LSM Frontal Sebut Ada Negara dalam Negara

Reporter: Deden F |

Editor: Deden F |

Selasa , 18 Jun 2024 - 16:53

Ketua LSM frontal Uha Juhana-ist-radar cirebon

Melalui DAU yang ditentukan penggunaannya tentu diharapkan prioritas pengeluaran anggaran serta pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat sejalan dengan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Belanja pemerintah daerah menjadi lebih terarah untuk mendanai kegiatan fisik dan/atau nonfisik bidang-bidang yang sudah ditentukan seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum. Selain itu, DAU yang ditentukan penggunaannya juga mendorong pemerintah daerah agar DAU tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai.

Disebutkan, untuk Kabupaten Kuningan mendapatkan transfer daerah sebesar total Rp2.238.575.384 triliun. Di dalamnya terdapat alokasi anggaran untuk DAU sebesar Rp1.195.758.513.000 yang dibagi dua ketentuannya. Yaitu DAU tidak ditentukan penggunaannya Rp1.101.093.089.000 ,

"DAU ditentukan penggunaannya Rp94.665.424.000. DAU ini dialokasikan untuk belanja penggajian formasi PPPK Rp1.072.467.000, Pendanaan Kelurahan Rp3.000.000.000, Bidang Pendidikan Rp46.440.714.000. Selanjutnya Bidang Kesehatan Rp 25.126.648.000 dan Bidang Pekerjaan Umum Rp19.025.595.000," sebut Uha Juhana.

Aneh bin ajaibnya ketika ditanyakan kepada pihak SKPD yang bersangkutan mulai dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas PUTR dan Pimpinan DPRD Kuningan, lanjut Uha, tidak ada seorang pun yang mengetahui anggaran tersebut dan dipakai untuk apa saja penggunaannya. Mereka semua kompak menunjuk hidung bahwa hanya pimpinan daerah (pimda) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang mengetahui dan membahasnya.

"Padahal kita semua tahu bahwa proses dalam penetapan serta pengesahan APBD itu harus berdasarkan hasil pembahasan dan persetujuan bersama antara pihak pemerintah daerah dengan DPRD Kuningan," tegas Uha.

Apalagi didapati adanya anomali di era kepemimpinan Pj Bupati Kuningan sekarang. Di mana dalam pembahasan APBD untuk internal, ternyata di luar TAPD yang resmi, mereka membantuk sendiri Panitia Ad Hoc atau dikenal dengan istilah nama Tim 9.

“Dimotori oleh Asda II dan secara teknis bekerjanya seperti negara dalam negara,” imbuhnya.

Ini tentu sebuah bukti pahit bagaimana anggaran itu semestinya dapat dipakai untuk pelaksanaan kegiatan yang digunakan untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) kepada masyarakat serta pembangunan infrastruktur di daerah tidak bisa dieksekusi. Karena kesalahan fatal kebijakan politik anggaran dari pimpinan daerah dan TAPD yang diduga “memainkan” dana tersebut untuk kepentingan sesaat atau jadi bancakan.

BACA JUGA:KPU Majalengka Rekrut Pantarlih

Padahal aturannya sudah sangat jelas apabila dipakai bukan untuk peruntukkannya dan persyaratan penyaluran di tiap tahapnya tidak dapat dipenuhi oleh pemerintah daerah, maka DAU yang ditentukan penggunaannya tidak dapat disalurkan ke kas daerah. Hal ini sebagaimana diatur dalam PMK 211/PMK.07/2022.

Artinya, tambah Uha Juhaba, anggaran DAU tersebut tidak dapat digunakan untuk mendanai kegiatan/program lain seperti halnya DAU yang diterima pemerintah daerah sebelum tahun anggaran 2023.

"Untuk itu kami meminta kepada Menteri Keuangan menurunkan Inspektur Jenderal (Irjen) Kementeriannya. Tujuannya guna segera memeriksa tata kelola keuangan daerah (APBD) di Kabupaten Kuningan yang selama ini karut-marut (disclaimer) dan menyebabkan terjadinya kehancuran hebat pembangunan masyarakat di segala bidang," pinta Uha. (ags)

lsm frontal sebut ada negara dalam negara                            ketua lsm frontal kuningan uha juhana memaparkan terkait peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor 139/pmk.07/2019 tentang pengelolaan dana bagi hasil, dana alokasi umum (dau), dan dana otonomi khusus. permenkeu itu menyebutkan bahwa dau adalah dana yang dialokasikan dalam apbn kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 
masih di pmk yang sama, disebutkan bahwa kebutuhan dau setiap daerah disusun dengan memperhatikan perkiraan celah fiskal per daerah secara nasional kebutuhan pendanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. "yang meliputi pendanaan pegawai, belanja operasional, dan layanan publik; perkiraan dau dalam tiga tahun terakhir; dan perkiraan penerimaan dalam negeri neto," kata uha, selasa (18/6). 
di saat pemerintah daerah terus berupaya untuk menata pengelolaan keuangan daerah dan mengoptimalkan kapasitas fiskalnya, muncul kebijakan baru pada tahun anggaran 2023 yaitu bagian dau yang ditentukan penggunaannya. 
dau yang ditentukan penggunaannya sebelum tahun anggaran 2023, penyaluran dau kepada pemerintah daerah dilaksanakan setiap bulan sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu alokasi yang diterima tiap-tiap pemda provinsi/kabupaten/kota. 
baca juga:4 sapi dan 11 ekor kambing disembelih di giriwaringin
"dengan demikian pada posisi saat itu pemerintah daerah dapat ‘bermanuver’ menggunakan dau untuk prioritas. juga untuk kebutuhan serta program-program daerah yang mengarah pada optimalisasi pelayanan kepada masyarakat tanpa adanya spesifikasi alokasi dari dau tersebut terhadap bidang-bidang tertentu. hal tersebut membuat pemerintah daerah dapat dengan leluasa dan fleksibel mengelola dau dalam rangka desentralisasi dan otonomi daerah," jelas uha. 
sebelum memasuki tahun anggaran 2023 terbit peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor 211/pmk.07/2022 tentang perubahan ketiga atas peraturan menteri keuangan nomor 139/pmk.07/2019 tentang pengelolaan dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus. 
pasal 38a ayat 1 pmk tersebut berbunyi bahwa alokasi dau setiap daerah terdiri atas bagian dau yang tidak ditentukan penggunaannya dan bagian dau yang ditentukan penggunaannya. tidak dapat dipungkiri bahwa pemerintah daerah cukup terkejut terhadap “barang” baru ini. 
bagaimana dengan dau yang ditentukan penggunaannya? dau yang ditentukan penggunaannya atau dikenal dengan istilah specific grant atau dau earmarked adalah bagian dau yang diberikan kepada pemerintah daerah yang khusus digunakan untuk membiayai penggajian formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk), pendanaan kelurahan, bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan bidang pekerjaan umum. 
baca juga:rana-ridho berebut rekomendasi
dalam arti lain dau yang ditentukan penggunaannya tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan dan/atau program daerah di luar bidang-bidang yang telah ditentukan oleh pmk tersebut. 
munculnya dau yang ditentukan penggunaannya tersebut merupakan “barang” baru yang harus dikelola dan dimanfaatkan oleh pemerintah daerah. dau yang ditentukan penggunaannya tersebut berbeda dengan dau block grant. dau yang ditentukan penggunaannya disalurkan secara bertahap. pemerintah daerah wajib memenuhi prasyarat di tiap tahapnya sesuai pmk nomor 211/pmk.07/2022 sebelum disalurkan dari rekening kas umum negara (rkun) lalu baru ke rekening kas umum daerah (rkud). 
dau yang ditentukan penggunaannya untuk bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan bidang pekerjaan umum sudah ditentukan kegiatan dan sub kegiatan prioritas serta kegiatan dan sub kegiatan pendukung sebagaimana tercantum dalam pmk nomor 212/pmk.07/2022. 
dengan kata lain dau yang ditentukan penggunaannya tidak dapat digunakan untuk membiayai selain kegiatan dan sub kegiatan yang telah diatur dalam pmk nomor 212/pmk.07/2022. akibatnya, daerah-daerah yang masih mengandalkan pendapatan dari dana perimbangan tidak sepenuhnya dapat menggunakan dau untuk kebutuhan dan program daerah seperti alokasi dau sebelum tahun anggaran 2023 yang bisa digunakan secara fleksibel oleh pemerintah daerah untuk menjalankan kegiatan prioritas daerah. 
baca juga:warga mengenal calon walikota cirebon karena aktif sosialisasi dan punya jejak kegiatan
melalui dau yang ditentukan penggunaannya tentu diharapkan prioritas pengeluaran anggaran serta pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat sejalan dengan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. belanja pemerintah daerah menjadi lebih terarah untuk mendanai kegiatan fisik dan/atau nonfisik bidang-bidang yang sudah ditentukan seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum. selain itu, dau yang ditentukan penggunaannya juga mendorong pemerintah daerah agar dau tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai. 
disebutkan, untuk kabupaten kuningan mendapatkan transfer daerah sebesar total rp2.238.575.384 triliun. di dalamnya terdapat alokasi anggaran untuk dau sebesar rp1.195.758.513.000 yang dibagi dua ketentuannya. yaitu dau tidak ditentukan penggunaannya rp1.101.093.089.000 , 
"dau ditentukan penggunaannya rp94.665.424.000. dau ini dialokasikan untuk belanja penggajian formasi pppk rp1.072.467.000, pendanaan kelurahan rp3.000.000.000, bidang pendidikan rp46.440.714.000. selanjutnya bidang kesehatan rp 25.126.648.000 dan bidang pekerjaan umum rp19.025.595.000," sebut uha juhana.
aneh bin ajaibnya ketika ditanyakan kepada pihak skpd yang bersangkutan mulai dari dinas pendidikan, dinas kesehatan, dinas putr dan pimpinan dprd kuningan, lanjut uha, tidak ada seorang pun yang mengetahui anggaran tersebut dan dipakai untuk apa saja penggunaannya. mereka semua kompak menunjuk hidung bahwa hanya pimpinan daerah (pimda) dan tim anggaran pemerintah daerah (tapd) yang mengetahui dan membahasnya.
baca juga:pemilu awal di majasem: eti menang, disusul suhendrik
"padahal kita semua tahu bahwa proses dalam penetapan serta pengesahan apbd itu harus berdasarkan hasil pembahasan dan persetujuan bersama antara pihak pemerintah daerah dengan dprd kuningan," tegas uha.
apalagi didapati adanya anomali di era kepemimpinan pj bupati kuningan sekarang. di mana dalam pembahasan apbd untuk internal, ternyata di luar tapd yang resmi, mereka membantuk sendiri panitia ad hoc atau dikenal dengan istilah nama tim 9. 
“dimotori oleh asda ii dan secara teknis bekerjanya seperti negara dalam negara,” imbuhnya.
ini tentu sebuah bukti pahit bagaimana anggaran itu semestinya dapat dipakai untuk pelaksanaan kegiatan yang digunakan untuk memenuhi standar pelayanan minimal (spm) kepada masyarakat serta pembangunan infrastruktur di daerah tidak bisa dieksekusi. karena kesalahan fatal kebijakan politik anggaran dari pimpinan daerah dan tapd yang diduga “memainkan” dana tersebut untuk kepentingan sesaat atau jadi bancakan.
baca juga:kpu majalengka rekrut pantarlih 
padahal aturannya sudah sangat jelas apabila dipakai bukan untuk peruntukkannya dan persyaratan penyaluran di tiap tahapnya tidak dapat dipenuhi oleh pemerintah daerah, maka dau yang ditentukan penggunaannya tidak dapat disalurkan ke kas daerah. hal ini sebagaimana diatur dalam pmk 211/pmk.07/2022. 
artinya, tambah uha juhaba, anggaran dau tersebut tidak dapat digunakan untuk mendanai kegiatan/program lain seperti halnya dau yang diterima pemerintah daerah sebelum tahun anggaran 2023. 
"untuk itu kami meminta kepada menteri keuangan menurunkan inspektur jenderal (irjen) kementeriannya. tujuannya guna segera memeriksa tata kelola keuangan daerah (apbd) di kabupaten kuningan yang selama ini karut-marut (disclaimer) dan menyebabkan terjadinya kehancuran hebat pembangunan masyarakat di segala bidang," pinta uha. (ags)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Cirebon 19 Juni 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan