Perlintasan KA Alami Kenaikan, Berimbas Saling Lempar Tanggungjawab

Reporter: Raswidi Hendra Suwarsa |

Editor: Raswidi Hendra Suwarsa |

Minggu , 09 Jun 2024 - 10:00

Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon mengikuti rapat koordinasi bersama PT KAI Daop III Cirebon terkait perlintasan sebidang kereta api di Kabupaten Cirebon, kemarin.-dokumen -tangkapan layar

“Akibatnya, jumlah perlintasan sebidang yang semula 59, naik menjadi 77 perlintasan sebidang. Kenaikan yang signifikan ini berimbas pada lepas atau saling lempar tanggungjawab ketika terjadi kecelakaan"

"Sebab, dibukanya perlintasan sebidang dengan peningkatan jalan, menjadi tanggungannya pemerintah daerah, bukan lagi PT KAI,” ungkapnya.

“Kami sudah menyamakan persepsi ini dengan KAI dan kami juga minta kepada DPUTR ketika membangun jalan di perlintasan sebidang harus ada pemberitahuan. Termasuk kepada pemerintah desa. Dan akan kami sosialisasikan,” katanya.

Menurut Hilman, ada kewajiban pemerintah desa yang memiliki perlintasan sebidang melakukan swadaya atau sekalalola petugas untuk membantu masyarakat dalam perlintasan sebidang, yang nanti akan dilatih oleh PT KAI, termasuk kode persandiannya.

“Artinya, bukan hanya dalam persoalan palang pintu. Bisa juga rambu-rambu itu seperti sinyal atau sirine. Tinggal bagiamana kita menciptakan kesadaran masyarakat berlalu lintas diperlintasan sebidang,” paparnya.

Dishub sendiri, tambah Hilman, akan memasang tiga rambu-rambu di perlintasan sebidang. Yang saat ini tengah diproses di e-katalog. Tapi, bukan palang pintu. Sebab, biayanya mahal.

“Palang pintu tidak harus mutlak. Minimal perambuan, lampu, sinyal bagian dari pada sarana prasarana yang disediakan oleh pemda melalui kami. Pemasangannya pun diprioritaskan di titik paling rawan,” pungkasnya.

perlintasan ka alami kenaikan, berimbas saling lempar tanggungjawab                            cirebon- saat ini ada 77 perlintasan sebidang ka yang ada di kabupaten cirebon.
angka ini mengalami kenaikan dari sebelumnya, berjumlah 59 perlintasan.
berdasarkan tugas dan fungsi, dinas perhubungan (dishub) ada perambuan yang dipasang di jalur perlintasan sebidang. 
kenaikan jumlah perlintasan sebidang itu imbas perluasan infrastruktur jalan oleh dinas pekerjaan umum dan tata ruang (dputr) kabupaten cirebon. 
baca juga:1.753 pppk dapat sk, bupati nina : pppk ikut bantu percepatan penurunan stunting
hal tersebut muncul dalam rapat koordinasi bersama pt kai daop iii cirebon, terkait perlintasan sebidang kereta api di kabupaten cirebon, selasa 4 juni 2024 kemarin.
kepala dinas perhubungan kabupaten cirebon hilman firmansyah st mengatakan,  pemasangan palang pintu membutuhkan biaya yang tidak sedikit yakni rp2,5 miliar per satu titik. selain itu, harus ada petugas yang berjaga. sementara tidak ada slot petugas jaga di dishub.  
“anggaran rp2,5 miliar itu tidak sedikit. tidak mungkin menggunakan apbd kabupaten cirebon. makanya sipd-nya sudah usulkan ke provinsi. mengingat tingginya biaya untuk satu titik palang pintu perlintasan,” ujar hilman. 
baca juga:jadi agenda rutin, polsek sukagumiwang santuni anak yatim
dijelaskannya, berdasarkan permenhub nomor 19 tahun 2018, bahwa disana ada kewajiban pt kai melakukan penutupan di perlintasan sebidang yang panjangnya 1-2 meter. 
“jadi hasil koordinasi kami dengan kai adalah, mensinergikan kondisi eksisting perlintasan sebidang dengan aturan-aturan atau regulasi yang telah diatur oleh pemerintah baik di uu perkeretaapian maupun permenhub -nya. artinya, perlintasan sebidang ini harus diselesaikan bersama-sama. tidak hanya satu stakeholder saja,” terangnya. 
baca juga: peduli masalah stunting, polresta cirebon beri sembako dan makanan bergizi 
masih kata hilman, kecepatan kereta api di daop iii cirebon ini 130 km/jam. sehingga dalam rakor, pt kai berharap kepada pemerintah daerah untuk meminimalisir membuka kembali perlintasan sebidang. 
hal ini, kata hilman, harus ada kesepakatan di forum lalu lintas. sebab, peningkatan jalan yang dilakukan dputr yang melalui perlintasan sebidang tidak pernah ada pemberitahuan ke dinas perhubungan. 
“akibatnya, jumlah perlintasan sebidang yang semula 59, naik menjadi 77 perlintasan sebidang. kenaikan yang signifikan ini berimbas pada lepas atau saling lempar tanggungjawab ketika terjadi kecelakaan"
"sebab, dibukanya perlintasan sebidang dengan peningkatan jalan, menjadi tanggungannya pemerintah daerah, bukan lagi pt kai,” ungkapnya. 
baca juga:banyak dokumen belum terasipkan, pemkab cirebon siap daftarkan ke anri
“kami sudah menyamakan persepsi ini dengan kai dan kami juga minta kepada dputr ketika membangun jalan di perlintasan sebidang harus ada pemberitahuan. termasuk kepada pemerintah desa. dan akan kami sosialisasikan,” katanya. 
menurut hilman, ada kewajiban pemerintah desa yang memiliki perlintasan sebidang melakukan swadaya atau sekalalola petugas untuk membantu masyarakat dalam perlintasan sebidang, yang nanti akan dilatih oleh pt kai, termasuk kode persandiannya.
baca juga:ayu mendaftar pilbup lewat dpd gerindra jabar, itu dibenarkan ketua dpc h subhan
“artinya, bukan hanya dalam persoalan palang pintu. bisa juga rambu-rambu itu seperti sinyal atau sirine. tinggal bagiamana kita menciptakan kesadaran masyarakat berlalu lintas diperlintasan sebidang,” paparnya.
dishub sendiri, tambah hilman, akan memasang tiga rambu-rambu di perlintasan sebidang. yang saat ini tengah diproses di e-katalog. tapi, bukan palang pintu. sebab, biayanya mahal.
“palang pintu tidak harus mutlak. minimal perambuan, lampu, sinyal bagian dari pada sarana prasarana yang disediakan oleh pemda melalui kami. pemasangannya pun diprioritaskan di titik paling rawan,” pungkasnya.