngerti bayarnya gimana,” ungkap wahyu. 
bhabinkamtibmas, lanjut dia, akan bergerak untuk memberikan sosialisasi dan edukasi, termasuk kepada anak-anak. wahyu menyebut, merebaknya judi online di masyarakat bukan hanya karena suplai dari para agen dan bandar. melainkan juga karena ada permintaan (demand) yang besar. 
baca juga:perbaikan jalan rusak bertahap
karena itu, selain menindak agen dan bandar agar suplai tidak tersedia, pihaknya berusaha mengedukasi masyarakat agar demand judi online perlahan hilang. ”prinsipnya, kami terus bergerak supaya jangan lelah untuk memberantas,” katanya.
dengan jumlah pemain judi online yang mencapai jutaan orang, wahyu mengakui tidak mungkin seluruhnya dipenjarakan. ”coba bayangkan kalau 2,3 juta pelaku kita tangkap, dimasukkan penjara, itu penjaranya penuh,” bebernya. 
karena itu, dia menilai, langkah yang lebih efektif adalah menghilangkan demand dan memastikan tidak ada lagi suplai. “polri tidak kendur menindak para agen dan bandar judi online. bahkan, sebelum terbentuk satgas pemberantasan judi online, penindakan sudah dilakukan,” terangnya.
direktur tindak pidana siber bareskrim polri brigjen pol himawan bayu aji menegaskan bahwa semua jenis perjudian harus ditindak. baik judi darat atau konvensional maupun judi dalam jaringan (daring) atau judi online. 
baca juga:tren pernikahan dini turun drastis
”mulai 2022 sampai 2024, kami sudah menindak di seluruh indonesia itu, 3.975 perkara,” ungkap himawan.
dari ribuan kasus tersebut, dittipid siber bareskrim menetapkan 5.982 tersangka, memblokir 40.642 website judi online, serta membekukan 4.196 rekening. total aset yang disita mencapai rp817,4 miliar. 
”sebelum bapak presiden mencanangkan satgas pemberantasan judi daring, kami sudah melakukan langkah-langkah konkret,” kata jenderal bintang satu polri tersebut. langkah itu bakal terus dilakukan polri.
terpisah, anggota komisi i dpr ri fraksi pks sukamta mengatakan, pemberantasan judi online butuh keseriusan. sebab, dari sisi regulasi, sudah banyak aturan yang dapat digunakan untuk menjerat tindak pidana itu. ”kuhp kita melarang judi,” kata dia kemarin.
baca juga:sampah dan limbah batu alam cemari sungai 
tidak hanya itu, pasal 127 uu ite juga sudah mengatur secara jelas terkait larangan untuk meng-upload, menyebabkan orang bermain judi, atau ikut terlibat dalam permainan judi online itu sendiri.
yang dibutuhkan saat ini adalah komitmen dari pemerintah. rendahnya komitmen tecermin dari penegakan yang belum optimal. meski dasar hukum untuk menindak judi online ada sejak 2008, ternyata judi online juga jalan terus. ”jadi, perangkat hukumnya sudah ada dan sekarang diperkuat lagi di pasal 40 ayat 2 c dan 2 d uu ite,” imbuhnya.
pasal itu khusus memperkuat peran pemerintah untuk menindak judi online. ”itu karena jumlahnya kian masif saat revisi undang-undang ite,” tegas anggota dpr ri dari dapil jogjakarta itu.
tak hanya aspek hukum positif, sukamta menegaskan bahwa judi juga dilarang agama. ”adat ketimuran kita juga tidak membolehkan adanya perjudian itu. jadi, dalil hukum positif kita, konstitusi, budaya, dan agama kita tidak memungkinkan,” tandasnya. (far/syn/c7/fal)