UHC BPJS PBI Dihentikan, Dana Habis Karena Orang Meninggal Dunia Tapi Tidak Dilaporkan

Reporter: Raswidi Hendra Suwarsa |

Editor: Raswidi Hendra Suwarsa |

Minggu , 09 Jun 2024 - 12:30

Pj Bupati Cirebon Drs Wahyu Mijaya menyikapi persoalan krisis BPJS PBI yang menyebabkan layanan baru dihentikan, kemarin.-dokumen -tangkapan layar

Sementara itu, PJ Bupati Cirebon Drs Wahyu Mijaya MSi dalam waktu dekat akan segera mengumpulkan dinas terkait untuk mengatasi persoalan layanan kesehatan di Kabupaten Cirebon tersebut.

“Informasinya sudah kita terima, tentu ini akan coba kita selesaikan. Dalam waktu dekat saya akan mengumpulkan dinas terkait, Bapelitbangda, Dinas Sosial, dan dinas terkait lainnya,” ujar Wahyu Mijaya.

Menurutnya, dari rapat tersebut nantinya akan diambil langkah-langkah strategis yang diharapkan bisa mengatasi persoalan yang ada. Banyak hal yang menurutnya menjadi penyebab terjadinya kondisi seperti saat ini.

“Banyak kasus kematian yang tidak dilaporkan, data yang tidak sinkron dan jumlah angka kelahiran yang tidak diperhitungkan dengan cermat sehingga membuat kondisi kita menjadi seperti ini,” imbuh Wahyu.

Namun yang tidak boleh dikesampingkan, masyarakat harus tetap terlayani.

“Pelayanan harus berjalan, formulanya mudah-mudahan bisa kita carikan dari rapat yang akan segera kita laksanakan, kita juga akan segera melakukan bersih-bersih data penerima PBI,” paparnya.

uhc bpjs pbi dihentikan, dana habis karena orang meninggal dunia tapi tidak dilaporkan                             cirebon- alokasi anggaran untuk kepesertaan bpjs pbi apbd  di kabupaten cirebon sudah habis. 
maka dari itu, pemerintah kabupaten (pemkab) cirebon  mengambil sikap secara resmi memberhentikan layanan baru uhc bpjs pbi apbd per tanggal 5 juni, kemarin.
"langkah penghentian layanan baru uhc bpjs pbi itu dilaksanakan karena alokasi anggaran yang sudah disiapkan pemerintah kabupaten cirebon sudah habis," jelas kepala dinas sosial kabupaten cirebon, dra indra fitriyani mm.
baca juga:1.753 pppk dapat sk, bupati nina : pppk ikut bantu percepatan penurunan stunting
menurutnya, kondisi ini terjadi karena beberapa faktor diantaranya banyaknya  data warga yang masuk di luar dtks sehingga kuota yang ada cepat habis. 
selain itu, ada banyak kasus warga yang masuk pbi apbd yang kemudian meninggal dunia tapi tidak melaporkan sehingga tetap menjadi beban pemkab cirebon. 
“kita di dinsos lagi bersih-bersih data, yang tidak masuk dtks itu akan kita kirimkan namanya ke bpjs agar dikeluarkan dari bpjs pbi apbd, ini karena programnya hanya untuk warga tidak mampu yang sudah terdaftar di dtks,” imbuhnya
baca juga:jadi agenda rutin, polsek sukagumiwang santuni anak yatim
saat ini, katanya, jumlah penduduk kabupaten cirebon sebanyak 2.411.302 jiwa. dari jumlah tersebut, data yang masuk ke dtks sebanyak 1.563.221 jiwa sesuai data 19 april 2024.
sementara untuk jumlah pbi apbn  sebanyak 987.233 jiwa sesuai data juni 2024 dan untuk jumlah pbi apbd 344.120 jiwa berdasarkan data mei 2024.
“harapan kita dengan bersih-bersih data dan penerima di dinas sosial yang tidak layak maka akan bisa dilakukan tambal sulam, ini yang sedang kita lakukan di dinas sosial,” bebernya.
baca juga: peduli masalah stunting, polresta cirebon beri sembako dan makanan bergizi 
diakui fitri, pihaknya sudah membuat sistem untuk menyaring dan memilah agar bantuan bpjs tersebut tepat sasaran. ia pun mengaku tidak habis pikir ternyata ada pihak yang memasukan data penerima tanpa melalui sistem yang sudah disediakan.
“kan harusnya lewat aplikasi sipepek, tapi ini lewat jalur lain, kita juga tidak tahu, karena tiba-tiba datanya masuk, ini yang sedang kita lakukan bersih-bersih data,” ungkapnya. 
sementara itu, pj bupati cirebon drs wahyu mijaya msi dalam waktu dekat akan segera mengumpulkan dinas terkait untuk mengatasi persoalan layanan kesehatan di kabupaten cirebon tersebut.
baca juga:banyak dokumen belum terasipkan, pemkab cirebon siap daftarkan ke anri
“informasinya sudah kita terima, tentu ini akan coba kita selesaikan. dalam waktu dekat saya akan mengumpulkan dinas terkait, bapelitbangda, dinas sosial, dan dinas terkait lainnya,” ujar wahyu mijaya. 
menurutnya, dari rapat tersebut nantinya akan diambil langkah-langkah strategis yang diharapkan bisa mengatasi persoalan yang ada. banyak hal yang menurutnya menjadi penyebab terjadinya kondisi seperti saat ini.
baca juga:warga demo tarif pbb, pj walikota cirebon tegaskan jalan terus
“banyak kasus kematian yang tidak dilaporkan, data yang tidak sinkron dan jumlah angka kelahiran yang tidak diperhitungkan dengan cermat sehingga membuat kondisi kita menjadi seperti ini,” imbuh wahyu. 
namun yang tidak boleh dikesampingkan, masyarakat harus tetap terlayani. 
“pelayanan harus berjalan, formulanya mudah-mudahan bisa kita carikan dari rapat yang akan segera kita laksanakan, kita juga akan segera melakukan bersih-bersih data penerima pbi,” paparnya.