Money Politic dan Netralitas Jadi Isu Penting Kampanye Pemilu 2024

GARUT – Ketua Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Garut, Ahmad Nurul Syahid menyampaikan, bahwa ada beberapa isu penting saat menghadapi kampanye pemilu 2024, diantaranya money politic dan juga netralitas.

“Ada beberapa isu penting buat kita ya, yang pertama money politik masih menjadi hal yang paling krusial. Kemudian juga tentang netralitas, dan juga terhadap pelanggaran-pelanggaran yang mungkin di luar aturan-aturan yang telah dikeluarkan oleh KPU terkait zonasi kampanye,” ujar Ahmad Nurul Syahid, Selasa 28 November 2023.

BACA JUGA:Ketua Dewan Rangkap Ketua TKD Prabowo-Gibran

Ia mengatakan, terkait dengan pemetaan kerawanan sesuai dengan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), bahwa Garut momentumnya itu ada di kampanye, yang salah satu isu-nya itu adalah money politic dan juga netralitas.

“Kalau pemetaan kerawanan dilihat dari IKP Garut itu momentumnya ada di kampanye, salahsatunya itu yang tadi. Ya, money politic dan netralitas karena kita ini punya histori 2019 masalahnya,” katanya.

Ahmad juga mengungkapkan, pihaknya sangat berharap kepada Polri untuk selalu bersama dengan pihaknya untuk melindungi dalam hal mengawasi tahapan kampanye. Kemudian juga, selalu menyampaikan kepada jajaranya untuk selalu menjaga netralitas.

BACA JUGA:Kisah Dramatis Petugas Medis di Gaza: Tank Israel Tembaki Rumah Sakit Indonesia

“Kami sangat berharap kepada Polri untuk selalu bersama kami, untuk melindungi kami dalam hal mengawasi tahapan kampanye. Kemudian selalu menyampaikan kepada jajaranya untuk menjaga netralitas jangan sampai ada keberpihakan, karena memang Polri itu secara hak politiknya itu diambil, untuk polri yang aktif itu kan,” ungkapnya.

Meski begitu, Ahmad mengaku sudah sangat siap dan sudah beberapa kali mengirimkan surat imbauan kepada semua pihak untuk berkampanye dengan tertib.

BACA JUGA:RS Permata Cirebon Menuju RS Syariah

“Untuk kesiapan sendiri kami ini sudah sangat siap, dan sudah beberapa kali mengirimkan surat imbauan kepada semua pihak untuk menjaga supaya kampanye itu melakukan kampanye yang tertib, baik kepada peserta maupun kepada masyarakat,” pungkasnya. (ale/je)