Bawaslu Majalengka Buka Layanan Pengaduan Pelanggaran Kampanye Pemilu 2024

Reporter: Amirul I |

Editor: Amirul I |

Minggu , 03 Dec 2023 - 19:53

Ketua Bawaslu Kabupaten Majalengka, Dede Rosada mengatakan telah membula pelayanan pengaduan pelanggaran kampanye melalui email maupun pesan instan WhatsApp (WA) atau datang langsung ke kantor Bawaslu.-baehaqi-radar majalengka

MAJALENGKA - Bawaslu Kabupaten Majalengka membuka pelayanan pengaduan dugaan pelanggaran tahapan kampanye Pemilu 2024.

Saat dikonfirmasi, menurut Ketua Bawaslu Kabupaten Majalengka, Dede Rosada mengatakan, pelayanan pengaduan ini dapat dilakukan melalui email maupun pesan instan WhatsApp (WA).

Selain itu, di Kantor Bawaslu Kabupaten Majalengka, yang berada di Jalan Letkol Abdul Gani, Kecamatan/Kabupaten Majalengka, telah dibuka posko pengaduan masyarakat.

"Jadi silakan kepada masyarakat, apabila menemukan indikasi pelanggaran kampanye Pemilu 2024 bisa langsung melaporkannya kepada kami," ujar Dese Rosada Sabtu 2 Desember 2023.

Untuk laporan dugaan pelanggaran kampanye Pemilu 2024 yang dilakukan dengan cara pengiriman email dan whatsapp, dapat disampaikan melalui email [email protected], dan nomor WhatsApp 08119810123.

Sedangkan untuk masyarakat yang ingin melaporkan langsung ke posko pengaduan, kantor Bawaslu Kabupaten Majalengka buka pada hari dan jam kerja.

"Dalam pelayanan WhatsApp hanya menerima laporan via chat, tidak bisa melalui telepon, tapi layanan pengaduannya dibuka 24 jam, termasuk email juga," kata Dede Rosada.

Dia juga memastikan, setiap laporan dugaan pelanggaran yang diterima dari masyarakat bakal diproses sesegera mungkin oleh Bawaslu Kabupaten Majalengka.

Oleh karena itu, pihaknya mengajak warga Kabupaten Majalengka untuk ikut berpartisipasi secara aktif mengawasi dugaan pelanggaran Pemilu 2024, terutama dalam tahapan kampanye.

Pasalnya, pengawasan seluruh tahapan Pemilu 2024 tidak akan berjalan maksimal tanpa peran serta dari seluruh elemen masyarakat, khususnya di masyarakat Kabupaten Majalengka.

"Termasuk Sentra Gakkumdu yang melibatkan aparat penegak hukum juga sudah dibuka, dan bisa menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilu 2024," ujar Dede.

Ia juga mengingatkan kepada seluruh peserta Pemilu 2024 dalam hal ini partai politik (parpol), maupun para calon legislatif (caleg) yang akan melaksanakan kampanye wajib mengantongi Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dari kepolisian.

bawaslu majalengka buka layanan pengaduan pelanggaran kampanye pemilu 2024                            majalengka - bawaslu kabupaten majalengka membuka pelayanan pengaduan dugaan pelanggaran tahapan kampanye pemilu 2024.
saat dikonfirmasi, menurut ketua bawaslu kabupaten majalengka, dede rosada mengatakan, pelayanan pengaduan ini dapat dilakukan melalui email maupun pesan instan whatsapp (wa).
selain itu, di kantor bawaslu kabupaten majalengka, yang berada di jalan letkol abdul gani, kecamatan/kabupaten majalengka, telah dibuka posko pengaduan masyarakat.
"jadi silakan kepada masyarakat, apabila menemukan indikasi pelanggaran kampanye pemilu 2024 bisa langsung melaporkannya kepada kami," ujar dese rosada sabtu 2 desember 2023.
baca juga:fifgroup cabang kadipaten tanam 750 bibit pohon
untuk laporan dugaan pelanggaran kampanye pemilu 2024 yang dilakukan dengan cara pengiriman email dan whatsapp, dapat disampaikan melalui email medsos@bawaslu.go.id, dan nomor whatsapp 08119810123.
sedangkan untuk masyarakat yang ingin melaporkan langsung ke posko pengaduan, kantor bawaslu kabupaten majalengka buka pada hari dan jam kerja.
"dalam pelayanan whatsapp hanya menerima laporan via chat, tidak bisa melalui telepon, tapi layanan pengaduannya dibuka 24 jam, termasuk email juga," kata dede rosada.
dia juga memastikan, setiap laporan dugaan pelanggaran yang diterima dari masyarakat bakal diproses sesegera mungkin oleh bawaslu kabupaten majalengka.
baca juga:pahlawan nasional kh abdul chalim menjadi nama jalan dan bandara
oleh karena itu, pihaknya mengajak warga kabupaten majalengka untuk ikut berpartisipasi secara aktif mengawasi dugaan pelanggaran pemilu 2024, terutama dalam tahapan kampanye.
pasalnya, pengawasan seluruh tahapan pemilu 2024 tidak akan berjalan maksimal tanpa peran serta dari seluruh elemen masyarakat, khususnya di masyarakat kabupaten majalengka.
"termasuk sentra gakkumdu yang melibatkan aparat penegak hukum juga sudah dibuka, dan bisa menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu 2024," ujar dede.
ia juga mengingatkan kepada seluruh peserta pemilu 2024 dalam hal ini partai politik (parpol), maupun para calon legislatif (caleg) yang akan melaksanakan kampanye wajib mengantongi surat tanda terima pemberitahuan (sttp) dari kepolisian.
baca juga:tega, suami bacok kepala istri hingga bocor
"sebelum melaksanakan kegiatan kampanye, kami ingatkan agar peserta pemilu terlebih dahulu mengurus izin ke kepolisian atau sttp, minimalnya tiga hari sebelum pelaksanaan kampanye," katanya didampingi kordiv penanganan pelanggaran pp, dardiri edi sabara kepada wartawan.
menurut dede, izin sttp dari kepolisian itu wajib dikantongi oleh peserta pemilu. karena sttp ini bertujuan salah satunya guna mencegah terjadinya kegiatan kampanye illegal atau kegiatan kampanye di luar jadwal.
"kalau peserta pemilu tidak mengantongi sttp, ketika melakukan kampanye jelas merupakan salah satu bentuk pelanggaran,"ucapnya.
di dalam surat pemberitahuan pelaksanaan kampanye yang dilakukan m peserta pemilu, lanjut dia, harus ditembuskan ke komisi pemilihan umum (kpu) dan bawaslu setempat.
baca juga:caleg dan dpc ppp konsolidasi bahas strategi pemenangan pemilu 2024
tak hanya itu, kata dia, pada sttp dari kepolisian yang dikantongi peserta pemilu sendiri meliputi beberapa item, seperti jadwal dan pelaksanaan kampanye, tempat, jumlah massa, juru kampanye, peralatan, jam pelaksanaan selama kampanye, dan sebagainya.
"kalau 2 hari memasuki masa kampanye itu, sudah ada beberapa peserta pemilu yang membuat sttp. nah, bagi yang belum kami ingatkan itu, sebab kalau tidak membuat itu bentuk pelanggaran," ucapnya.
masih menurut dia, ada beberapa jenis kampanye yang memerlukan sttp. misalnya, rapat umum, pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka.
“kalau sttp tidak dimiliki parpol dan mereka sudah melaksanakan kampanye, tentunya itu menjadi temuan pelanggaran bawaslu,” ujarnya.
baca juga:bupati imron bagikan motor dinas untuk kuwu
dede menambahkan, jika sttp sudah dikantongi, peserta pemilu dipersilakan melakukan kampanye. sebab, saat ini memang sudah masuk masa kampanye.
"masa kampanye itu dimulai dari 28 november 2023 sampai 10 februari 2024,” ucapnya.
ia juga meminta seluruh parpol agar memasang alat peraga kampanye (apk) di lokasi-lokasi yang telah ditentukan oleh komisi pemilihan umum (kpu).
“kpu kan telah mengeluarkan, titik mana saja yang bisa dipasangkan apk oleh peserta pemilu. kami mengimbau kepada parpol untuk mencopot apk yang letaknya tidak sesuai dengan titik koordinat dari kpu,” kata dia.
baca juga:jalan baru cipari-cisantana diresmikan
dia juga mengajak masyarakat majalengka bersama-sama mengawasi jalannya masa kampanye yang telah dimulai ini.
“intinya kami siap mengawasi jalannya masa kampanye ini, baik mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa,"katanya.
"kami juga meminta bantuan kerjasama masyarakat segera melaporkan kepada kami apabila terdapat pelanggaran dalam pelaksanaan kampanye,” tutupnya. (bae)