Lepas Landas atau Terhempas di Landasan?

Reporter: Bambang |

Editor: Bambang |

Jumat , 21 Jun 2024 - 19:18

Perwujudan sistem pemerintahan yang baik pada pembangunan Indonesia seharusnya berbentuk konsistensi antara aturan dan pelaksanaan aturan dalam ranah praktik.

Bukankah itu semangat reformasi? Yaitu, menghilangkan kongkalikong dan persekongkolan antara penguasa dan elite yang dibungkus ‘untuk kepentingan rakyat’.

Grand Design dan Moralitas

Kalau kita berkenan mengingat momen Sidang Umum MPR pada 1 Maret 1993, Presiden Suharto pernah begitu optimis menyampaikan bahwa Indonesia telah siap dan mampu tinggal landas menjadi negara yang sejajar dengan negara lain yang sudah lebih dulu maju.

Konon, era tinggal landas adalah masa setelah Indonesia menyelesaikan program Pembangunan Jangka Panjang 25 Tahun (PJP) tahap I yang berlangsung sejak 1968 hingga 1993. PJP Tahap II direncanakan sejak 1993-2018.

Optimisme itu terucap bukan tanpa dasar. Peningkatan kemampuan dan penguasaan teknologi, rancang bangun, dan rekayasa nasional industri telah menghasilkan produk-produk dengan teknologi canggih.

Hal tersebut dirasa cukup menjadi dasar kesiapan Indonesia untuk melangkah maju ke tahap-tahap industrialisasi selanjutnya.

Faktanya, sektor Industri Indonesia justru terpuruk dan lumpuh di 1998. Tentu saja, ada banyak analisis atas sebab keterpurukan tersebut.

Grand design yang begitu kuat dan teknokratik tersebut faktanya berangsur-angsur hancur seiring dengan berbagai penyimpangan dalam pelaksanaannya.

Robert B. Reich melalui bukunya yang berjudul The Work of Nations (1991) menyatakan “Regardless of how your job is officially classified (manufacturing, service, managerial, technical, secretarial, and so on), or the industry in which you work (automotive, steel, computer, advertising, finance, food processing), your real competitive position in the world economy is coming to depend on the function you perform it.”

Pernyataan tersebut sungguh menarik dan patut untuk dicermati dalam rangka memahami posisi moral manusia dalam memperlakukan sebuah konsep atau desain pembangunan.

Klasifikasi pekerjaan tertentu pada jenis industri tertentu sejatinya tidak menjadi faktor penentu, sebab posisi kompetitif setiap manusia dalam perekonomian dunia justru lebih bergantung pada fungsi yang dijalankan.

lepas landas atau terhempas di landasan?                            oleh: syarifuddin*
di indonesia, paradigma pembangunan selalu dikaitkan dengan pengamalan pancasila berupa pembangunan manusia indonesia seutuhnya dan masyarakat indonesia seluruhnya.
idealnya, pembangunan dalam hal tersebut tidak sebatas pembangunan ekonomi tetapi juga suatu penjelmaan dari proses perubahan politik, sosial, dan budaya yang hidup di masyarakat.
oleh sebab itu, pembangunan nasional sepatutnya menjadi cerminan kehendak terus-menerus untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara adil dan merata, serta beriringan dengan pengembangan penyelenggaraan negara yang maju dan demokratis berdasarkan pancasila.
baca juga:pilkada kota cirebon, oki bos grage bilang akan ada kejutan jelang pendaftaran
namun, kesuksesan pembangunan selalu sangat relatif dan politis. setiap rezim selalu merasa bahwa agenda pembangunan yang diusungnya telah berhasil dan membawa kemaslahatan bagi masyarakat.
analisis statistik, tidak jarang, digunakan untuk mengglorifikasi satu atau dua aspek pembangunan untuk menutupi kegagalan pada aspek pembangunan di bidang lain.
grand design pembangunan kerap digaungkan pada berbagai zaman pemerintahan. laksana sebuah pesawat, optimisme bahwa indonesia akan dapat lepas landas menuju tingginya peradaban negara maju selalu terucap pada setiap zaman.
sayangnya, sampai hari ini, kita masih berkutat dengan banyak masalah yang menyebabkan kita kebingungan untuk mengidentifikasikan diri kita; belum maju, sudah maju, atau tidak maju-maju.
baca juga:pengamat: gus mul kalau mau maju pilkada kota cirebon, ya tahun ini
belajar dari orde baru?
energi negara ini begitu terkuras dalam menjalani revolusi fisik di tahun 1945an. medio tahun 1960an adalah waktu ketika kondisi ekonomi indonesia berada pada situasi sangat buruk.
pergolakan politik, pemutusan hubungan dengan negara-negara barat, dan deficit spending yang menyebabkan hiperinflasi adalah faktor penyebabnya.
runtuhnya karisma sukarno menjadi anak tangga yang kokoh untuk naiknya suharto dan memulai rezim orde baru.
baca juga:mabes polri: 70 saksi, 18 memberatkan pegi setiawan
kebijakan-kebijakan ekonomi indonesia mengalami perubahan yang radikal di bawah arahan suharto. pembangunan dikonstruksikan melalui rencana pembangunan lima tahun (repelita) sebagai satuan perencanaan yang dilaksanakan selama 30 tahun.
repelita semata-mata disusun untuk mempertinggi tingkat kehidupan rakyat dengan memperbesar produksi dan pendapatan serta mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional dengan pembukaan kesempatan usaha di seluruh lapangan ekonomi dan sosial.
pembangunan ekonomi orde baru secara umum dapat dibagi ke dalam tiga periode dengan setiap periodenya memiliki kebijakan-kebijakan untuk konteks ekonomi yang spesifik.
periode-periode tersebut adalah pemulihan ekonomi (1966-1973), pertumbuhan ekonomi secara cepat dan intervensi pemerintah yang semakin kuat (1974-1982), dan pertumbuhan didorong oleh ekspor dan deregulasi (1983-1996).
baca juga:tahap pertama, berkas pegi setiawan masuk kejaksaan
orde baru, yang berfokus pada pembangunan ekonomi, mengawali langkahnya dengan melakukan reintegrasi indonesia ke dalam ekonomi dunia dengan bergabung kembali ke international monetary fund (imf), persatuan bangsa-bangsa (pbb), dan bank dunia.
hal ini menyebabkan bantuan keuangan mengalir dari berbagai negara ke indonesia.  politik konfrontasi sukarno dengan malaysia juga dihentikan oleh orde baru. 
hiperinflasi ditekan dengan memberdayakan para teknokrat ekonomi terbaik melalui penyusunan rencana pemulihan ekonomi yang sistematis.
stabilitas harga dibangun melalui kebijakan yang melarang pendanaan domestik dalam bentuk hutang domestik ataupun pencetakan uang.
baca juga:haul sunan gunung jati di museum bahari jakarta
selanjutnya, mekanisme pasar bebas dilaksanakan dengan tindakan membebaskan control pasar melalui implementasi undang-undang penanaman modal asing pada tahun 1967 dan undang-undang penanaman modal dalam negeri pada 1968.
ragam kebijakan itu memberikan insentif lebih untuk para investor yang menyebabkan ekonomi indonesia tumbuh lebih dari 10% pada 1968.
indonesia masa orde baru sangat diuntungkan oleh dua kali terjadinya oil boom. yang pertama terjadi pada 1973/1974 ketika organization of petroleum-exporting countries (opec) memotong ekspornya dengan drastis dan menyebabkan kenaikan harga minyak yang besar.
yang kedua terjadi di tahun 1978/1979 ketika revolusi iran mengganggu produksi minyak dan kembali terjadi kenaikan harga yang besar. hal tersebut menyebabkan pendapatan ekspor orde baru dan pendapatan pemerintah meningkat tajam. 
baca juga:ipb cirebon gelar seminar internasional
sektor publik pada akhirnya memainkan peran yang lebih besar dalam perekonomian dengan melakukan investasi-investasi dalam pembangunan daerah, pembangunan sosial, infrastruktur dan pendirian industri-industri (dasar skala besar), diantaranya termasuk industri-industri substitusi impor.
barang-barang modal dan bahan-bahan mentah bisa diimpor karena pendapatan devisa yang makin membesar. hal ini membangkitkan sektor manufaktur yang berkembang.
peristiwa malari 1974 kemudian menjadi lonceng penanda adanya rasa keadilan yang terluka di lapisan bawah masyarakat.
ada anggapan bahwa proyek-proyek investasi asing terlalu banyak beroperasi di indonesia kala itu. buah perekonomian tidak dirasakan secara merata oleh masyarakat. 
baca juga:penjualan kecap hingga bahan pembuat sate meningkat 
pada tahun 1980an, harga minyak mulai jatuh dan reposisi mata uang di tahun 1985 justru menambah hutang luar negeri indonesia.
padahal, usaha untuk memulihkan stabilitas makroekonomi telah dilakukan melalui devaluasi nilai rupiah telah dilakukan pada tahun 1983, penerapan undang-undang pajak yang baru, dan tindakan deregulasi perbankan.
ketika itu, perekonomian direorientasi; dari perekonomian yang tergantung kepada minyak kepada sebuah perekonomian yang memiliki sektor swasta yang kompetitif yang berorientasi pada pasar ekspor.
reformasi finansial ini pada akhirnya menjadi masalah yang memperkuat krisis di indonesia pada akhir 1990an.
baca juga:deklarasi majalengka anteng untuk pilkada damai 
orde baru menunjukkan beberapa kegemilangan pembangunan ekonomi. secara khusus, pengurangan kemiskinan absolut adalah pencapaian yang sangat luar biasa.
di pertengah tahun 1960an, setengah populasi indonesia hidup di bawah garis kemiskinan tetapu pada tahun 1996 angka tersebut telah berkurang menjadi 11% dari total populasi indonesia.
namun, berbagai pencapaian tersebut tidak luput dari masalah. konsekuensi atas berbagai kebijakan yang ‘lepas kontrol’ pada akhirnya terakumulasi dan memuncak pada krisis finansial asia di akhir 1990an.
tidak dapat ditutupi bahwa otoriterianisme orde baru adalah hal negatif yang paling kentara. gaya otoriter ini yang banyak menimbulkan kemacetan politik dan frustrasi sosial pada sebagian besar populasi indonesia.
baca juga:praja ipdn validasi data warga miskin di majalengka
otoritarianisme pada akhirnya berkorelasi dengan korupsi dan nepotisme yang menggurita pada kelompok elite pendukung dan keluarga suharto.
korupsi menyebabkan penguatan ekonomi tidak pernah bisa berjalan efektif. janji-janji keterbukaan dan transparansi kebijakan pemerintah tidak pernah terlaksana.
cakrawala pembangunan pascareformasi 
setiap rezim merasa konsep pembangunannya menghasilkan dan berdampak. faktanya, semuanya akan selalu bernilai relatif.
baca juga:libatkan calon tenaga kerja, bakesbangpol canangkan pembagian 10 juta bendera merah putih.
sebab, tantangan setiap zaman memang berbeda. reformasi (setelah jatuhnya rezim orde baru) membawa perjalanan indonesia menuju liberalisasi ekonomi dengan membuka pasar. 
capaian pembangunan pascareformasi tetap saja fluktuatif beriringan dengan dinamika politik dan efektivitas pelaksanaan kebijakan secara umum.
arah pembangunan pascareformasi (apabila dikaji dari berbagai kebijakan pemerintahan setelah suharto) sebetulnya berfokus pada empat pilar utama, yaitu pilar pembangunan nasional, pilar pembangunan lingkungan, pilar pembangunan ekonomi, dan pilar pembangunan hukum dan tata kelola.
secara lebih spesifik, pilar-pilar tersebut harus berorientasi pada pemerataan dan percepatan pembangunan dari berbagai sektor. 
baca juga:belum memilki sertifikat
pembangunan harus bermuara pada kesejahteraan masyarakat. selama itu tidak tercapai, klaim-klaim terkait keberhasilan pembangunan patut diduga sangat subjektif.
“kita tidak bisa melakukan pengecekan per-kepala untuk memastikan setiap orang telah sejahtera, lagipula definisi sejahtera juga bisa jadi berbeda-beda,” kata seorang teman.
“ya kalau begitu tidak boleh juga terburu-buru membuat klaim bahwa pembangunan berhasil kalau tidak bisa memastikan kesejahteraan benar-benar terjadi,” saya menimpali.
bagi saya, pada akhirnya, setiap konsep pembangunan perlu memiliki fondasi berupa sistem pemerintahan yang berkualitas.
baca juga:sebagai wujud kepedulian, polres cirebon kota bersih-bersih masjid panjunan
perwujudan sistem pemerintahan yang baik pada pembangunan indonesia seharusnya berbentuk konsistensi antara aturan dan pelaksanaan aturan dalam ranah praktik.
bukankah itu semangat reformasi? yaitu, menghilangkan kongkalikong dan persekongkolan antara penguasa dan elite yang dibungkus ‘untuk kepentingan rakyat’.
grand design dan moralitas 
kalau kita berkenan mengingat momen sidang umum mpr pada 1 maret 1993, presiden suharto pernah begitu optimis menyampaikan bahwa indonesia telah siap dan mampu tinggal landas menjadi negara yang sejajar dengan negara lain yang sudah lebih dulu maju.
baca juga:lapas sukamiskin buka rekrutmen program kemandirian konveksi bagi wbp
konon, era tinggal landas adalah masa setelah indonesia menyelesaikan program pembangunan jangka panjang 25 tahun (pjp) tahap i yang berlangsung sejak 1968 hingga 1993. pjp tahap ii direncanakan sejak 1993-2018.
optimisme itu terucap bukan tanpa dasar. peningkatan kemampuan dan penguasaan teknologi, rancang bangun, dan rekayasa nasional industri telah menghasilkan produk-produk dengan teknologi canggih.
hal tersebut dirasa cukup menjadi dasar kesiapan indonesia untuk melangkah maju ke tahap-tahap industrialisasi selanjutnya. 
faktanya, sektor industri indonesia justru terpuruk dan lumpuh di 1998. tentu saja, ada banyak analisis atas sebab keterpurukan tersebut.
baca juga:personel polairud jabar ditingkatkan kemampuan komunikasinya
grand design yang begitu kuat dan teknokratik tersebut faktanya berangsur-angsur hancur seiring dengan berbagai penyimpangan dalam pelaksanaannya.
robert b. reich melalui bukunya yang berjudul the work of nations (1991) menyatakan “regardless of how your job is officially classified (manufacturing, service, managerial, technical, secretarial, and so on), or the industry in which you work (automotive, steel, computer, advertising, finance, food processing), your real competitive position in the world economy is coming to depend on the function you perform it.”
pernyataan tersebut sungguh menarik dan patut untuk dicermati dalam rangka memahami posisi moral manusia dalam memperlakukan sebuah konsep atau desain pembangunan.
klasifikasi pekerjaan tertentu pada jenis industri tertentu sejatinya tidak menjadi faktor penentu, sebab posisi kompetitif setiap manusia dalam perekonomian dunia justru lebih bergantung pada fungsi yang dijalankan.
baca juga:hutan kota di bekas tpa grenjeng
ragam jenis jabatan pekerjaan yang dibarengi dengan variasi deskripsi kerja tidak akan berdampak apa-apa tanpa dayda dukung moral untuk menjalankan fungsi dari jabatan dan deskripsi kerja yang diberikan.
bukankah ini dimensi moral yang perlu terjaga? setiap elemen yang menjadi bagian dari desain besar pembangunan harus memaksimalkan fungsinya; bukan mereduksi apalagi melakukan korupsi/kolusi/nepotisme.
sebab, perlu diyakini bahwa sekali saja sebuah fungsi tidak dijalankan sebagaimana harusnya, sejak saat itu sebuah desain besar sedang direncanakan untuk runtuh.
grand design pembangunan, dalam sudut pemerintah, seharusnya tidak hanya bicara tentang proyeksi manfaat dari pembangunan di masa depan tetapi juga harus secara detail mengurusi kualitas moral dari pelaksananya.
baca juga:program siip untungkan kelestarian ekosistem lingkungan di kota cirebon
pembangunan dalam spektrum kecil ataupun besar seharusnya tidak didasarkan pada susunan pemerintahan yang berkuasa, sebab itu fana.
seharusnya, pembangunan harus didasarkan pada pertanggungjawaban yang luas dan kekal. di sisi lain, apakah moralitas politik dan pemerintahan kita sudah menyentuh level tersebut?
unsur moralitas yang selanjutnya perlu dikutip dari beberapa fasal ekonomi (1954) yang ditulis oleh mohammad hatta.
sedari dulu, hatta sudah mengingatkan bahwa indonesia memiliki potensi yang sangat besar. namun, ekonomi ekspor yang ‘satu hadap’ saja (ketergantungan pada satu atau dua produk) sangat berbahaya bagi perkembangan selanjutnya.
baca juga:penumpang whoosh meningkat signifikan selama libur idul adha 
ketika itu, indonesia begitu bergantung pada produk gula. gula jawa terpaksa dikurangi produksinya karena beberapa negara lain sudah memproduksi gulanya sendiri. ekspor harus menjadi pengimbang impor, bukan sebaliknya. 
hatta ketika itu mengingatkan bahwa indonesia perlu meningkatkan diri bukan saja sebagai penghasil, melainkan juga sebagai konsumen hasil barang sendiri.
pasar sendiri perlu diciptakan, dan ini bergantung pada kemakmuran rakyat. oleh sebab itu, pada akhirnya tenaga beli rakyat perlu ditingkatkan, dan karena itu politik ekonomi perlu ditujukan ke arah ini.
hatta menunjukkan bahwa kecakapan memproduksi sendiri harus diikuti dengan kesadaran/kebanggaan mengonsumsi barang produksi sendiri.
baca juga:ugj tuan rumah cicee 2024
ada pelaksanaan moralitas yang simultan antara produsen dan konsumen. pertanyaannya, politik ekonomi hari ini sudah semasif apa untuk menunjukkan simulatnisme jenis moral ini dalam pembangunan?
moralitas tertinggi, sekali lagi perlu ditekankan, harus dilaksanakan oleh penyelenggara sistem pemerintahan.
jauh merujuk pada tulisan tirto adhi soerjo dalam artikel yang berjudul bahaya kemiskinan mengancam tanah priangan yang dinukil dari soenda berita, no 6, tahun ii, 10 april 1904, dengan judul asli bahaja kemelaratan mengantjam tanah priangan, disampaikan bahwa “maka pertama-tama hal ini patut diperhatikan oleh kepala-kepala.
lapangkanlah ikhtiarnya supaya pejagaan keselamatannya anak negeri diperhatikan, bekerjalah akan guna orang banyak, jangan akan guna diri sendiri.
baca juga:satgas ops damai cartenz tembak mati kkb
uruskanlah pekerjaan yang berfaedah, perhatikanlah kewajiban yang fardlu, tunda segala keplesiran yang terbit dari pada nafsu yang sia-sia itu.”
sungguh apa yang dituliskan oleh tirto sangat merangkum harapan terhadap kepemimpinan di rezim apapun.
grand design pembangunan memang sepatutnya menjadi representasi komitmen pemerintah pada level apapun dalam mewujudkan dan menjaga kesejahteraan orang banyak. 
moralitas seorang penyelenggara pemerintahan (pelaksana sebuah grand design pembangunan) harus sampai pada level bekerjalah akan guna orang banyak, jangan akan guna diri sendiri.
baca juga:kontroversi pansus haji 2024
praktik kongkalikong ala orde baru yang berakibat pada runtuhnya grand design pembangunan itu adalah bukti nyata bahwa penyimpangan selamanya adalah penyimpangan.
sekian derajat bergeser dari tujuan artinya akurasi pembangunan juga akan bergeser. niat hati ingin lepas landas, akhirnya justru terhempas di landasan.
lagi pula, jenis manusia apa yang mampu menjaga moralitasnya selurus itu; sesuai dengan grand design yang disepakati? entahlah. (*)
*penelaah teknis kebijakan (klerek) pada bagian protokol dan komunikasi pimpinan, sekretariat derah kota cirebon