Disnaker Cuma Bisa Klarifikasi PT Bhirawa

Reporter: M Hasanuddin |

Editor: M Hasanuddin |

Kamis , 02 Jan 2025 - 19:16

RAPAT KLAIRIFIKASI: Disnaker Kota Cirebon menggelar rapat klarifikasi dengan menghadirkan PT Bhirawa dan kuasa hukum dari pekerja, Kamis (2/1).-ABDULLAH-RADAR CIREBON

Untuk itu, pihaknya mengimbau PT Bhirawa untuk melakukan perbaikan kerja sesuai dengan UU Ketenagakerjaan, agar tidak menjadi preseden buruk bagi dunia ketenagakerjaan.

Selain itu, Reno juga meminta DPRD Kota Cirebon untuk menindaklanjuti masalah ini dengan rapat dengar pendapat bersama pihak terkait agar bisa diselesaikan berdasarkan aturan UU.

“Kami akan melakukan upaya hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kami akan melaksanakan bipartit antara kami dan PT Bhirawa. Hari ini, Disnaker masih bersifat klarifikasi,” ujarnya.

Sutarja, salah satu pekerja dari PT Bhirawa, mengaku bahwa dirinya sudah bekerja sebagai sopir sejak tahun 2010.

Perusahaan tempatnya bekerja bergerak dalam bidang transportasi barang.

Sutarja menjelaskan bahwa status kerjanya di perusahaan sering berubah-ubah.

Awalnya sebagai karyawan, kemudian beralih menjadi mitra. Karena statusnya sebagai mitra, dia sampai saat ini tidak pernah mendapatkan fasilitas BPJS Kesehatan dari perusahaan.

Suatu hari, dirinya dipindahkan ke Sidoarjo, namun selama lebih dari seminggu dia tidak mendapatkan pekerjaan.

Sementara itu, dia harus mengeluarkan uang untuk kebutuhan sehari-hari.

Termasuk, kepindahannya ke Sidoarjo tidak disertai dokumen dari perusahaan.

Sutarja sempat mempertanyakan hal ini ke perusahaan, tetapi tidak mendapat jawaban yang memuaskan. Akhirnya, per Januari 2025, dirinya tidak lagi dipekerjakan oleh PT Bhirawa. (abd)

disnaker cuma bisa klarifikasi pt bhirawa                            cirebon – sengketa tenaga kerja antara pt. bhirawa, yang bergerak dalam jasa transportasi, dengan pekerjanya, ternyata berlanjut. 
kamis (2/1), dinas tenaga kerja (disnaker) kota cirebon menggelar rapat klarifikasi dengan menghadirkan pt bhirawa dan kuasa hukum dari pekerja. 
rapat klarifikasi dipimpin langsung oleh subkoordinator pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dinas tenaga kerja kota cirebon, jaja sujana, dimulai pukul 09.00 wib dan selesai sekitar pukul 10.30 wib.
kepada radar, seusai rapat klarifikasi, jaja sujana menjelaskan bahwa rapat tersebut adalah upaya untuk meminta klarifikasi dari kedua belah pihak, baik pt. bhirawa maupun kuasa hukum pekerja.
“karena masih sebatas klarifikasi, ini belum memasuki tahap sidang. untuk sidang, harus melalui bipartit dulu. kami tadi memanggil perusahaan dan kuasa hukumnya,” terangnya.
jaja menjelaskan lebih lanjut bahwa bipartit memiliki waktu 30 hari. 
“silakan, itu terserah kuasa hukumnya. kalau bisa selesai di bipartit, ya syukur. jika tetap tidak bisa diselesaikan, maka bisa dicatatkan sebagai perselisihan hubungan industrial,” tambahnya.
sementara itu, kuasa hukum pekerja, reno sukriyono, menjelaskan bahwa kedatangannya ke dinas tenaga kerja adalah untuk memenuhi undangan disnaker terkait perselisihan hubungan kerja antara kliennya dan pt bhirawa.
“kami sebagai kuasa hukum tenaga kerja pt bhirawa, dari rapat klarifikasi ini, tidak ada hasil yang dicapai,” ujarnya.
menurut reno, pt bhirawa tidak memperbaiki kinerjanya, termasuk tidak mendaftarkan karyawan dalam bpjs dengan alasan bahwa sistem yang diterapkan selama ini adalah sistem kemitraan. 
selain itu, berdasarkan pengakuan kliennya, banyak pemotongan yang tidak jelas antara tahun 2010 hingga 2016. 
“pemotongan itu bentuknya per ritase, rp5.000–rp10.000,” jelasnya.
yang mengherankan, kata reno, adalah bahwa jika terjadi penyusutan ritase, maka ada pemotongan, namun jika ritase berlebih, tidak ada penambahan.
tidak hanya itu, reno juga mempertanyakan izin operasional pt bhirawa yang dinilai mengingkari ketentuan, mengingat perusahaan tersebut berdiri di kota cirebon sejak 2012, sementara karyawan sudah mulai bekerja sejak 2010. 
untuk itu, pihaknya mengimbau pt bhirawa untuk melakukan perbaikan kerja sesuai dengan uu ketenagakerjaan, agar tidak menjadi preseden buruk bagi dunia ketenagakerjaan. 
selain itu, reno juga meminta dprd kota cirebon untuk menindaklanjuti masalah ini dengan rapat dengar pendapat bersama pihak terkait agar bisa diselesaikan berdasarkan aturan uu.
“kami akan melakukan upaya hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. kami akan melaksanakan bipartit antara kami dan pt bhirawa. hari ini, disnaker masih bersifat klarifikasi,” ujarnya.
sutarja, salah satu pekerja dari pt bhirawa, mengaku bahwa dirinya sudah bekerja sebagai sopir sejak tahun 2010. 
perusahaan tempatnya bekerja bergerak dalam bidang transportasi barang. 
sutarja menjelaskan bahwa status kerjanya di perusahaan sering berubah-ubah. 
awalnya sebagai karyawan, kemudian beralih menjadi mitra. karena statusnya sebagai mitra, dia sampai saat ini tidak pernah mendapatkan fasilitas bpjs kesehatan dari perusahaan.
suatu hari, dirinya dipindahkan ke sidoarjo, namun selama lebih dari seminggu dia tidak mendapatkan pekerjaan. 
sementara itu, dia harus mengeluarkan uang untuk kebutuhan sehari-hari. 
termasuk, kepindahannya ke sidoarjo tidak disertai dokumen dari perusahaan. 
sutarja sempat mempertanyakan hal ini ke perusahaan, tetapi tidak mendapat jawaban yang memuaskan. akhirnya, per januari 2025, dirinya tidak lagi dipekerjakan oleh pt bhirawa. (abd)