Tahun 2025 Masih Fokus Penanganan Banjir

Reporter: M Hasanuddin |

Editor: M Hasanuddin |

Rabu , 06 Mar 2024 - 20:10

Bahas banjir-ist-RADAR CIREBON

CIREBON - Penanganan banjir tetap menjadi salah satu fokus program utama Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kota Cirebon dalam perencanaan rencana kerja tahun anggaran 2025 mendatang.

Hal tersebut dibahas dalam Forum Perangkat Daerah yang diselenggarakan oleh Dinas PUTR Kota Cirebon pada Rabu (6/3).

Kepala Dinas DPUTR Kota Cirebon Rachman Hidayat, mengungkapkan bahwa ada dua program prioritas yang ditetapkan oleh DPUTR untuk rencana kerja tahun 2025.

Pertama, adalah pengendalian banjir dan peningkatan kualitas lingkungan. Kedua, prioritas DPUTR di tahun 2025 adalah pemajuan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai sejarah di Kota Cirebon.

Ketika program ini dijabarkan dalam bentuk kegiatan, beberapa rencana kegiatan muncul. Di antaranya adalah revitalisasi kawasan Stadion Bima dan normalisasi saluran-saluran air untuk pengendalian banjir.

“Untuk kegiatan penanganan banjir, prioritas kami akan dilakukan di ruas jalan Cipto dan jalan Cangkring. Rencana Detail Engineering Design (DED) untuk revitalisasi akan segera kami susun,” ungkapnya.

Untuk kegiatan dalam program pemajuan kebudayaan, rencananya akan dilakukan pembangunan dan aktivasi pusat budaya gedung Rarasantang, serta revitalisasi gapura-gapura perbatasan yang menjadi pintu masuk ke wilayah Kota Cirebon, seperti di Perbatasan Mundu, Perbatasan Ciperna, Perbatasan Tangkil, dan Perbatasan Tuparev.

Anggota Komisi I/O DPRD Kota Cirebon, M Noupel SH MH, yang menjadi perwakilan DPRD dalam forum tersebut, menyatakan bahwa ini merupakan ruang untuk menyerap aspirasi dari semua SKPD, sekaligus untuk menyinkronkan perencanaan dari berbagai sisi.

Dengan demikian, dari sisi penganggaran, pihaknya dapat mengetahui rancangan program dan kegiatan yang menjadi prioritas di tahun 2025, dan perencanaan penganggarannya akan dilakukan pada tahun ini.

“Kami juga menyarankan adanya revitalisasi pada sejumlah daerah aliran sungai yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota, yang merupakan faktor penyebab genangan,” imbuhnya. (azs)

tahun 2025 masih fokus penanganan banjir                            cirebon - penanganan banjir tetap menjadi salah satu fokus program utama dinas pekerjaan umum dan tata ruang (dputr) kota cirebon dalam perencanaan rencana kerja tahun anggaran 2025 mendatang.
hal tersebut dibahas dalam forum perangkat daerah yang diselenggarakan oleh dinas putr kota cirebon pada rabu (6/3).
kepala dinas dputr kota cirebon rachman hidayat, mengungkapkan bahwa ada dua program prioritas yang ditetapkan oleh dputr untuk rencana kerja tahun 2025.
pertama, adalah pengendalian banjir dan peningkatan kualitas lingkungan. kedua, prioritas dputr di tahun 2025 adalah pemajuan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai sejarah di kota cirebon.
ketika program ini dijabarkan dalam bentuk kegiatan, beberapa rencana kegiatan muncul. di antaranya adalah revitalisasi kawasan stadion bima dan normalisasi saluran-saluran air untuk pengendalian banjir.
“untuk kegiatan penanganan banjir, prioritas kami akan dilakukan di ruas jalan cipto dan jalan cangkring. rencana detail engineering design (ded) untuk revitalisasi akan segera kami susun,” ungkapnya.
untuk kegiatan dalam program pemajuan kebudayaan, rencananya akan dilakukan pembangunan dan aktivasi pusat budaya gedung rarasantang, serta revitalisasi gapura-gapura perbatasan yang menjadi pintu masuk ke wilayah kota cirebon, seperti di perbatasan mundu, perbatasan ciperna, perbatasan tangkil, dan perbatasan tuparev.
anggota komisi i/o dprd kota cirebon, m noupel sh mh, yang menjadi perwakilan dprd dalam forum tersebut, menyatakan bahwa ini merupakan ruang untuk menyerap aspirasi dari semua skpd, sekaligus untuk menyinkronkan perencanaan dari berbagai sisi.
dengan demikian, dari sisi penganggaran, pihaknya dapat mengetahui rancangan program dan kegiatan yang menjadi prioritas di tahun 2025, dan perencanaan penganggarannya akan dilakukan pada tahun ini.
“kami juga menyarankan adanya revitalisasi pada sejumlah daerah aliran sungai yang menjadi kewenangan pemerintah kota, yang merupakan faktor penyebab genangan,” imbuhnya. (azs)

Tag

Share