Dorong Serapan Anggaran SKPD Bisa Maksimal

Reporter: Bambang |

Editor: Bambang |

Kamis , 04 Apr 2024 - 21:18

RAPAT: Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon meminta penjelasan terkait sistem SIPD yang dinilai terlalu ribet.-samsul huda-radar cirebon

CIREBON-Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon, mendorong agar setiap SKPD bisa maksimal dalam melakukan penyerapan anggaran sejak di triwulan pertama.

Demikian disampaikan Ketua Komisi II, R Hasan Basori, kepada Radar usai menggelar rapat pembahasan LKPJ Bupati tahun anggaran 2023 dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), kemarin.

Menurutnya, ada beberapa poin yang dibahas dalam rapat dengan BKAD. Pertama menyoroti komitmen BKAD menjalankan laporan WTP. Kedua, terkait perubahan sistem pencairan anggaran yakni, melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang berlaku secara nasional.

Namun, dengan SIPD ini beberapa OPD mengalami kendala dalam input beberapa dokumen pendukung untuk pencairan dalam SIPD.

“SIPD ini integrasi dari mulai perencanaan, penatausahaan hingga pelaporan. Berbeda dengan sebelumnya yang mana Pemkab Cirebon punya sistem keuangan lokal only yang namanya Sikaton,” terang Hasan.

Menurutnya, Sikaton ini cenderung tidak melampirkan dokumen-dokumen pelaporan. “Sehingga (Sikaton) ini memang perlu adaptasi, perlu komunikasi bagus antara setiap OPD dengan BKAD,” ungkapnya.

Walaupun, kata Hasan, SIPD ini masalah kabupaten yang sejatinya BKAD harus intens memberikan informasi dan komunikasi dengan semua OPD. Dan memang setiap OPD memiliki kendala beda-beda tergantung catatan atau kegiatan yang dimiliki setiap OPD.

“Tapi yang menjadi catatan kita, kita setiap tahun mengalami stagnasi kegiatan di triwulan pertama. Apakah memang anggarannya tidak tersedia? Dan ternyata sebenarnya di manajemen internal BKAD setiap OPD dianggarkan 15 persen anggaran di triwulan pertama. Triwulan kedua 30 persen di manajemen ritme menajemen keuangannya,” paparnya.

Artinya, lanjut RHB begitu akrab disapa, sejatinya kalau dinas siap, harapannya minimal satu, dua, tiga atau empat kegiatan itu bisa jalan di triwulan pertama yang prioritasnya di dinas-dinas besar seperti PU dan lainnya.

Ia pun mempertanyakan kenapa triwulan pertama ini selalu tidak ada kegiatan. Selalu berkutat pada persiapan administrasi lelang dan lain-lain. Kalau persiapan itu di Januari, kegiatan bisa digelar di Februari atau Maret yang anggarannya itu sudah tersedia.

“Itu yang sedang kita pikirkan itu, agar dinas peduli dengan itu. Sehingga dalam penyerapan anggaranya relatif bisa di atas 15 atau 20 persen di triwulan pertama. Sementara biasanya di triwulan pertama paling kurang dari 10 persen,” pungkasnya. (sam)

dorong serapan anggaran skpd bisa maksimal                            cirebon-komisi ii dprd kabupaten cirebon, mendorong agar setiap skpd bisa maksimal dalam melakukan penyerapan anggaran sejak di triwulan pertama. 
demikian disampaikan ketua komisi ii, r hasan basori, kepada radar usai menggelar rapat pembahasan lkpj bupati tahun anggaran 2023 dengan badan keuangan dan aset daerah (bkad), kemarin. 
menurutnya, ada beberapa poin yang dibahas dalam rapat dengan bkad. pertama menyoroti komitmen bkad menjalankan laporan wtp.  kedua, terkait perubahan sistem pencairan anggaran yakni, melalui sistem informasi pemerintahan daerah (sipd) yang berlaku secara nasional. 
namun, dengan sipd ini beberapa opd mengalami kendala dalam input beberapa dokumen pendukung untuk pencairan dalam sipd.
baca juga:pastikan kelancaran mudik, diskominfo tebar cctv
“sipd ini integrasi dari mulai perencanaan, penatausahaan hingga pelaporan. berbeda dengan sebelumnya yang mana pemkab cirebon punya sistem keuangan lokal only yang namanya sikaton,” terang hasan.  
menurutnya, sikaton ini cenderung tidak melampirkan dokumen-dokumen pelaporan. “sehingga (sikaton) ini memang perlu adaptasi, perlu komunikasi bagus antara setiap opd dengan bkad,” ungkapnya. 
walaupun, kata hasan, sipd ini masalah kabupaten yang sejatinya bkad harus intens memberikan informasi dan komunikasi dengan semua opd. dan memang setiap opd memiliki kendala beda-beda tergantung catatan atau kegiatan yang dimiliki setiap opd.
“tapi yang menjadi catatan kita, kita setiap tahun mengalami stagnasi kegiatan di triwulan pertama. apakah memang anggarannya tidak tersedia? dan ternyata sebenarnya di manajemen internal bkad setiap opd dianggarkan 15 persen anggaran di triwulan pertama. triwulan kedua 30 persen di manajemen ritme menajemen keuangannya,” paparnya. 
baca juga:cetak rekor lagi, harga emas antam 4 april tembus rp 1.283.000 per gram
artinya, lanjut rhb begitu akrab disapa, sejatinya kalau dinas siap, harapannya minimal satu, dua, tiga atau empat kegiatan itu bisa jalan di triwulan pertama yang prioritasnya di dinas-dinas besar seperti pu dan lainnya. 
ia pun mempertanyakan kenapa triwulan pertama ini selalu tidak ada kegiatan. selalu berkutat pada persiapan administrasi lelang dan lain-lain. kalau persiapan itu di januari, kegiatan bisa digelar di februari atau maret yang anggarannya itu sudah tersedia.
“itu yang sedang kita pikirkan itu, agar dinas peduli dengan itu. sehingga dalam penyerapan anggaranya relatif bisa di atas 15 atau 20 persen di triwulan pertama. sementara   biasanya di triwulan pertama paling kurang dari 10 persen,” pungkasnya. (sam)

Tag

Share