Usulan Calon Pj Bupati Cirebon Jadi Sorotan, Abraham Ingatkan soal Money Politics

Usulan calon Pj Bupati Cirebon makin menggelitik. Berbagai spekulasi pun muncul. Terlebih satu dari tiga nama calon Pj ditutup rapat-rapat. Bahkan sesama pimpinan DPRD pun tak tahu siapa satu nama lagi yang diusulkan ke Kemendagri.

Dinamika usulan calon Pj Bupati ini direspons Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (kaddisbudpar) Kabupaten Cirebon Drs Abraham Mohamad MSi. Ia mengatakan usulan Pj di DPRD itu rentan terjadi money politics. Terlebih ada hal yang ditutupi. Hanya dua nama yang dimunculkan. “Dugaan transaksional itu pasti ada,” katanya, kemarin.

Abraham yang semula sempat diwacanakan masuk sebagai satu calon Pj Bupati itu mengatakan apa yang ia sorot ini hanya untuk mengingatkan jangan sampai terjadi money politics. “Kalau terjadi money politics, ketika duduk nanti, maka manajemen pemerintahan ke depannya tidak akan sehat. Apakah itu nanti dalam rekrutmen tentang rotasi mutasi. Itu tidak menutup kemungkinan akan berorientasi untuk kembali modal," ungkapnya. 

Di awal-awal ramai Pj, lanjut Abraham, ia sempat mendapat apresiasi dari Bupati Cirebon. Artinya, ada pengakuan dari Bupati Imron dengan penilaian yang objektif dalam setiap menduduki jabatan di beberapa SKPD yang dipimpinnya. Namun ia tidak menyoal dirinya tak masuk sebagai kandidat Pj yang diusulkan DPRD Kabupaten Cirebon. 

BACA JUGA:Soal Calon Pj Bupati Cirebon, Ketua DPRD Larang Sekwan Bicara ke Media

“Memang saya sempat disebut-sebut Pak Bupati bahwa saya layak sebagai kandidat Pj, terlepas dari mekanisme terkait pengusulan Pj Bupati itu menjadi ranah DPRD," terangnya. 

Hanya saja, menurut Abraham, seyogyanya berdasarkan SOP mekanisme yang ada, yang diusulkan DPRD itu para birokrat. Tentunya apresiasi bupati itu patut dipertimbangkan. "Apakah nanti melayangkan surat ke dewan atau sekedar statmen saja sudah cukup sebagai jaminan," terangnya. 

Ketika pihak pengusung, dalam hal ini DPRD, tidak mengusulkan namanya sebagai salah satu nama kandidat Pj Bupati, ia menanggap sah-sah saja. Namun patut diperhitungkan nantinya. Karena yang mengetahui track record kepala dinas itu adalah bupati. 

“Apabila memaksakan kehendak, nanti akan keliatan hasilnya. Apakah yang diusulkan cukup mumpuni. Keberhasilan mengelola tata kelola pemerintahan," ungkapnya. 

BACA JUGA:Eti Herawati Komitmen Tuntaskan Kerja

"Kalau sampai di kemudian hari, tidak ada target keberhasilan, ya patut dipertanyakan. Baik orang-orang yang diusung maupun yang mengusungnya. Ya, mudah-mudahan saja, dalam usulan tersebut tidak terjadi gratifikasi," imbuhnya. 

Harapannya ke depan, siapapun yang akan menjadi Pj Bupati Cirebon, bisa menghantarkan Kabupaten Cirebon ke arah yang lebih baik. "Baik dalam meneruskan visi misi bupati sebelumnya maupun persiapan menghantarkan kepala daerah definitif," pungkasnya. (sam)