Dikhawatirkan Pengaruhi Okupansi

Reporter: M Hasanuddin |

Editor: M Hasanuddin |

Minggu , 01 Dec 2024 - 19:46

CIREBON – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mengeluarkan surat edaran untuk mengurangi anggaran perjalanan dinas bagi menteri dan pejabat hingga 50 persen.

Namun, dampaknya terhadap bisnis perhotelan di Kota Cirebon belum terasa.

Surat edaran (SE) yang diterbitkan pada 7 November itu, dengan nomor S-1023/MK.02/2024, ditujukan bagi menteri dan pejabat di Kabinet Presiden Prabowo Subianto.

Hal ini berpotensi memengaruhi usaha perhotelan, pasalnya hotel memiliki multiplier effect atau efek berganda terhadap usaha lain, seperti tempat pariwisata, kuliner, dan industri kreatif lainnya.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Cirebon, Imam Reza Hakiki, berharap pemerintah tidak melakukan pembatasan perjalanan dinas karena hal itu dapat berdampak buruk bagi usaha perhotelan dan restoran.

“Kami berharap Pak Prabowo tidak melakukan pembatasan perjalanan dinas. Sebab, banyak hotel yang disupport oleh kegiatan dinas, baik dari provinsi, pusat, maupun daerah. Apalagi setelah pandemi Covid-19, dunia pariwisata belum sepenuhnya pulih,” katanya, Rabu (20/11) lalu.

Ia meminta agar kegiatan dinas dan perjalanan dinas dapat berjalan seperti biasa tanpa adanya pembatasan, karena ia yakin setiap dinas memiliki kebijakan dan pertimbangan tersendiri dalam menggunakan anggarannya.

“Kami ingin semuanya berjalan seperti biasa, karena setiap dinas atau kementerian bisa menilai bagaimana penggunaan anggaran tersebut,” imbuhnya.

Hingga kini, hotel-hotel di Kota Cirebon sendiri belum terdampak signifikan oleh pembatasan perjalanan dinas.

“Belum ada dampak signifikan, karena tahun 2024 ini sudah berjalan sesuai dengan pengajuan anggaran tahun sebelumnya. Jadi, November sampai Desember 2024 tetap berjalan seperti biasa. Lagipula, tingkat okupansi hotel tidak sebaik tahun 2023 lalu. Kalau ada pembatasan, bisa jadi tahun depan lebih buruk lagi,” katanya.

Sementara itu, Public Relations Hotel Santika Cirebon, Chicko Handoyo, mengaku bahwa menjelang akhir tahun ini, belum ada dampak signifikan, karena sebagian besar dinas maupun kementerian melakukan pemesanan hotel menjelang hari H.

“Kalau di Santika, sejauh ini masih ada tamu-tamu dari pemerintah, belum ada pembatalan perjalanan. Karena pemesanan biasanya mendekati hari H,” katanya.

Ia menambahkan bahwa perjalanan dinas memiliki pasar yang cukup baik dalam kontribusinya terhadap okupansi, yakni sekitar 30 persen.

“Sebenarnya di kami, untuk segmen pemerintahan, okupansinya cukup baik, yakni sekitar 30 persen, sementara sisanya berasal dari sektor korporat, online, dan umum,” pungkasnya. (ade)

dikhawatirkan pengaruhi okupansi                            cirebon – menteri keuangan sri mulyani indrawati telah mengeluarkan surat edaran untuk mengurangi anggaran perjalanan dinas bagi menteri dan pejabat hingga 50 persen. 
namun, dampaknya terhadap bisnis perhotelan di kota cirebon belum terasa.
surat edaran (se) yang diterbitkan pada 7 november itu, dengan nomor s-1023/mk.02/2024, ditujukan bagi menteri dan pejabat di kabinet presiden prabowo subianto.
hal ini berpotensi memengaruhi usaha perhotelan, pasalnya hotel memiliki multiplier effect atau efek berganda terhadap usaha lain, seperti tempat pariwisata, kuliner, dan industri kreatif lainnya.
ketua perhimpunan hotel dan restoran indonesia (phri) kota cirebon, imam reza hakiki, berharap pemerintah tidak melakukan pembatasan perjalanan dinas karena hal itu dapat berdampak buruk bagi usaha perhotelan dan restoran.
“kami berharap pak prabowo tidak melakukan pembatasan perjalanan dinas. sebab, banyak hotel yang disupport oleh kegiatan dinas, baik dari provinsi, pusat, maupun daerah. apalagi setelah pandemi covid-19, dunia pariwisata belum sepenuhnya pulih,” katanya, rabu (20/11) lalu.
ia meminta agar kegiatan dinas dan perjalanan dinas dapat berjalan seperti biasa tanpa adanya pembatasan, karena ia yakin setiap dinas memiliki kebijakan dan pertimbangan tersendiri dalam menggunakan anggarannya.
“kami ingin semuanya berjalan seperti biasa, karena setiap dinas atau kementerian bisa menilai bagaimana penggunaan anggaran tersebut,” imbuhnya.
hingga kini, hotel-hotel di kota cirebon sendiri belum terdampak signifikan oleh pembatasan perjalanan dinas.
“belum ada dampak signifikan, karena tahun 2024 ini sudah berjalan sesuai dengan pengajuan anggaran tahun sebelumnya. jadi, november sampai desember 2024 tetap berjalan seperti biasa. lagipula, tingkat okupansi hotel tidak sebaik tahun 2023 lalu. kalau ada pembatasan, bisa jadi tahun depan lebih buruk lagi,” katanya.
sementara itu, public relations hotel santika cirebon, chicko handoyo, mengaku bahwa menjelang akhir tahun ini, belum ada dampak signifikan, karena sebagian besar dinas maupun kementerian melakukan pemesanan hotel menjelang hari h.
“kalau di santika, sejauh ini masih ada tamu-tamu dari pemerintah, belum ada pembatalan perjalanan. karena pemesanan biasanya mendekati hari h,” katanya.
ia menambahkan bahwa perjalanan dinas memiliki pasar yang cukup baik dalam kontribusinya terhadap okupansi, yakni sekitar 30 persen.
“sebenarnya di kami, untuk segmen pemerintahan, okupansinya cukup baik, yakni sekitar 30 persen, sementara sisanya berasal dari sektor korporat, online, dan umum,” pungkasnya. (ade)

Tag

Share