Caleg PAN Dapil 3, Eem Soaemah Dorong Pemberdayaan Perempuan dan Petani

MAJALENGKA - Tahapan kampanye pada Pemilu tahun 2024 ini dimanfaatkan oleh calon legislatif (caleg) DPRD kabupaten Majalengka dari Partai Amanat Nasional (PAN), Eem Soaemah.

Caleg nomor urut 3 ini berkesempatan memanfaatkan waktu kampanye dengan bersilaturahmi ke konstituen di daerahnya dapil 3 meliputi Kecamatan Sumberjaya, Palasah, Rajagaluh, Sindangwangi dan Leuwimunding.

Selama masa tahanan kampanye tersebut, Eem mengaku banyak mendapat keluhan dari para kaum perempuan dan petani di wilayah tersebut. Sebagian caleg perempuan, dia tahu betul tentang kaum emak-emak.

"Di dapil saya (tiga) banyak kaum emak-emak itu menjadi perajin anyaman bambu dan rotan. Sudah banyak juga produk produk yang dihasilkan mereka mulai dari anyaman hihid (kipas), boboko, bakul, dan lainnya)," kata Eem.

BACA JUGA:Wajah Baru Pasar Mambo, Usung Konsep Sentra Kuliner Legenda Sejuta Nostalgia

Mantap Kepala Desa Garawangi ini menyatakan kurangnya perhatian dari pemerintah daerah (Pemda) Majalengka disinyalir menjadi penyebab pemberdayaan perempuan tidak maksimal.

Padahal, kata dia, banyak mereka (emak-emak) yang mengisi waktunya dengan hal positif yakni membuat kerajinan dan anyaman bambu. Namun tidak adanya perhatian dari pemerintah membuat produk hasil anyaman tangan mereka tidak terekspos secara maksimal.

"Ini berpengaruh terhadap nilai jual serta ekonomi. Padahal kalau dijembatani dan difasilitasi oleh pemerintah maka bisa mendapatkan ekonomi yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Seperti mengadakan pameran tingkat lokal dan regional serta memfasilitasi penjualannya," kata Eem.

Disamping itu, keluhan lainnya juga datang dari mereka (kaum perempuan) yang juga menjadi petani di setiap daerahnya mengaku kerap kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi dan lemahnya pengawasan.

BACA JUGA:Bertabur Hadiah, Manjakan Konsumen Setia

Karenanya, Eem menyatakan dirinya berjanji akan mendorong agar Pemkab membuat sebuah regulasi untuk pemberdayaan perempuan dan petani.

Selain itu fungsi anggaran ketika sebuah regulasi telah ditetapkan tentu akan membahas dan menyetujui APBD untuk pemberdayaan masyarakat khususnya perempuan dan petani.

"Kemudian kita juga akan mengawasi kebijakan tersebut. Sebagian bagian dari fungsi legislatif. Selain itu juga dikalangan usia produktif (milenial) di bidang industri tidak adanya regulasi tentang tenaga kerja laki laki, yang selama ini di dominasi sama kaum perempuan, sedangkan kaum laki laki sulit mendapatkan tenaga kerja serta usia dibatasi ketika melamar ke industri," paparnya. (ono/adv)