Anggaran Setda Kuningan Naik

Ketika semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkena rasionalisasi kegiatan dalam APBD 2024 sampai dengan 70 persen, kondisi berbeda dirasakan Setda Kuningan.  Setda sebagai penentu kebijakan dan alokasi keuangan, anggarannya aman dan tak tersentuh rasionalisasi namun malah ditambah. 

Ini dipaparkan Uha Juhana, Ketua LSM Frontal Kuningan. Uha menegaskan, di tengah krisis keuangan daerah yang sedang terjadi, seharusnya tidak ada kebijakan keuangan standar ganda. Apalagi sekarang untuk Setda Kuningan dianggarkan fantastis sampai Rp81 miliar dalam APBD tahun 2024, setelah sebelumnya pada tahun 2023 jumlahnya mencapai Rp70 miliar. 

"Yang saya tahu dan dengar, selama ini pejabat tinggi Setda Kuningan selalu mengatakan bahwa penting bagi seluruh pegawai untuk memiliki sense of crisis terhadap kondisi keuangan daerah. Apalagi di saat situasi kebatinan yang sedang tidak baik-baik saja, yang diakibatkan adanya skandal gagal bayar sampai jilid 3 dalam APBD dan rakyatnya miskin ekstrem," tegas Uha, Kamis (20/6).

Karena itu, dia beranggapan jika gembar-gembor efisiensi tersebut pada kenyataannya tidak berlaku untuk Setda Kuningan. Terlebih mereka membuat kebijakan standar ganda.

BACA JUGA:Suhendrik Tebar Hewan Kurban Se-Kota Cirebon

"Kebijakan keuangan standar ganda inilah yang membuat kecemburuan dari perangkat daerah yang lain, sehingga timbul anekdot setda mah bebas, apa saja boleh," sebut aktivis yang dikenal vokal sejak era almarhum Bupati Kuningan dua periode H Aang Hamid Suganda tersebut.

Selaku pimpinan daripada perangkat daerah yang dipimpinnya, seharusnya Sekretariat Daerah dapat memberikan contoh bagaimana menggunakan dana APBD yang tepat sasaran bagi kesejahteraan masyarakat. Bukan untuk memperkaya diri atau pejabatnya, sehingga langkahnya akan diikuti oleh seluruh anak buah.

Beberapa catatan miris terkait kegiatan yang dilakukan pada saat krisis keuangan gagal bayar melanda daerah. Antara lain Dharma Wanita Persatuan (DWP) dan rombongan jalan-jalan ke Bali pada awal tahun. Masih ada kegiatan Forum Group Discussion (FGD) di lingkup bagian Setda Kuningan yang dilaksanakan berkali-kali di hotel mewah, namun hasilnya tidak pernah ada. 

"Katanya harus efisiensi! Yang saya heran, Setda Kuningan boleh mengadakan kegiatan capacity building, tetapi SKPD lain malah dilarang. Memang SDM Pemda Kuningan hanya ada di Setda saja?,” kata Uha.

BACA JUGA:Dani Mardani dan Bima Arya Saling Dukung di Pilkada 2024

Kemudian pada saat proses pemeriksaan RKA-DPA, dilarang adanya pengadaan untuk seragam/kaos/rompi dan lainnya, namun di Setda Kuningan bisa dan boleh. Selain itu, banyak kegiatan bentuknya seremonial belaka yang hanya diisi dengan kegiatan panggung untuk membangun pencitraan.

"Di Setda Kuningan pengadaan untuk sarana prasarana kerjanya lengkap seperti TV Wall, tablet laptop komputer dan kendaraan dinas. Di sisi lain masih banyak dinas yang kabid-nya tidak memiliki kendaraan dinas. Bahkan kalaupun ada mereka terpaksa memakai kendaraan dinas bekas mobil camat yang mesinnya sering mogok," terang Uha.

Uha menambahkan, para pegawai Setda Kuningan akan segera pindah ke gedung baru di komplek KIC. Meskipun kondisi bangunannya masih bagus, kantor Setda lama yang akan segera ditinggalkan terus saja dicat dan direnovasi lagi dan lagi. "Sudah mirip seperti proyek musiman di jalur Pantura," imbuhnya.

Apalagi kalau melihat situasi ekonomi sekarang yang sedang sulit karena tertekan inflasi, keterbatasan daya beli dan rendahnya konsumsi masyarakat. Semestinya Setda Kuningan lebih responsif dalam melakukan aktivitas program pemerintahan yang berdampak besar terhadap pencapaian pembangunan secara nyata.