Dikebut, Hari Libur Cuti Bersama, Bupati Imron Kumpulkan 406 Kuwu Se-Kabupaten Cirebon

Reporter: Raswidi Hendra Suwarsa |

Editor: Raswidi Hendra Suwarsa |

Kamis , 09 May 2024 - 13:00

Bupati Cirebon Drs H Imron MAg bakal menyerahkan SK terkat perpanjangan masa jabatan kuwu. Ini surat undangan untuk acara besok, Jumat tanggal 10 Mei 2024.-dokumen -tangkapan layar

Dimana dalam surat tersebut agendanya adalah penyerahan SK bupati kepada para kuwu di Kabupaten Cirebon.

SK bupati ini terkait menindaklanjuti pasar 39 ayat (1) Undang-undang No 3 tahun 2024 tentang perubahan Kedua Atas Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang desa.

Dimana, kepala desa memegang jabatan selama 8 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

Maka, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) akan menyelenggarakan kegiatan penyerahan Surat Keputusan (SK) bupati tentang penetapan masa jabatan kuwu di Kabupaten Cirebon.

Munculnya SK bupati ini juga dianggap tidak sesuai dengan tata laksana nota dinas yang berlaku. Karena, selama ini belum ada atau belum keluar juklak dan juknis, termasuk peraturan pemerintah dan Permendagri terkait revisi UU Desa tersebut.

Mestinya Perda dan Peraturan Bupati juga di revisi terlebih dulu, baru setelah itu terakhir dibuatkan Surat Keputusan (SK) bupati.

"Ini terkesan dipaksanakan untuk mengejar akhir masa jabatan, belum ada dasar hukum turunannya sudah dibuatkan SK bupati soal perpanjangan jabatan kuwu, ini kacau" kata sumber Radar Cirebon ini.

dikebut, hari libur cuti bersama, bupati imron kumpulkan 406 kuwu se-kabupaten cirebon                            cirebon- menjelang akhir masa jabatan (amj) tanggal 17 mei 2024, bupati cirebon drs h imron mag terus menggelar pertemuan dengan berbagai pihak.
banyak yang berasumsi kegiatan yang dilakukan bupati cirebon ini, tak lepas dalam rangka persiapan dirinya untuk maju kembali dalam kontestasi pilkada 2024 ini.
ibarat istilah kata orang menggunakan "aji mumpung" masih menjabat jadi bupati.
baca juga:akhir masa jabatan, bupati imron promosi 8 pejabat esellon iii
karena, dalam setiap pertemuan bupati selalu menyampikan kata-kata yang secara implisit mengarah minta dukungan dalam pilkada 2024.
coba saja lihat, dalam momen pertemuan dengan perwakilan para kuwu di pendopo beberapa waktu lalu.
“sehebat apapun saya maju bupati cirebon, kalau kuwu mendukung, saya siap. karena kuwu ini kelihatannya satu orang, tapi di belakang bayangannya banyak,” kata bupati imron waktu itu.
baca juga:ikuti proses, rana suparman menyatakan siap maju dalam pilkada 2024
dan, bupati imron juga dijadwalkan bakal mengumpulkan para kuwu kembali dalam jumlah yang lebih banyak, sekitar 406 kuwu se kabupaten cirebon.
kegiatan yang di gagas dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (dpmd) ini akan dilaksanakan tanggal 10 mei 2024 bertempat di salah satu hotel yang ada di jl tuparev.
padahal kita semua tahu, kalau tanggal 10 mei ini ditetapkan sebagai hari libur cuti bersama.
baca juga:lajnah ppp pilkada majalengka akan mengawal penjaringan hingga pemenangan 
tetapi, karena mungkin waktu sudah mendesak mendekati amj bupati, maka kegiatan ini tetap dilaksanakan.
surat undangan sudah beredar tanggal 8 mei lalu.
dimana dalam surat tersebut agendanya adalah penyerahan sk bupati kepada para kuwu di kabupaten cirebon.
baca juga:setiap survei namanya selalu tinggi, h dede muharam : terima kasih sudah memberikan kepercayaan
sk bupati ini terkait menindaklanjuti pasar 39 ayat (1) undang-undang no 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa.
dimana, kepala desa memegang jabatan selama 8 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
maka, dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (dpmd) akan menyelenggarakan kegiatan penyerahan surat keputusan (sk) bupati tentang penetapan masa jabatan kuwu di kabupaten cirebon.
baca juga:pdi p bakal kunjungi semua parpol, gelar pertemuan perdana dengan pks
munculnya sk bupati ini juga dianggap tidak sesuai dengan tata laksana nota dinas yang berlaku. karena, selama ini belum ada atau belum keluar juklak dan juknis, termasuk peraturan pemerintah dan permendagri terkait revisi uu desa tersebut.
mestinya perda dan peraturan bupati juga di revisi terlebih dulu, baru  setelah itu terakhir dibuatkan surat keputusan (sk) bupati.
"ini terkesan dipaksanakan untuk mengejar akhir masa jabatan, belum  ada dasar hukum turunannya sudah dibuatkan sk bupati soal perpanjangan jabatan kuwu, ini kacau" kata sumber radar cirebon ini.