Pilkada 2024: Aparat Tak Netral Bisa Dipidana, Simak di Sini Putusan MK

Reporter: Deden F |

Editor: Deden F |

Rabu , 20 Nov 2024 - 21:43

Ilustrasi Pilkada 2024.-ist-radar cirebon

Netralitas pejabat daerah serta TNI/Polri di Pilkada Serentak 2024 tidak bisa ditawar lagi. Putusan MK (Mahkamah Konstitusi) menguatkan posisi itu. Bagi yang melanggar atau memihak salah satu pasangan calon, maka ancamannya denda uang tunai hingga penjara 6 bulan.

Seperti diketahui, MK telah mengabulkan uji materi yang diajukan masyarakat sipil Syukur Destieli Gulo terhadap Pasal 188 UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada. MK dalam putusan putusan perkara nomor 136/PUU-XXII/2024 yang dibacakan pada Kamis 14 November 2024 itu mengabulkan seluruh gugatan pemohon.

Adapun, pemohon mempersoalkan tidak adanya jeratan hukum terhadap pejabat daerah atau anggota TNI atau Polri yang tak netral pada pilkada. Menurut Gulo, permohonan uji materi dilayangkannya karena ada kekosongan hukum soal sanksi pidana terhadap pejabat daerah dan anggota TNI atau Polri yang berpihak saat pilkada.

“Namun, terdapat kekosongan hukum mengenai sanksi pidana khususnya pelanggaran netralitas," kata Gulo. Menurutnya, aturan yang ada hanya melarang pejabat daerah dan anggota TNI atau Polri berpihak dalam kontestasi politik, tetapi tak muncul hukuman bagi oknum.

Dia menuturkan putusan MK bernomor 136/PUU-XXII/2024 membuat pejabat daerah dan anggota TNI atau Polri bisa dipidana andai tak netral saat pilkada. “Artinya setiap pejabat daerah dan anggota TNI atau Polri yang tidak netral dalam Pilkada 2024, nantinya dapat dipidana berdasarkan Pasal 188 UU Nomor 1 Tahun 2015 tersebut," ungkap Gulo di JPNN (Radar Cirebon Group).

Dia mengatakan kepastian hukum pada kontestasi politik jadi makin kuat dengan putusan MK nomor 136/PUU-XXII/2024. Terutama, demi mewujudkan pilkada dilaksanakan secara demokratis. “Saya berharap agar seluruh warga negara Indonesia dapat mengawasi bersama pelaksanaan Putusan MK tersebut oleh aparat penegak hukum dalam praktik nantinya," tandasnya.

Ya, MK telah mengubah pasal mengenai aturan pidana terkait netralitas dalam pelaksanaan pilkada. Dengan demikian, sekarang pejabat daerah dan TNI-Polri termasuk subjek yang bisa dipidana bila melanggar netralitas tersebut.

Ketentuan tersebut merupakan putusan MK yang memasukkan frasa “pejabat daerah” dan “anggota TNI/Polri” ke dalam norma Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

BACA JUGA:Tebang Pohon Rawan Tumbang

“Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar Putusan Nomor 136/PUU-XXII/2024 di Ruang Sidang Pleno MK pada Kamis kemarin, 14 November 2024.

Pasal 188 UU 1/2015 berbunyi: “Setiap pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 atau paling banyak Rp6.000.000,00.”

Menurut MK, Pasal 188 UU 1/2015 merupakan norma yang berpasangan dengan Pasal 71. Dalam perkembangannya, Pasal 71 mengalami perubahan melalui UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, khususnya pada ayat (1).

Dalam UU 1/2015, Pasal 71 ayat (1) hanya memuat “Pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye.”

pilkada 2024: aparat tak netral bisa dipidana, simak di sini putusan mk                            netralitas pejabat daerah serta tni/polri di pilkada serentak 2024 tidak bisa ditawar lagi. putusan mk (mahkamah konstitusi) menguatkan posisi itu. bagi yang melanggar atau memihak salah satu pasangan calon, maka ancamannya denda uang tunai hingga penjara 6 bulan.
seperti diketahui, mk telah mengabulkan uji materi yang diajukan masyarakat sipil syukur destieli gulo terhadap pasal 188 uu nomor 1 tahun 2015 tentang pilkada. mk dalam putusan putusan perkara nomor 136/puu-xxii/2024 yang dibacakan pada kamis 14 november 2024 itu mengabulkan seluruh gugatan pemohon. 
adapun, pemohon mempersoalkan tidak adanya jeratan hukum terhadap pejabat daerah atau anggota tni atau polri yang tak netral pada pilkada. menurut gulo, permohonan uji materi dilayangkannya karena ada kekosongan hukum soal sanksi pidana terhadap pejabat daerah dan anggota tni atau polri yang berpihak saat pilkada. 
“namun, terdapat kekosongan hukum mengenai sanksi pidana khususnya pelanggaran netralitas," kata gulo. menurutnya, aturan yang ada hanya melarang pejabat daerah dan anggota tni atau polri berpihak dalam kontestasi politik, tetapi tak muncul hukuman bagi oknum.
baca juga:antisipasi banjir, normalisasi sungai, mitigasi bencana, bpbd juga gencar sosialisasi ajak warga bersihkan sal
dia menuturkan putusan mk bernomor 136/puu-xxii/2024 membuat pejabat daerah dan anggota tni atau polri bisa dipidana andai tak netral saat pilkada. “artinya setiap pejabat daerah dan anggota tni atau polri yang tidak netral dalam pilkada 2024, nantinya dapat dipidana berdasarkan pasal 188 uu nomor 1 tahun 2015 tersebut," ungkap gulo di jpnn (radar cirebon group).
dia mengatakan kepastian hukum pada kontestasi politik jadi makin kuat dengan putusan mk nomor 136/puu-xxii/2024. terutama, demi mewujudkan pilkada dilaksanakan secara demokratis. “saya berharap agar seluruh warga negara indonesia dapat mengawasi bersama pelaksanaan putusan mk tersebut oleh aparat penegak hukum dalam praktik nantinya," tandasnya.
ya, mk telah mengubah pasal mengenai aturan pidana terkait netralitas dalam pelaksanaan pilkada. dengan demikian, sekarang pejabat daerah dan tni-polri termasuk subjek yang bisa dipidana bila melanggar netralitas tersebut.
ketentuan tersebut merupakan putusan mk yang memasukkan frasa “pejabat daerah” dan “anggota tni/polri” ke dalam norma pasal 188 undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. 
baca juga:tebang pohon rawan tumbang
“mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata ketua mk suhartoyo membacakan amar putusan nomor 136/puu-xxii/2024 di ruang sidang pleno mk pada kamis kemarin, 14 november 2024.
pasal 188 uu 1/2015 berbunyi: “setiap pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan dan/atau denda paling sedikit rp600.000,00 atau paling banyak rp6.000.000,00.”
menurut mk, pasal 188 uu 1/2015 merupakan norma yang berpasangan dengan pasal 71. dalam perkembangannya, pasal 71 mengalami perubahan melalui uu nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, khususnya pada ayat (1).
dalam uu 1/2015, pasal 71 ayat (1) hanya memuat “pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye.”
baca juga:musnahkan barang bukti dari 140 perkara pidana
dalam pasal 71 ayat (1) uu 10/2016 terdapat penambahan dua subjek hukum baru, yakni “pejabat daerah” dan “anggota tni/polri". meskipun pasal 71 ayat (1) uu 1/2015 yang merupakan norma primer telah mengalami perubahan, faktanya perubahan itu tidak dimasukkan ke dalam norma pasal 188 uu 1/2015 yang merupakan norma sekunder.
terlebih uu 10/2016 tidak mengubah norma pasal 188 sehingga untuk norma sekunder yang mengatur pemidanaan tetap berlaku dan mengacu pada pasal 188 uu 1/2015. hal ini, menurut mk, menjadikan tidak adanya kepastian dan kesesuaian hukum terkait dengan norma pemidanaan terhadap dua subjek hukum baru yang ditambahkan, yakni pejabat daerah dan anggota tni/polri.
sebagai norma sekunder, pasal 188 uu 1/2015 memberikan pedoman bagi para penegak hukum untuk bertindak apabila norma primernya, yakni pasal 71 ayat (1) uu 10/2016, tidak dipatuhi atau dilanggar. karena norma pada kedua pasal tersebut merupakan norma hukum yang berpasangan, norma pasal 188 uu 1/2015 harus dirumuskan dengan jelas, cermat, dan perinci agar tidak menimbulkan masalah untuk keperluan penegakan hukumnya.
“dalam hal ini, mahkamah mencermati pasal 188 uu 1/2015 dihubungkan dengan pasal 71 ayat (1) uu 10/2016 ternyata memang terdapat perbedaan cakupan subjek hukum dalam kedua norma yang saling berpasangan tersebut setelah perubahan uu 1/2015," kata hakim konstitusi arief hidayat membacakan pertimbangan mk.
baca juga:pemkab cirebon-bpk kolaborasi tingkatkan pelayanan jkn
mk menyatakan bahwa ketidaksesuaian rumusan norma primer dan sekunder di antara kedua pasal tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan konstitusi. atas dasar itu, mk menyimpulkan dalil permohonan uji materi yang diajukan oleh syukur destieli gulo ini beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. 
dengan demikian, pasal 188 uu 1/2015 kini selengkapnya menjadi berbunyi: “setiap pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota tni/polri, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit rp600.000,00 atau paling banyak rp6.000.000,00." 
sementara itu, komisioner bawaslu kota cirebon mohamad joharudin mpd mengatakan putusan mk menjadi warning bagi pejabat daerah serta tni/polri di pilkada 2024. “harus netral dan tidak boleh terlibat mendukung salah satu paslon. karena berdasarkan putusan mk, apabila mendukung salah satu paslon maka bisa dipidana,” tegasnya.
menurutnya, pejabat daerah dan anggota tni/polri yang tidak netral yakni membuat keputusan maupun tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon pilkada. pihaknya mengingatkan para pejabat daerah serta tni/polri terkait putusan mk tersebut. karena sekarang tak hanya sanksi administrasi, tapi juga pidana. (ast/jpnn/rm/abd)