Kepesertaan Melebihi Kuota

Reporter: Deden F |

Editor: Deden F |

Jumat , 07 Jun 2024 - 19:41

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon dr Hj Neneng Hasanah MM menjelaskan soal penanganan persoalan layanan BPJS PBI dari APBD, kemarin.-ist-radar cirebon

BACA JUGA:Satuni Puluhan Anak Yatim

Pada perinsipnya, kata Neneng, kesehatan merupakan hak setiap warga negara tidak terkecuali penduduk warga kabupaten Cirebon. Apabila ada warga miskin yang sedang dirawat dan sangat perlu pelayanan, pihaknya akan berupaya memfasilitasi untuk didaftarkan sebagai peserta JKN segmen PBI APBD.

“Selama semua persyaratan terpenuhi, seperti administrasi kependudukan yang sudah aktif sebagai warga Kabupaten Cirebon, dan surat rekomendasi dari Dinas Sosial yang menunjukkan bahwa betul pasien tersebut layak utuk didaftarkan,” pungkasnya.

Sementara itu, sejumlah warga tidak mampu yang saat ini tengah mendapatkan layanan kesehatan dibuat khawatir dan bingung karena tidak bisa mengajukan diri sebagai peserta BPJS PBI APBD di Kabupaten Cirebon.

Salah satunya yang dialami oleh Pandi, warga Kecamatan Gunung Jati. Salah seorang anggota keluarganya tengah mendapatkan tindakan medis di RSUD Arjawinangun.

Menurut Pandi, keluarganya tersebut merupakan keluarga tidak mampu. Setelah menghubungi Puskesos untuk membuat BPJS gratis dari pemerintah, tidak bisa diproses karena kuota yang ada sudah habis.

“Padahal kondisinya sudah bagus, sudah siap mau pulang, tapi karena masuk pasien umum sehingga harus bayar, tidak pakai BPJS karena dari awal tidak punya BPJS, saat akan diurus malah bilangnya kuota habis,” ujar Pandi.

Pihaknya pun masih berupaya untuk melobi RSUD Arjawingun agar mau memberikan kebijakan dan mengurangi biaya yang harusnya dibayar menjadi lebih ringan.

“Kalau tadi informasi harus bayar Rp5 juta, keluarga saat ini adanya Rp1 juta, kami minta ada kebijakan, kalau harus bayar Rp5 juta ya kita tidak punya uang,” imbuhnya. (dri)

kepesertaan melebihi kuota                            krisis bpjs pbi yang dibayar dari apbd masih belum menemui titik terang. padahal, pemkab cirebon sudah mengalokasikan anggaran sebesar rp140 miliar lebih pada tahun 2024 ini untuk peserta bpjs penerima bantuan iuran (pbi). namun, dana itu masih kurang karena kepesertaan bpjs pbi apbd sudah melebihi kuota. 
“saat ini, jumlah kepesertaan bpjs pbi apbd sudah melebih kuota yang ditetapkan oleh surat keputusan bupati,” ungkap kepala dinas kesehatan kabupaten cirebon dr hj neneng hasanah mm saat dihubungi radar cirebon, kemarin. 
dijelaskan neneng, dalam surat keputusan bupati cirebon nomor 440/kep.105-dinkes/2023 tentang penetapan jumlah kepesertaan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan kabupaten cirebon tahun 2024 jumlahnya mencapai 355.610 jiwa.
“kondisi kita saat ini pengajuan pbi sudah melebihi angka yang ditetapkan dalam keputusan bupati,” tandas neneng.
baca juga:pln up jbt terjun langsung bersihkan sungai cikapundung
diterangkannya, pembiayaan jaminan kesehatan untuk peserta pbi apbd adalah cost sharing, melalui alokasi apbd provinsi dan kabupaten. 
untuk bpjs pbi tahun 2024, lanjut neneng, berdasarkan peraturan gubernur jawa barat nomor 41 tahun 2021 tentang pembiayaan dan jaminan kesehatan, bantuan provinsi sebesar 40%, dan 60% dari dana apbd kabupaten cirebon.
“jadi selain apbd juga ada apbn. nah, yang menjadi kewenangan kita adalah melalui pbi apbd, kalau apbn menjadi kewenangan kemensos,” bebernya. 
diungkapkan neneng, jumlah dana yang sudah dialokasikan untuk pbi apbd tahun 2024  totalnya sebesar rp140.136.879.940, dengan rincian bantuan keuangan provinsi yang sudah disalurkan ke kabupaten cirebon sebesar rp49.519.634.040, dan yang sudah dianggarkan oleh pemda kabupaten cirebon sejumlah  rp90.617.245.900. 
baca juga:minta bijak gunakan medsos
neneng memastikan, pelayanan penerbitan bpjs pbi baru tidak dihentikan total. pihaknya selalu melakukan koordinasi dengan dinas kependudukan dan pencatatan sipil untuk memfasilitasi pemadanan data ke kementerian dalam negeri yang membawahi urusan kependudukan.
“data yang dipadankan adalah peserta yang sudah meninggal dan data penduduk yang sudah keluar menjadi penduduk kabupaten lain atau pindah domisili,” katanya. 
data tersebut, menurut neneng, sebagai dasar pihaknya untuk meminta bpjs kesehatan menghapus atau mengnonaktifkan sebagai peserta pbi apbd kabupaten cirebon, sehingga ada slot atau peluang peserta baru dapat didaftarkan sebagai peserta bpjs pbi apbd. 
“selain itu, kami juga selalu berkoordinasi dengan dinas sosial untuk mengalihkan kepesertaan pbi apbd yang masuk data dtks untuk dialihkan kepesertaanya menjadi peserta pbi-jk atau pbi pusat,” tambahnya.
baca juga:satuni puluhan anak yatim
pada perinsipnya, kata neneng, kesehatan merupakan hak setiap warga negara tidak terkecuali penduduk warga kabupaten cirebon. apabila ada warga miskin yang sedang dirawat dan sangat perlu pelayanan, pihaknya akan berupaya memfasilitasi untuk didaftarkan sebagai peserta jkn segmen pbi apbd.
“selama semua persyaratan terpenuhi, seperti administrasi kependudukan yang sudah aktif sebagai warga kabupaten cirebon, dan surat rekomendasi dari dinas sosial yang menunjukkan bahwa betul pasien tersebut layak utuk didaftarkan,” pungkasnya.
sementara itu, sejumlah warga tidak mampu yang saat ini tengah mendapatkan layanan kesehatan dibuat khawatir dan bingung karena tidak bisa mengajukan diri sebagai peserta bpjs pbi apbd di kabupaten cirebon.
salah satunya yang dialami oleh pandi, warga kecamatan gunung jati. salah seorang anggota keluarganya tengah mendapatkan tindakan medis di rsud arjawinangun.  
baca juga:bentuk pansus, dprd segera bahas dua raperda inisiatif
menurut pandi, keluarganya tersebut merupakan keluarga tidak mampu. setelah menghubungi puskesos untuk membuat bpjs gratis dari pemerintah, tidak bisa diproses karena kuota yang ada sudah habis.
“padahal kondisinya sudah bagus, sudah siap mau pulang, tapi karena masuk pasien umum sehingga harus bayar, tidak pakai bpjs karena dari awal tidak punya bpjs, saat akan diurus malah bilangnya kuota habis,” ujar pandi.
pihaknya pun masih berupaya untuk melobi rsud arjawingun agar mau memberikan kebijakan dan mengurangi biaya yang harusnya dibayar menjadi lebih ringan.
“kalau tadi informasi harus bayar rp5 juta, keluarga saat ini adanya rp1 juta, kami minta ada kebijakan, kalau harus bayar rp5 juta ya kita tidak punya uang,” imbuhnya. (dri)