Quick Count, Percaya atau Tidak?

Reporter: Bambang |

Editor: Bambang |

Senin , 19 Feb 2024 - 18:38

Ilustrasi--

Pelaksanaan quick count umumnya dilakukan oleh lembaga survei. Untuk dapat melakukan quick count, lembaga tersebut wajib mendaftarkan diri ke KPU paling lambat 30 hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pada pemilu tahun 2024 ini terdapat 81 lembaga yang terdaftar untuk melaksanakan kegiatan quick count.

Berdasarkan data KPU, Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 sebanyak 204,8 juta pemilih baik di dalam maupun di luar negeri. Sementara itu jumlah total Tempat Pemungutan Suara (TPS) terdapat sebanyak 823.220. Untuk mendapatkan rekap resmi hasil akhir Pemilu dari seluruh pelosok tanah air dan dari Luar Negeri, tentu membutuhkan waktu yang tidak singkat. Di sinilah letak kelebihan quick count karena mampu memberikan perkiraan hasil pemilu dalam waktu yang lebih singkat.

Ada sebagian orang yang percaya penuh dengan hasil quick count, terutama ketika jagoannya menang. Namun ada juga yang masih meragukan hasil quick count dengan berbagai alasan. Mereka yang belum percaya, lebih berharap hasil penghitungan resmi oleh KPU.

Lalu, apakah mungkin hasil quick count menggambarkan hasil pemilu yang sebenarnya, jawabannya tentu saja mungkin. Di beberapa kali Pemilu sebelumnya memang banyak hasil quick count yang mendekati hasil penghitungan resmi KPU.

Jika quick count dilaksanakan dengan metode statistik yang benar, hasil quick count tentu bisa menggambarkan hasil yang sebenarnya. Metode statistik seperti ini sangat umum digunakan dalam berbagai survei maupun penelitian ilmiah.

Memang di sinilah salah satu manfaat ilmu statistik. Dengan menggunakan ilmu statistik, data bisa diketahui tanpa harus mengumpulkannya dari seluruh populasi yang sedang diteliti.

Beberapa kaidah statistik secara ketat harus dipenuhi sehingga quick count bisa memberikan hasil yang akurat. Kaidah tersebut diantaranya adalah menyangkut keterwakilan sampel dan besaran sampel.

Untuk memenuhi keterwakilan sampel TPS, jumlah sampel harus memenuhi minimum sampel dan mampu mewakili keberagaman karakteristik pemilih.

Jumlah sampel harus proporsional terhadap wilayah pemungutan suara di 38 Provinsi. Provinsi yang besar membutuhkan jumlah sampel yang lebih banyak.

Pengambilan sampel secara acak/random dilakukan dengan menggunakan salah satu metode statistik. Ada beberapa metode pengambilan sampel yang bisa digunakan, namun quick count umumnya menggunakan metode pengambilan sampel bertingkat atau Stratified Random Sampling (SRS).

Dengan metode ini target populasi dibedakan menurut tingkatan kemudian masing-masing tingkatan diambil sampelnya secara proporsional. Dengan metode ini setiap unit individu memiliki peluang yang sama untuk terpilih.

quick count, percaya atau tidak?                            oleh: yanti heryanti sst msi 
beberapa hari terakhir pemberitaan mengenai hasil quick count cukup menyita perhatian dan emosi masyarakat. 
betapa tidak, masyarakat sangat antusias ingin segera mengetahui perolehan hasil pemilu khususnya pilpres yang baru saja selesai digelar. 
beberapa lembaga survei seakan berlomba menyuguhkan hasil perhitungan olah cepat versi masing-masing. haruskah masyarakat percaya terhadap hasil quick count tersebut?
pesta demokrasi lima tahunan baru saja dilaksanakan di indonesia pada tanggal 14 februari 2024. pada momen ini setiap warga negara memiliki hak untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin bangsa ini. 
baca juga:harga beras masih mahal
seperti halnya pemilu-pemilu sebelumnya, pemberitaan mengenai hasil quick count atau olah cepat banyak beredar di media televisi, surat kabar, maupun di sosial media. 
namun tahukah anda, apa itu quick count dan bagaimana menghitungnya? quick count merupakan sebuah metode penghitungan suara hasil pemilu secara cepat yang dilakukan melalui penghitungan suara dari sebagian kecil tps yang terpilih menjadi sampel.
penghitungan ini menjadi lebih cepat karena tidak semua tps dihitung. angka yang dihasilkan oleh quick count bersifat sementara dan merupakan angka perkiraan. dengan metode ini mampu memberikan indikasi awal mengenai perkiraan hasil yang sesungguhnya. namun demikian hasil quick count bukanlah hasil resmi yang bisa menentukan pemenang secara definitif. 
sejarah dunia mencatat salah satu negara yang memelopori pelaksanaan quick count adalah pilipina. quick count pada pemilihan presiden philipina tahun 1986 dilakukan untuk mengungkap manipulasi yang dilakukan oleh rezim ferdinand marcos. 
baca juga:tingkat partisipasi mencapai 85,95 persen, masyarakat lemahwungkuk antusias gunakan hak pilih 
pemilu di chili tahun 1988 juga menggunakan quick count sebagai antisipasi upaya perpanjangan masa jabatan presiden jenderal phinochet. dalam rangka membantu mengembangkan metode quick count sebuah lembaga internasional national democratic institute (ndi) for international affairs menerbitkan sebuah buku panduan ‘the quick count and election observation: an ndi handbook for civic organizations and political parties’.
sementara itu quick count pertama kali dilaksanakan di indonesia pada pemilihan presiden tahun 2004. penyelenggaranya adalah lp3es yang bekerja sama dengan metro tv. pada saat hari pemilu tahun 2004, metro tv mengumumkan hasil quick count, di mana susilo bambang yudhoyono (sby) mengalahkan megawati. 
hasil ini menimbulkan kehebohan karena belum pernah terjadi sebelumnya, hasil pemilu diketahui pada hari yang sama. hasil quick count tersebut ternyata mendekati sama dengan penghitungan kpu yang memenangkan sby.
pelaksanaan quick count umumnya dilakukan oleh lembaga survei. untuk dapat melakukan quick count, lembaga tersebut wajib mendaftarkan diri ke kpu paling lambat 30 hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara. 
baca juga:bagaimana kondisi hutan kota sumber? pasca revitalisasi pendestria dengan biaya rp2,1 miliar
hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. pada pemilu tahun 2024 ini terdapat 81 lembaga yang terdaftar untuk melaksanakan kegiatan quick count.
berdasarkan data kpu, daftar pemilih tetap (dpt) pemilu 2024 sebanyak 204,8 juta pemilih baik di dalam maupun di luar negeri. sementara itu jumlah total tempat pemungutan suara (tps) terdapat sebanyak 823.220. untuk mendapatkan rekap resmi hasil akhir pemilu dari seluruh pelosok tanah air dan dari luar negeri, tentu membutuhkan waktu yang tidak singkat. di sinilah letak kelebihan quick count karena mampu memberikan perkiraan hasil pemilu dalam waktu yang lebih singkat. 
ada sebagian orang yang percaya penuh dengan hasil quick count, terutama ketika jagoannya menang. namun ada juga yang masih meragukan hasil quick count dengan berbagai alasan. mereka yang belum percaya, lebih berharap hasil penghitungan resmi oleh kpu. 
lalu, apakah mungkin hasil quick count menggambarkan hasil pemilu yang sebenarnya, jawabannya tentu saja mungkin. di beberapa kali pemilu sebelumnya memang banyak hasil quick count yang mendekati hasil penghitungan resmi kpu.
baca juga:tugas berat, 5 ptps alami sakit sampai dilarikan ke rs
jika quick count dilaksanakan dengan metode statistik yang benar, hasil quick count tentu bisa menggambarkan hasil yang sebenarnya. metode statistik seperti ini sangat umum digunakan dalam berbagai survei maupun penelitian ilmiah. 
memang di sinilah salah satu manfaat ilmu statistik. dengan menggunakan ilmu statistik, data bisa diketahui tanpa harus mengumpulkannya dari seluruh populasi yang sedang diteliti.
beberapa kaidah statistik secara ketat harus dipenuhi sehingga quick count bisa memberikan hasil yang akurat. kaidah tersebut diantaranya adalah menyangkut keterwakilan sampel dan besaran sampel. 
untuk memenuhi keterwakilan sampel tps, jumlah sampel harus memenuhi minimum sampel dan mampu mewakili keberagaman karakteristik pemilih. 
baca juga:acuan beras medium, zakat fitrah ditetapkan sebesar rp45 ribu
jumlah sampel harus proporsional terhadap wilayah pemungutan suara di 38 provinsi. provinsi yang besar membutuhkan jumlah sampel yang lebih banyak.  
pengambilan sampel secara acak/random dilakukan dengan menggunakan salah satu metode statistik. ada beberapa metode pengambilan sampel yang bisa digunakan, namun quick count umumnya menggunakan metode pengambilan sampel bertingkat atau stratified random sampling (srs). 
dengan metode ini target populasi dibedakan menurut tingkatan kemudian masing-masing tingkatan diambil sampelnya secara proporsional. dengan metode ini setiap unit individu memiliki peluang yang sama untuk terpilih.
jumlah sampel tps akan mempengaruhi tingkat akurasi data yang dihasilkan. semakin besar jumlah sampel akan meminimalkan tingkat kesalahan atau margin of error sehingga akurasinya akan semakin baik. 
baca juga:bupati nina bercengkrama bahas kemajuan indramayu bareng gen z
namun demikian, semakin besar sampel tentu saja akan meningkatkan biaya penyelenggaraannya. dengan topografi wilayah indonesia yang sedemikian luas, pelaksanaan quick count tentu saja akan membutuhkan biaya yang cukup besar, jika quick count dilakukan dengan benar. 
setiap tps yang terpilih menjadi sampel harus didata perolehan suaranya sesaat setelah penghitungan suara selesai dilaksanakan. data inilah yang kemudian dihitung secara cepat untuk memperkirakan hasil pemilu. 
quick count seharusnya memang menghitung real dari hasil tps, bukan hitungan perkiraan. margin of error menunjukkan tingkat kesalahan pendataan survei yang sampelnya diambil secara acak. sementara itu tingkat kepercayaan menunjukkan tingkat keyakinan hasil survei tersebut layak untuk menggambarkan hasil secara keseluruhan. 
idealnya margin of error quick count sebesar +/- 1 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. secara statistik, hasil quick count akan bisa dipercaya jika dilakukan dengan metode yang benar, margin of error rendah dan tingkat kepercayaan yang tinggi. 
baca juga:petugas pemilu 2024 di cirebon, indramayu, dan kuningan meninggal dunia: kelelahan dan mengeluhkan sesak napas
namun masalahnya tidak semua lembaga mempublikasikan nilai margin of error secara langsung dan terbuka. metodologi yang digunakan dalam penghitungannya juga jarang terekspos.
di sisi lain, track record lembaga survei penyelenggaranya kadang menunjukkan adanya afiliasi kepada kepentingan tertentu. kondisi inilah yang bisa menyebabkan sebagian masyarakat belum bisa menerima hasil penghitungan quick count.
meski bukan merupakan hasil resmi pemilu, quick count seringkali dijadikan data pembanding atau bahkan data rujukan terhadap hasil pemilu. parahnya, hasil quick count sering dianggap sebagai hasil akhir sebuah pesta demokrasi sehingga menimbulkan pro-kontra dengan tensi yang meningkat. 
percaya atau tidak? hal ini tentu kembali kepada masing-masing pihak. salah satu pertimbangan untuk percaya atau tidak secara ilmiah bisa dilihat dari metodologinya.
baca juga:siapa lolos ke dprd provinsi dan pusat dari cirebon dan indramayu? kpu: perhitungan berjenjang jadi acuan
selain itu, kredibilitas dan integritas lembaga penyelenggara quick count juga akan mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat. (*)
penulis adalah statistisi madya bps kabupaten cirebon