BPK Wilayah Jawa Barat Evaluasi Kinerja Program JKN

Pj Bupati Cirebon Drs H Wahyu Mijaya SH MSi (tengah) bersama sejumlah jajaran SKPD di lingkungan Pemkab Cirebon mengikuti evaluasi pelayanan JKN yang menghadirkan Kepala BPK Wilayah Jawa Barat Whidi Widayat, kemarin.-dokumen -tangkapan layar

CIREBON- Penjabat (Pj) Bupati Cirebon Drs H Wahyu Miijaya SH MSi, menyatakan dukungannya terhadap evaluasi kinerja program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang tengah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Wilayah Jawa Barat. 

Evaluasi tersebut bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Cirebon.  

“Kehadiran tim BPK Jabar menunjukkan perhatian besar terhadap Kabupaten Cirebon. Kami berharap arahan dan masukan yang diberikan dapat membantu kami memperbaiki pelaksanaan JKN agar lebih optimal,” ujar Wahyu Mijaya dalam rapat koordinasi di Pendopo Bupati, Senin 18 November 2024.

BACA JUGA: Barang Bukti Dari 140 Perkara Pidana Dimusnakan Kejari Kabupaten Cirebon

BACA JUGA:Antisipasi Banjir, Normalisasi Sejumlah Sungai di Wilayah Barat dan Timur

Wahyu berharap, kolaborasi antara Pemkab Cirebon dan BPK dapat membawa perbaikan nyata, sehingga masyarakat merasakan manfaat JKN secara lebih merata dan maksimal.  

Di tempat yang sama, Kepala BPK Wilayah Jawa Barat, Whidi Widayat mengungkapkan, pemeriksaan ini mencakup periode 2022 hingga triwulan ketiga 2024. 

Diungkapkannya, fokus evaluasi diarahkan pada empat aspek utama, yakni Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan, infrastruktur dan alat kesehatan, pemenuhan obat dan bahan medis habis pakai (BMHP), serta pengelolaan pembiayaan kapitasi dan nonkapitasi.  

BACA JUGA:DLH Pangkas Pohon di Komplek Pemkab Cirebon

BACA JUGA:Komisi II DPRD Bahas BUMD Pangan Kabupaten Cirebon

“Tujuan kami adalah menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu mengatasi kendala yang menghambat pelayanan JKN, seperti antrean panjang di fasilitas kesehatan dan distribusi layanan yang belum merata,” kata Whidi.  

Pemeriksaan ini melibatkan berbagai instansi, termasuk Dinas Kesehatan, RSUD, puskesmas, dan BPJS Kesehatan. Whidi menambahkan, meskipun program JKN telah berjalan sejak 2014, sejumlah kendala dalam pelaksanaannya masih sering menjadi keluhan masyarakat.

Melalui evaluasi ini, BPK Jabar diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan mutu layanan kesehatan di Kabupaten Cirebon. 

Tag
Share