Pengendalian Inflasi Melalui Operasi Pasar Diperkuat

CIREBON -Strategi pengendalian inflasi melalui operasi pasar akan diperkuat dengan memanfaatkan data evaluasi tahun sebelumnya, untuk menekan harga pangan secara efektif, termasuk harga beras yang saat ini tinggi di masyarakat.

Pj Walikota Cirebon Drs H Agus Mulyadi MSi, mengatakan bahwa Pemkot Cirebon akan terus mengikuti arahan program pengendalian inflasi dan perluasan digitalisasi di Jawa Barat.

”Terutama menghadapi bulan Ramadan, kita akan terus meningkatkan kewaspadaan terhadap komoditas-komoditas yang rentan menyebabkan inflasi, seperti minyak goreng, beras, cabai rawit, daging ayam, daging sapi, hingga telur ayam agar inflasi tidak meroket dan tidak membebani masyarakat,” katanya saat menghadiri High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) serta Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Jawa Barat di Hotel Hilton Bandung, Rabu (6/3).

BACA JUGA:Sampai Kapan Rakyat Harus Antre Sembako?

Diharapkan bahwa langkah-langkah ini akan memperkuat stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Jawa Barat.

Sementara itu, Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, meminta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bekerja lebih efektif untuk mengendalikan inflasi jelang Ramadan dan Idul Fitri.

Bey mengingatkan bahwa inflasi Jabar per Februari 2024 sebesar 3,09 persen (year on year), 0,45 persen (month to month), dan 0,61 persen (year to date). Secara year on year, kata Bey, inflasi Jabar lebih tinggi dibandingkan nasional sebesar 2,75 persen.

”Saya meminta kepada TPID untuk memahami secara baik faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya inflasi di Jawa Barat dibandingkan inflasi nasional,” katanya dalam sambutan.

BACA JUGA:SMK Pariwisata Kosgoro Buka Peluang Kerja di Jepang

Bey mengatakan bahwa jelang Ramadan tahun ini, strategi pengendalian inflasi melalui operasi pasar akan diperkuat dengan memanfaatkan data evaluasi tahun sebelumnya untuk menekan harga pangan secara efektif, termasuk harga beras yang saat ini tinggi di masyarakat.

Selain itu, kata Bey, distribusi pasokan ke pasar ritel modern dan tradisional juga akan diperhatikan untuk menjaga ketersediaan dan kelancaran distribusi agar komoditas pokok bisa lebih mudah diperoleh oleh masyarakat.

“Stok kita itu cukup di Jawa Barat, jadi tidak perlu masyarakat membeli beras dengan jumlah berlebihan (panic buying),” pesannya.

BACA JUGA:UGJ Go International, Terima Mahasiswa dari Belanda

Dalam upaya perluasan digitalisasi untuk mendorong implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD), Bey meminta agar literasi masyarakat ditingkatkan, terutama dalam pembayaran setelah transaksi, pembayaran pajak, dan retribusi nontunai untuk optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).