SPK di Atas Tanggal 20 November, Pekerjaan Tidak akan Dibayar

Reporter: M Hasanuddin |

Editor: M Hasanuddin |

Selasa , 21 Nov 2023 - 22:00

Ilustrasi-Radar Cirebon-

CIREBON - Pemerintah kota (Pemkot) Cirebon menegaskan batas akhir penerbitan surat perintah kerja (SPK) pengadaan barang dan jasa untuk proyek-proyek pemda, dilakukan paling lambat 20 November 2023.

Jika terdapat SPK pengadaan barang dan jasa yang diterbitkan melebihi tanggal 20 November 2023, maka konsekuensinya hasil pekerjaan tersebut tidak akan dibayar oleh APBD.

Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah Drs Agus Mulyadi MSi menjelaskan, pihaknya memang sebelumnya berencana membuat edaran walikota. Perihal batas akhir penerbitan SPK pengadaan barang dan jasa, dengan menghitung estimasi waktu pengerjaan dan proses pelaporan hingga pengajuan pembayaran.

Saat itu, diestimasi batas waktu tanggal akhir penertiban SPK di tanggal 17 November 2023. Namun, di perjalanan terjadi kendala di sistem LPSE serta penyesuaian pejabat teknis di perangkat daerah.

Kemudian, setelah melihat kondisi yang dinamis serta beberapa kendala teknis di perangkat daerah, para kepala dinas juga menyampaikan kalau batas akhirnya tidak bisa jika di tanggal 17, jadi diberi waktu sampai 20 November.

Sehingga, edaran yang dibuat juga menyesuaikan bahwa tanggal akhir penerbitan SPK pengadaan barang dan jasa, maksimal di tanggal 20 November ini.

“Iya, fix hari ini (20 November) terakhir. Edaran sebelumnya kan belum dibuat, kita baru memperhitungkan kondisi persiapan dan pengerjaan. Tapi kemarin edaran walikota, resminya untuk batas waktu terakhir di tanggal 20,” ujar sekda.

Selain itu, hal ini juga berlaku untuk proyek pengadaan barang dan jasa, yang inputnya berasal dari pokok-pokok pikiran (pokir) pimpinan dan anggota DPRD Kora Cirebon.

“Kemarin juga kadis PUTR yang minta agar diberi waktu sampai 20 November. Karena ada kendala teknis di pencatatan LPSE di provinsi jabarnya,” ujarnya.

Karena menurutnya, walaupun semua kegiatan pengadaan barang dan jasa ini tidak ada yang pakai sistem lelang alias semuanya penunjukkan langsung, tapi harus tetap diumumkan dan dicatatkan di LPSE.

Pemkot Cirebon sendiri, saat ini belum memiliki LPSE mandiri. Setiap pengumuman dan pencatatan pengadaan barang dan jasa, baik itu sistem tender, juksung, tender cepat, dan sebagainya, diuploadnya masih menginduk ke LPSE Provinsi Jawa barat.

Diberitakan sebelumnya, jelang akhir tahun anggaran, kegiatan pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari APBD Kota Cirebon dikebut penyerapannya. Bahkan, sejunlah proyek fisik maupun pengadaan lainnya, diberi batas maksimal tanggal penerbitan surat perintah kerja (SPK).

spk di atas tanggal 20 november, pekerjaan tidak akan dibayar                            cirebon - pemerintah kota (pemkot) cirebon menegaskan batas akhir penerbitan surat perintah kerja (spk) pengadaan barang dan jasa untuk proyek-proyek pemda, dilakukan paling lambat 20 november 2023.
jika terdapat spk pengadaan barang dan jasa yang diterbitkan melebihi tanggal 20 november 2023, maka konsekuensinya hasil pekerjaan tersebut tidak akan dibayar oleh apbd.
ketua tim anggaran pemerintah daerah drs agus mulyadi msi menjelaskan, pihaknya memang sebelumnya berencana membuat edaran walikota. perihal batas akhir penerbitan spk pengadaan barang dan jasa, dengan menghitung estimasi waktu pengerjaan dan proses pelaporan hingga pengajuan pembayaran.
saat itu, diestimasi batas waktu tanggal akhir penertiban spk di tanggal 17 november 2023. namun, di perjalanan terjadi kendala di sistem lpse serta penyesuaian pejabat teknis di perangkat daerah.
baca juga:pastikan bbm subsidi di kota cirebon tepat sasaran
kemudian, setelah melihat kondisi yang dinamis serta beberapa kendala teknis di perangkat daerah, para kepala dinas juga menyampaikan kalau batas akhirnya tidak bisa jika di tanggal 17, jadi diberi waktu sampai 20 november.
sehingga, edaran yang dibuat juga menyesuaikan bahwa tanggal akhir penerbitan spk pengadaan barang dan jasa, maksimal di tanggal 20 november ini.
“iya, fix hari ini (20 november) terakhir. edaran sebelumnya kan belum dibuat, kita baru memperhitungkan kondisi persiapan dan pengerjaan. tapi kemarin edaran walikota, resminya untuk batas waktu terakhir di tanggal 20,” ujar sekda.
selain itu, hal ini juga berlaku untuk proyek pengadaan barang dan jasa, yang inputnya berasal dari pokok-pokok pikiran (pokir) pimpinan dan anggota dprd kora cirebon.
baca juga:jalan cipto dan terusan pemuda jadi langganan banjir, plt walikota cirebon lakukan ini
“kemarin juga kadis putr yang minta agar diberi waktu sampai 20 november. karena ada kendala teknis di pencatatan lpse di provinsi jabarnya,” ujarnya.
karena menurutnya, walaupun semua kegiatan pengadaan barang dan jasa ini tidak ada yang pakai sistem lelang alias semuanya penunjukkan langsung, tapi harus tetap diumumkan dan dicatatkan di lpse.
pemkot cirebon sendiri, saat ini belum memiliki lpse mandiri. setiap pengumuman dan pencatatan pengadaan barang dan jasa, baik itu sistem tender, juksung, tender cepat, dan sebagainya, diuploadnya masih menginduk ke lpse provinsi jawa barat.
diberitakan sebelumnya, jelang akhir tahun anggaran, kegiatan pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari apbd kota cirebon dikebut penyerapannya. bahkan, sejunlah proyek fisik maupun pengadaan lainnya, diberi batas maksimal tanggal penerbitan surat perintah kerja (spk).
baca juga:masih kurang diminati, pemdes belawa bakal kembangkan objek wisata cikuya
pemkot cirebon telah mengeluarkan edaran kepada seluruh persngkat daerah, agar kegiatan pengadaan barang dan jasa dibatasi maksimal penerbitan spk-nya di 17 november 2023.
hal ini untuk menghindari adanya pekerjaan yang terlalu mepet ke akhir tahun. sehingga, bisa memantau ketersediaan cashflow di kas daerah, agar tidak lagi terjadi gagal bayar saat tutup buku tahun anggaran.
meski demikian, dprd meminta penambahan waktu agar batas akhir penerbitan spk di perangkat daerah tertentu, bisa dilakukan maksimal di tanggal 20 november 2023.
mengingat kendala teknis di sejumlah perangkat daerah, karena seringnya dilakukan rotasi dan mutasi pejabatnya. sehingga proses persiapan dan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa menjadi terhambat oleh adaptasi dari pejabat lama ke pejabar baru.
baca juga:ump jabar 2024 sebesar rp2.057.495
menurutnya, dari informasi yang didapatkan, bahwa tim teknis di dinas-dinas yang berkaitan dengan perencanaan, tim survei, bahkan dokumen cpcl yang telah dibuat oleh pejabat sebelumnya, terkendala karena adanya rotasi mutasi di beberapa dinas tersebut.
“ya intinya perencanaannya di beberapa dinas bahkan harus ada yang diulang dari awal lagi. kami memberi waktu untuk adaptasi persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaiannya segera. tahu sendiri kemarin kan para kabid kasi banyak yang dirotasi. jadi, mau tidak mau untuk persiapan pekerjaan proyek-proyek itu, harus penyesuaian lagi,” ujarnya.
dia menegaskan, mestinya peralihan pejabat ini harus diserahkan juga hasil kerja sebelumnya. terutama untuk kegiatan yang sudah disurvei, sudah ditetapkan cpcl-nya, dokumennya mestinya sudah siap diserahkan ke pejabat yang baru.
tapi, ada beberapa yang belum diserahterimakan dokumen-dokumen itu. bahkan dengan alasan tercecer dan sebagainya, sehingga ada beberapa yang harus diproses lagi dari awal. 
baca juga:tiga nama bersaing jadi ksad, ada menantu luhut
“mohon maaf, ini sebenarnya bentuk kelalaian, tapi dari dinas teknisnya menyanggupi diulang dari awal. alhamdulillah, kita menunggu realisasinya saja,” sebutnya.
akhirnya, demi terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut, seeta pertenggung jawabannya bisa terlaksana sesuai ketentuan. maka mesti ada toleransi waktu hingga tanggal 20 november 2023, agar spk bisa diproses dan pekerjaan bisa dilaksanakan.
terutama, kegiatan yang bersumber dari pokok pikiran (pokir) yang dapat dari serap aspirasi masyarakat, memang ada yang secara bertahap sudah dilaksanakan. tapi, sebagiannya lagi, kendalanya seperti yang tadi disebutkan. (azs)