Pelantikan Kepala Daerah Maret

Reporter: Amirul I |

Editor: Amirul I |

Jumat , 20 Dec 2024 - 19:01

Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengatakan kemungkinan besar jadwal pelantikan kepala daerah bakal mundur bulan Maret 2025 atau bergeser dari jadwal semula pada Februari 2025. -jpnn-radar cirebon

Sementara itu, untuk Wilayah III Cirebon, hanya ada satu gugatan, yakni di Pilkada Kabupaten Cirebon. Gugatan ini dilayangkan oleh paslon nomor 4 Mohammad Luthfi-Dia Ramayana.

Melalui tim kuasa hukum, paslon Luthfi-Dia sudah menyerahkan bukti secara fisik ke MK. Ada tiga pengacara yang mengawal proses gugatan Luhtfi-Dia ke MK. Mereka adalah Achmad Fauzan TZ SH MH, Waswin Janata SH, dan Sudarto.

Achmad Fauzan menjelaskan bahwa seluruh kelengkapan bukti dan administrasi lainnya sudah diserahkan ke MK. “Kita sudah konsultasi dengan pihak MK terkait gugatan yang dilayangkan tersebut," tuturnya.

Untuk jadwal sidang, kata Fauzan, ditentukan setelah ada pemberitahuan kepada para pihak. Pemberitahuan ini biasanya dilakukan secara online.

Perlu diketahui, Luthfi-Dia mengajukan gugatan terkait hasil Pilkada Kabupaten Cirebon. Berdasarkan laman mkri.id, gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati dan Wakil Bupati Cirebon itu diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin (9/12) pukul 19.47 WIB.

Akta pengajuan permohonan pemohon elektronik dengan nomor 189/PAN.MK/e.AP3/12/2024 itu berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 04 Desember 2024 memberi kuasa kepada Achmad Fauzan TZ SH MH sebagai pemohon, terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon sebagai termohon. (dsw/sam/rc)

pelantikan kepala daerah maret                            surabaya- pelantikan kepala daerah hasil pilkada 2024 secara serentak idealnya di maret 2025. artinya, bergeser dari jadwal semula di februari 2025. hal ini mempertimbangkan adanya sidang sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada) di tingkat mahkamah konstitusi (mk).
dari pemerintah, wamendagri bima arya sugiarto sudah menyampaikan hal ini. bima arya mengatakan kemungkinan besar jadwal pelantikan kepala daerah bakal mundur bulan maret 2025. bergeser dari jadwal semula pada februari 2025. 
pergeseran jadwal itu mempertimbangkan sidang sengketa pilkada di mk. “bukan penundaan (jadwal pelantikan) sih, kita harus menyesuaikan dengan jadwal persidangan mk. kemarin juga digeser ya mk ini pendaftaran (permohonan sengketa pilkada ke mk) desember jadi januari, persidangan juga bergeser. ya kita harus menunggu,” kata bima arya saat kunjungan kerja di gedung sawunggaling milik pemkot surabaya, kamis siang (19/12/2024).
sebelumnya, berdasarkan peraturan presiden (perpres) nomor 80 tahun 2024, gubernur dan wakil gubernur terpilih pilkada 2024 dilantik pada 7 februari 2025. kemudian, bupati-wakil bupati serta walikota-wakil walikota dilantik pada 10 februari 2025. tapi rencana sementara, pelantikan akan dilangsungkan maret 2025.
baca juga:dpr minta mk hati-hati putus sengketa pilkada
“prinsipnya pilkada serentak maka pelantikan harus serentak. pilkada serentak itu kan supaya masa pemerintahan sama. nah karena itu gak boleh berbeda-beda, sebisa mungkin harus serentak,” ucapnya lagi.
tapi, bima arya menyebut ada kemungkinan pelantikan dibagi dua tahap, dengan mendahulukan kepala daerah yang gugatan sengketanya ditolak atau yang tidak digugat.
“sementara kan kalau menunggu ya gugatan gak mungkin. nah sekarang sedang dibicarakan mungkin dibagi dua tahap. tahap pertama tahap yang tidak menggugat atau yang gugatan ditolak. kedua nanti yang berbeda-beda (kedua) adalah yang memang berperkara,” tandas bima arya, dikutip dari disway surabaya (radar cirebon group).
pemaparan mengenai hal ini juga sudah disampaikan ketua komisi pemilihan umum (kpu) ri mochammad afifuddin saat menghadiri seminar dan launching buku oleh lembaga pemerhati pemilu sindikasi pemilu demokrasi (spd) di novotel cikini, jakarta pusat, jumat (20/12/2024).
baca juga:ribuan personel sudah disebar ke pos pengamanan
kata afifuddin, sesuai peraturan presiden (perpres) 80/2024 pelantikan kepala daerah hasil pilkada serentak 2024 memang dilaksanakan pada bulan februari 2025. tapi, pihaknya menilai jadwal sengketa pilkada di mk pada bulan februari ada kemungkinan masih dalam tahap pemeriksaan.
apalagi, sambung dia, saat ini ada 300 gugatan yang masuk ke mk. nah, karena banyaknya permohonan tersebut, maka sidang di mk masih berjalan di bulan februari 2025.
“kalau tetap bayangan saya itu dilakukan di awal februari, maka saat itu dilakukan, dismissal belum diputus, proses-proses sidang pendahuluan masih baru berlangsung, mungkin baru pembuktian. tahapan mk-nya, idealnya memang setelah 13 maret," pungkas afifuddin.
ada gugatan di pilkada kabupaten cirebon
sementara itu, untuk wilayah iii cirebon, hanya ada satu gugatan, yakni di pilkada kabupaten cirebon. gugatan ini dilayangkan oleh paslon nomor 4 mohammad luthfi-dia ramayana.
baca juga:cuaca ekstrem, waspadai distribusi pangan!
melalui tim kuasa hukum, paslon luthfi-dia sudah menyerahkan bukti secara fisik ke mk. ada tiga pengacara yang mengawal proses gugatan luhtfi-dia ke mk. mereka adalah achmad fauzan tz sh mh, waswin janata sh, dan sudarto. 
achmad fauzan menjelaskan bahwa seluruh kelengkapan bukti dan administrasi lainnya sudah diserahkan ke mk. “kita sudah konsultasi dengan pihak mk terkait gugatan yang dilayangkan tersebut," tuturnya.
untuk jadwal sidang, kata fauzan, ditentukan setelah ada pemberitahuan kepada para pihak. pemberitahuan ini biasanya dilakukan secara online. 
perlu diketahui, luthfi-dia mengajukan gugatan terkait hasil pilkada kabupaten cirebon. berdasarkan laman mkri.id, gugatan perselisihan hasil pemilihan (php) bupati dan wakil bupati cirebon itu diajukan ke mahkamah konstitusi (mk) pada senin (9/12) pukul 19.47 wib. 
baca juga:musnahkan ribuan botol miras hasil operasi pekat lodaya ii
akta pengajuan permohonan pemohon elektronik dengan nomor 189/pan.mk/e.ap3/12/2024 itu berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 04 desember 2024 memberi kuasa kepada achmad fauzan tz sh mh sebagai pemohon, terhadap komisi pemilihan umum kabupaten cirebon sebagai termohon. (dsw/sam/rc)