Pemkab Cirebon-BPK Kolaborasi Tingkatkan Pelayanan JKN

CIREBON-Penjabat (Pj) Bupati Cirebon Drs H Wahyu Miijaya SH MSi, menyatakan dukungannya terhadap evaluasi kinerja program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang tengah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Wilayah Jawa Barat. 

Evaluasi tersebut bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Cirebon.  

“Kehadiran tim BPK Jabar menunjukkan perhatian besar terhadap Kabupaten Cirebon. Kami berharap arahan dan masukan yang diberikan dapat membantu kami memperbaiki pelaksanaan JKN agar lebih optimal,” ujar Wahyu Mijaya dalam rapat koordinasi di Pendopo Bupati, Senin (18/11).  

Wahyu berharap, kolaborasi antara Pemkab Cirebon dan BPK dapat membawa perbaikan nyata, sehingga masyarakat merasakan manfaat JKN secara lebih merata dan maksimal.  

Di tempat yang sama, Kepala BPK Wilayah Jawa Barat, Whidi Widayat mengungkapkan, pemeriksaan ini mencakup periode 2022 hingga triwulan ketiga 2024. 

Diungkapkannya, fokus evaluasi diarahkan pada empat aspek utama, yakni Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan, infrastruktur dan alat kesehatan, pemenuhan obat dan bahan medis habis pakai (BMHP), serta pengelolaan pembiayaan kapitasi dan nonkapitasi.  

“Tujuan kami adalah menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu mengatasi kendala yang menghambat pelayanan JKN, seperti antrean panjang di fasilitas kesehatan dan distribusi layanan yang belum merata,” kata Whidi.  

Pemeriksaan ini melibatkan berbagai instansi, termasuk Dinas Kesehatan, RSUD, puskesmas, dan BPJS Kesehatan. Whidi menambahkan, meskipun program JKN telah berjalan sejak 2014, sejumlah kendala dalam pelaksanaannya masih sering menjadi keluhan masyarakat.

Melalui evaluasi ini, BPK Jabar diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan mutu layanan kesehatan di Kabupaten Cirebon. (den/rls)