Pertamina Siap Gantikan Lahan yang Terkena Eksplorasi di Indramayu

Reporter: Raswidi Hendra Suwarsa |

Editor: Raswidi Hendra Suwarsa |

Rabu , 19 Jun 2024 - 09:00

Rapat Koordinasi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI dihadiri langsung Bupati Indramayu Hj Nina Agustina SH MH CRA beserta jajarannya bersama Pertamina.-dokumen -tangkapan layar

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu, Ir Aep Surahman menegaskan, untuk meningkatkan produksi padi di lahan pengganti tersebut, Pertamina juga harus melakukan normalisasi atau pengerukan Situ Bolang sebagai sumber cadangan air para petani.

“Untuk jangka pendek air tanah atau bor ini bisa kita lakukan. Tetapi untuk sumber air irigasi jangka panjang, maka Situ Bolang harus dilakukan normalisasi,” kata Aep.

Rakor yang dipimpin Plt Sekretaris Jenderal Kemendagri RI Tomsi Tohir tersebut juga dihadiri oleh jajaran Pertamina dan beberapa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Indramayu.

pertamina siap gantikan lahan yang terkena eksplorasi di indramayu                            indramayu- berdasarkan peraturan perundangan bahwa lp2b yang akan dieksplorasi harus digantikan atau dikonversi dengan pencetakan sawah baru sebanyak 3 kali lipat luasan yang digunakan. 
maka dari itu, pemkab indramayu dalam hal ini  bupati hj nina agustina sh mh meminta pertamina untuk segera merealisasikan.
bukan cuma mengganti luasan lahan sawah tetapi juga membangun berbagai infrastruktur yang diperlukan untuk lahan sawah agar produksi padi tidak mengalami penurunan, bahkan diharapkan bisa naik.
baca juga:pdip tak masalah ada koalisi besar di pilbup cirebon
dan, pihak pertamina sendiri siap mengganti lahan yang terkena eksplorasi untuk tetap dijadikan sebagai lahan produksi padi. 
kesanggupan pertamina tersebut terungkap ketika berlangsung rapat koordinasi di kementerian dalam negeri (kemendagri) ri yang dihadiri langsung bupati indramayu hj nina agustina sh mh cra bersama jajaran pertamina, belum lama ini.
direktur utama pertamina hulu energi (phe), chalid said salim menjelaskan, keseluruhan lokasi eksplorasi atau pengeboran di kabupaten indramayu terdapat di 7 lokasi dengan total penggunaan lahan pertanian mencapai 26,9 hektare.
baca juga:perumahan pesona bukit mandirancan kuningan, rumah subsidi rasa vila
namun demikian, dari kewajiban lahan pengganti seluas 80,70 hektare, pertamina siap merealisasikan lahan pengganti seluas 114,85 hektare yang berada di desa jatisura kecamatan cikedung.
“lahan pengganti tersebut merupakan lahan sawah tadah hujan dan hanya satu kali produksi. kami tingkatkan menjadi sawah irigasi teknis dengan pengembangan sistem irigasi dan jalan usaha tani yang juga kami tingkatkan,” kata chalid.
bupati indramayu hj nina agustina mengatakan, pemkab indramayu bertekad untuk menjaga ketahanan pangan sebagai lumbung pangan nasional menuju kedaulatan pangan. 
baca juga:koalisi besar pilbup cirebon: pkb gabung gerindra, golkar, dan demokrat
saat ini, lanjutnya, luasan lahan sawah yang dilindungi seluas 112.965,84 hektare, sedangkan luasan lp2b mencapai 84.684 hektare. selain penggantian lahan lp2b, juga perlu pengembangan saluran irigasi dan jalan usaha tani.
untuk itu, bupati nina  meminta kepada pertamina agar memperbaiki jalan rusak yang disebabkan mobilitas kendaraan berat pertamina. “kita harus terus bersinergi, kita sama-sama mengemban amanah. tetapi kita juga harus mengikuti regulasi yang telah ditetapkan,” ujar bupati nina.
baca juga:pilkada kota cirebon: suhendrik mundur dari bacawalkot pdip
sementara itu, sekretaris daerah kabupaten indramayu, ir aep surahman menegaskan, untuk meningkatkan produksi padi di lahan pengganti tersebut, pertamina juga harus melakukan normalisasi atau pengerukan situ bolang sebagai sumber cadangan air para petani.
“untuk jangka pendek air tanah atau bor ini bisa kita lakukan. tetapi untuk sumber air irigasi jangka panjang, maka situ bolang harus dilakukan normalisasi,” kata aep.
rakor yang dipimpin plt sekretaris jenderal kemendagri ri tomsi tohir tersebut juga dihadiri oleh jajaran pertamina dan beberapa kepala satuan kerja perangkat daerah (skpd) di lingkungan pemkab indramayu.