Rapat Penataan Wisata Gunungjati, Disbudpar Kecewa Ketidakhadiran Pihak Keraton dan Sejumlah SKPD

Reporter: Raswidi Hendra Suwarsa |

Editor: Raswidi Hendra Suwarsa |

Rabu , 20 Nov 2024 - 11:18

Kepala Disbudpar Kabupaten Cirebon Drs H Abraham Mohammad MSi memimpin rapat rencana penertiban dan tata kelola objek wisata religi Sunan Gunung Jati Senin 18 November 2024.-dokumen -tangkapan layar

CIREBON- Rencana penertiban dan penataan objek wisata religi Makam Sunan Gunung Jati dibahas dalam rapat dengan para pemangku kebijakan di Kantor Dinas Budaya dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Cirebon, Senin 18 November 2024.

Sayangnya, hasil dari rapat tidak maksimal karena banyak pihak terkait yang tidak hadir.

Kepala Disbudpar Kabupaten Cirebon, Drs H Abraham Mohammad MSi mengkau kecewa dengan ketidakhadiran dari pihak keraton dan sejumlah SKPD terkait.

“Pemangku kebijakan tidak hadir jadi hasil rapat tidak maksimal. Kalau secara teknis, 90 persen hadir semua,” ujar Abraham usai memimpin rapat tersebut.

Abraham mengaku sangat prihatin dengan banyak pihak yang tidak hadir. Menurutnya, Disbudpar sendiri tidak bisa menyelesaikan persoalan yang ada di objek wisata religi Makam Sunan Gunung Jati.

Terlebih, Disbudpar juga tidak memiliki kewenangan dalam pengelolaan objek wisata religi tersebut, melainkan hanya memfasilitasi saja.

“Bagaimana objek wisata Kabupaten Cirebon mau maju kalau tidak ada keinginan kuat melakukan penertiban dan penataan"

"Tujuan kita, tidak hanya soal pengemis dan kotak amal, itu sebagai pemicu saja. Tapi kita inginnya secara komprehensif biar peziarah merasa aman dan nyaman, tidak merasa digetok,” tegasnya.

Kendati demikian, Ia memberikan kesempatan kepada pihak keraton dan sejumlah instansi terkait agar hadir pada rapat kedua.

Ia sangat berharap agar pihak dari Keraton Kanoman bisa hadir dalam rapat kedua untuk mencari win-win solution dari permasalahan tersebut.

“Kalau rapat kedua nanti tidak hadir lagi, ini menunjukkan tidak ada political will untuk memperbaiki tata kelola di area Pesarean Sunan Gunung Jati. Sekarang mungkin ada kesibukan. Tapi kalau tidak hadir lagi rapat dalam kedua, kita akan langsung sidak, melakukan uji petik di lapangan,” tegasnya.

rapat penataan wisata gunungjati, disbudpar kecewa ketidakhadiran pihak keraton dan sejumlah skpd                             cirebon- rencana penertiban dan penataan objek wisata religi makam sunan gunung jati dibahas dalam rapat dengan para pemangku kebijakan di kantor dinas budaya dan pariwisata (disbudpar) kabupaten cirebon, senin 18 november 2024.
sayangnya, hasil dari rapat tidak maksimal karena banyak pihak terkait yang tidak hadir.
kepala disbudpar kabupaten cirebon, drs h abraham mohammad msi mengkau kecewa dengan ketidakhadiran dari pihak keraton dan sejumlah skpd terkait. 
baca juga:tumpang tindih kewenangan bumd pangan dengan dkpp kabupaten cirebon?
“pemangku kebijakan tidak hadir jadi hasil rapat tidak maksimal. kalau secara teknis, 90 persen hadir semua,” ujar abraham usai memimpin rapat tersebut. 
abraham mengaku sangat prihatin dengan banyak pihak yang tidak hadir. menurutnya, disbudpar sendiri tidak bisa menyelesaikan persoalan yang ada di objek wisata religi makam sunan gunung jati. 
terlebih, disbudpar juga tidak memiliki kewenangan dalam pengelolaan objek wisata religi tersebut, melainkan hanya memfasilitasi saja. 
baca juga:reses dprd, pelaku usaha keluhkan sulit permodalan dan pemasaran produk
“bagaimana objek wisata kabupaten cirebon mau maju kalau tidak ada keinginan kuat melakukan penertiban dan penataan"
"tujuan kita, tidak hanya soal pengemis dan kotak amal, itu sebagai pemicu saja. tapi kita inginnya secara komprehensif biar peziarah merasa aman dan nyaman, tidak merasa digetok,” tegasnya.
kendati demikian, ia memberikan kesempatan kepada pihak keraton dan sejumlah instansi terkait agar hadir pada rapat kedua.
baca juga:mengenang prof guntoro: sosok inovator yang mampu merangkul semua
ia sangat berharap agar pihak dari keraton kanoman bisa hadir dalam rapat kedua untuk mencari win-win solution dari permasalahan tersebut.
“kalau rapat kedua nanti tidak hadir lagi, ini menunjukkan tidak ada political will  untuk memperbaiki tata kelola di area pesarean sunan gunung jati. sekarang mungkin ada kesibukan. tapi kalau tidak hadir lagi rapat dalam kedua, kita akan langsung sidak, melakukan uji petik di lapangan,” tegasnya.
di tempat yang sama, kuwu desa astana efi syaefullah, mendukung rencana penataan kembali objek wisata religi sunan gunung jati. menurut efi, peminta-minta di lokasi kawasan wisata religi, sebenarnya banyak dari desa lain. 
baca juga:pilkada kota/kabupaten cirebon: debat final 7 paslon 20 november 2024 
kendati demikian, pihaknya bakal melakukan sosialisasi kepada 80 sampai 100 orang peminta-minta di lokasi tersebut. kemudian, akan memberikan pelatihan handicraft. 
“termasuk mendorong pengemis itu untuk  menjadi pedagang dengan barang dagangan yang sudah dialokasikan,” ujar efi. 
cara itu, lanjutnya, merupakan salah satu upaya dalam mengubah imej agar mereka tidak lagi mengemis. “salah satunya adalah menjual tempat sandal cantik kepada para peziarah. kedepan, kita akan ajak mereka menjual air minum dalam kemasan. jadi nanti bukan lagi ngemis, tapi berjualan,” tandasnya.
baca juga:garuda menyala! tumbangkan arab saudi 2-0
sementara itu, ketua komisi iv dprd kabupaten cirebon muchyidin mengapresiasi langkah kepala disbudpar yang langsung merespons persoalan yang terjadi di kompleks makam sunan gunung jati yang sempat viral tersebut.
dimana, kepala disbudpar sendiri bergerak untuk memfasilitasi pertemuan dengan pihak-pihak terkait guna membahas langkah penertiban dan penataan objek wisata tersebut.
“disbudpar mampu menyatukan stakeholder yang ada, sehingga permasalahan di makam sunan gunung jati akan ditindaklanjuti. kami berharap ini bisa berlanjut dan selesai dengan sempurna,” ujar muchyidin.