Santer Disebut Maju Pilkada Kota Cirebon, Gus Mul: Saya Fokus Pj sampai Selesai

Reporter: Amirul I |

Editor: Amirul I |

Jumat , 10 May 2024 - 22:02

Pj Walikota Cirebon Drs H Agus Mulyadi MSi.-dok radar cirebon-radar cirebon

“Penjabat kepala daerah harus mundur lima bulan sebelum pelaksanaan pilkada, jika ingin ikut pilkada," kata Mendagri Tito pada rapat koordinasi melalui konferensi video atau zoom meeting pada Kamis, 28 Maret 2024.

Rakor melalui konferensi video itu dilaksanakan bersama pj kepala daerah seluruh Indonesia. Menurut Mendagri Tito, Pj kepala daerah ditunjuk pemerintah pusat sebagai pengisi kekosongan pimpinan daerah, maka tidak boleh menggunakan jabatan untuk politik praktis. “Seluruh penjabat kepala daerah harus bersikap netral dalam pelaksanaan pilkada," ungkap mantan Kapolri itu.

Adapun netralitas Pj kepala daerah dalam pilkada diatur UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi UU yang ditetapkan 1 Juli 2016.

Pada Pasal 7 Ayat 2 huruf q, calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, serta calon walikota dan wakil walikota harus memenuhi persyaratan. Adapun persyaratan itu disebutkan pada ayat 1, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut huruf q: tidak berstatus sebagai Pj Gubernur, Pj Bupati dan Pj Walikota.

Menurut Tito, ketentuan pada regulasi tersebut untuk mencegah Pj Gubernur, Pj Bupati, dan Pj Walikota mengundurkan diri untuk mencalonkan menjadi gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota atau wakil walikota.

“Penjabat kepala daerah terancam sanksi yang maju ikut bertarung pada pilkada serentak," ujar Tito, dikutip dari Rakyat Merdeka (Radar Cirebon Group). (abd/jpnn/rc)

santer disebut maju pilkada kota cirebon, gus mul: saya fokus pj sampai selesai                            cirebon- dalam beberapa pekan terakhir, nama pj walikota cirebon drs agus mulyadi msi begitu santer dikabarkan akan maju pilkada kota cirebon pada 27 november 2024 mendatang. terlebih dalam beberapa forum pertemuan, pria yang akrab disapa gus mul itu kerap kali “digoda” untuk ambil bagian menjadi peserta pilkada 2024.
lalu, apakah benar gus mul akan maju pada pilkada 2024? dikonfirmasi terbaru oleh radar cirebon, mantan kepala badan keuangan daerah (bkd) kota cirebon itu menegaskan bahwa ia saat ini lebih fokus menjalankan sekaligus menuntaskan tugasnya sebagai pj walikota cirebon.
dan, penegasan fokus sebagai pj walikota cirebon ini sebenarnya sudah disampaikan beberapa kali oleh gus mul.
“seperti yang sudah beberapa kali disampaikan mas, saya tetap fokus untuk melaksanakan penugasan sebagai pj walikota sampai dengan selesai,” tegas gus mul saat dihubungi radar cirebon pada rabu kemarin (8/5/2024).
baca juga:keputusan nasdem: eti calon walikota cirebon, tinggal cari wakilnya
gus mul merasa heran dirinya dikabarkan siap maju pilkada. “itu info dari mana mas? saya tetap fokus menjalankan tugas saya sebagai pj walikota sampai dengan selesai," tandasnya.
sementara itu, salah satu alumni knpi kota cirebon didi sunardi se menjelaskan bahwa pada pertemuan atau reuni alumni knpi kota cirebon beberapa hari lalu, para alumni sempat menanyakan kepada gus mul tentang kesediaannya maju pada kontestasi pilkada kota cirebon.
namun, kata didi sunardi, gus mul menjawab tetap akan melaksanakan tugas-tugasnya sebagai pj walikota cirebon. “jadi pada forum alumni pengurus knpi kota cirebon, beliau (gus mul) sempat ditanya kesediaan maju pilkada dan jawabannya ingin fokus kepada kerja-kerja sebagai pj walikota," kata didi.
ya, beberapa kali, gus mul sudah menegaskan bahwa ia akan fokus sebagai pj walikota cirebon. namun, tak bisa dipungkiri, ia juga dilirik sejumlah parpol untuk pilkada 2024.
baca juga:kasus di kedawung cirebon, pelaku simpan tubuh an di lemari
pada pekan lalu misalnya, pengurus gerindra jawa barat menawarkan gus mul untuk maju pilkada kota cirebon. “partai gerindra siap mengusung agus mulyadi untuk maju pilkada kota cirebon," ujar daddy rohanady, pengurus gerindra jawa barat, kamis 2 mei 2024.
namun demikian, kata anggota dprd jabar itu, proses pendaftaran harus tetap ditempuh. yakni, harus tetap mengambil formulir pendaftaran yang telah dibuka melalui dpc gerindra. “agus mulyadi mau mendaftar mesti mengambil formulir pendaftaran dan itu harus ditempuh," ujarnya.
pihaknya menilai gus mul memiliki potensi. dengan jabatannya sebagai pj walikota, pengalaman birokrasi dan punya kemampuan leadership, menjadi modal bagi agus mulyadi untuk maju pilkada.
mundur 5 bulan sebelum pilkadasebelumnya, menteri dalam negeri tito karnavian menyatakan bahwa pj kepala daerah harus mundur dari jabatannya apabila ingin mengikuti pilkada yang digelar pada 27 november 2024.
baca juga:polresta cirebon tangkap 2 pelaku, ternyata sempat ajak makan siang sebelum eksekusi indah fitriyani 
“penjabat kepala daerah harus mundur lima bulan sebelum pelaksanaan pilkada, jika ingin ikut pilkada," kata mendagri tito pada rapat koordinasi melalui konferensi video atau zoom meeting pada kamis, 28 maret 2024.
rakor melalui konferensi video itu dilaksanakan bersama pj kepala daerah seluruh indonesia. menurut mendagri tito, pj kepala daerah ditunjuk pemerintah pusat sebagai pengisi kekosongan pimpinan daerah, maka tidak boleh menggunakan jabatan untuk politik praktis. “seluruh penjabat kepala daerah harus bersikap netral dalam pelaksanaan pilkada," ungkap mantan kapolri itu.
adapun netralitas pj kepala daerah dalam pilkada diatur uu nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas uu nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, walikota menjadi uu yang ditetapkan 1 juli 2016.
pada pasal 7 ayat 2 huruf q, calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, serta calon walikota dan wakil walikota harus memenuhi persyaratan. adapun persyaratan itu disebutkan pada ayat 1, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut huruf q: tidak berstatus sebagai pj gubernur, pj bupati dan pj walikota.
baca juga:lagi, perum bulog salurkan bantuan pangan
menurut tito, ketentuan pada regulasi tersebut untuk mencegah pj gubernur, pj bupati, dan pj walikota mengundurkan diri untuk mencalonkan menjadi gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota atau wakil walikota.
“penjabat kepala daerah terancam sanksi yang maju ikut bertarung pada pilkada serentak," ujar tito, dikutip dari rakyat merdeka (radar cirebon group). (abd/jpnn/rc)