Tidak Sampai Merevisi Perda

Reporter: M Hasanuddin |

Editor: M Hasanuddin |

Rabu , 15 May 2024 - 20:30

Ilustrasi-ist-

“Masih banyak yang harus dilakukan oleh pemkot untuk optimalisasi PAD, dan tidak hanya dengan menaikkan PBB. Berhentilah mengeluh sebagai pejabat dan jadilah khadimul ummah (pelayan masyarakat, red),” sindir Cecep. (azs/abd)

tidak sampai merevisi perda                            cirebon - peninjauan ulang terhadap kenaikan tagihan pajak bumi dan bangunan (pbb) tahun 2024 kemungkinan tidak sampai mencabut peraturan daerah (perda) nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
ketua dprd kota cirebon, ruri tri lesmana, menjelaskan bahwa ada tiga poin yang akan segera dibahas oleh dprd bersama pj walikota cirebon dan jajaran perangkat daerah lainnya dalam menindaklanjuti aspirasi dari masyarakat yang keberatan atas kenaikan tagihan pbb tahun buku 2024 ini.
pertama, kata ruri, adalah merevisi peraturan walikota (perwal) yang menjadi acuan teknis mengenai penetapan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (pbb-p2) tahun buku 2024 ini.
kedua, mengevaluasi keputusan walikota cirebon terkait penetapan nilai jual objek pajak (njop) terbaru yang menjadi dasar pengenaan besaran tagihan pbb tahun buku 2024 kepada para wajib pajak di kota cirebon.
ketiga, mengenai bakal adanya perubahan postur apbd 2024, karena seiring dengan dilakukannya revisi terhadap tagihan pbb tahun buku 2024 ini, tentu akan berpengaruh terhadap potensi pendapatan daerah yang bersumber dari pbb.
“jadi, kami rasa tidak sampai mengubah perdanya. karena perda pdrd itu tidak mengatur spesifik pbb saja, tapi ada sembilan jenis pajak dan tiga jenis retribusi daerah yang diatur di perda ini, yang menjadi payung hukum pemkot untuk menghimpun pad,” ujarnya, rabu 15 mei.
dia memaparkan bahwa pembahasan mengenai revisi perwal perlu dilakukan karena dalam perwal ini mengatur secara teknis tata cara penghimpunan pbb tahun buku 2024.
kemudian, terkait penetapan njop terbaru yang dituangkan dalam keputusan walikota, juga perlu direvisi besaran penetapan njop. sehingga, jika njop diturunkan, hal ini akan berpengaruh pada besaran tarif pbb yang ditetapkan terhadap suatu objek pajak.
sedangkan, terkait dengan penyesuaian apbd 2024, perlu dilakukan penajaman-penajaman yang disepakati bersama. apakah dengan menurunkan target pad dari sektor pbb ini harus merevisi atau merefokus juga rencana belanja-belanja daerah yang sudah diplot dalam apbd 2024.
atau, apakah kebijakan ini bakal dilakukan dengan solusi lain, seperti mensubstitusinya dengan menggenjot potensi pad lain yang masih bisa ditingkatkan, tapi tentunya bukan pad dari sektor pajak dan retribusi yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.
“rencananya, pembahasan ini akan kita lakukan senin depan. kita mohon waktu, karena tadinya mau dibahas minggu ini, tapi pak pj walikota, pj sekda, dan kepala bpkpd sedang bertugas luar kota sampai besok (hari ini, red) atau jumat,” imbuhnya.
yang jelas, tambah ruri, keputusan apa yang nanti akan diambil dalam mewujudkan keinginan masyarakat yang keberatan dengan tagihan pbb 2024 ini harus disepakati bersama dprd sebagai solusi yang terbaik untuk kepentingan masyarakat kota cirebon secara keseluruhan. 
pj sekda dikritik
pernyataan pj sekretaris daerah (sekda) arif kurniawan st tentang kemungkinan apbd 2024 terkena refocusing ketika target pbb direvisi, mendapat kritik tajam dari masyarakat dan akademisi. 
arif menyampaikan hal ini seiring banyaknya protes publik yang menilai kenaikan pbb terlalu tinggi.
akademisi hukum untag jakarta, dr cecep suhardiman menilai pernyataan pj sekda yang menyatakan bahwa apbd harus direfocusing jika pbb diturunkan, menunjukkan sikap yang tidak berpihak pada kesulitan warga dan cenderung arogan.
masyarakat, kata cecep, sudah sangat kesulitan menghadapi kondisi ekonomi yang tidak stabil.
ditambah dengan berbagai pajak dan retribusi yang terus meningkat. 
beban masyarakat semakin berat, terutama dengan harga bahan pangan yang masih tinggi.
berbicara tentang pad (pendapatan asli daerah), cecep menegaskan bahwa sumbernya tidak hanya dari pbb saja. 
menurutnya, masih ada sumber pad lain yang bisa dioptimalkan, misalnya dari pajak parkir dan retribusi parkir yang banyak mengalami kebocoran. 
jika dioptimalkan, sumber ini bisa melebihi pad dari pbb. 
“kita semua pasti merasakan hampir tidak ada ruang yang bebas dari pungutan parkir di kota ini. apalagi di jalan-jalan pusat kota dengan tarif rp4.000, tapi tidak ada karcisnya. ini menunjukkan pengelolaan parkir yang bocor,” tegas cecep. 
pengelolaan parkir yang bocor menjadi indikasi kuat adanya kebocoran besar dalam pendapatan parkir di kota cirebon.
selain itu, cecep juga menyoroti pajak parkir yang dikelola oleh pemilik mal dan tempat lainnya yang belum sesuai dengan ketentuan. 
masyarakat membayar pajak parkir, tetapi pengelolaan dan pembayarannya masih belum optimal. 
begitu pula dengan pajak restoran yang dibayar masyarakat sebagai konsumen. 
cecep melihat masih ada beberapa restoran besar yang ramai pengunjung tetapi tidak dikelola dengan baik oleh pemkot. 
misalnya, pemkot belum memberikan bantuan peralatan yang memudahkan perhitungan pajaknya.
“masih banyak yang harus dilakukan oleh pemkot untuk optimalisasi pad, dan tidak hanya dengan menaikkan pbb. berhentilah mengeluh sebagai pejabat dan jadilah khadimul ummah (pelayan masyarakat, red),” sindir cecep. (azs/abd)