Saduki, Duduki Komisi IV DPRD akan Fokus Tingkatkan IPM

Reporter: Raswidi Hendra Suwarsa |

Editor: Raswidi Hendra Suwarsa |

Sabtu , 02 Nov 2024 - 13:22

Anggota DPRD Kabupaten Cirebon, Drs H Saduki MM berkomitmen untuk ikut andil meningkat IPM.-dokumen -tangkapan layar

“Kami di legislatif siap bermitra dengan pemerintah daerah, khususnya pihak-pihak yang menjadi mitra strategis komisi IV. Artinya untuk mewujudkan mimpi besar itu, kita tidak bisa memunculkan ego sektoral,” katanya.

Saduki optimis, kolaborasi yang terjalin dengan baik antara legislatif dan eksekutif akan membawa dampak positif bagi pembangunan Kabupaten Cirebon.

“Goalnya tentu bisa membantu pemerintah daerah meningkatkan kualitas pendidikan, sehingga berdampak pada peningkatan IPM,” pungkasnya.

Perlu diketahui, anggota DPRD dapil VII itu sebelumnya pernah mengabdi di UPT Pendidikan selama 18 tahun. Di pindah dari satu UPT ke UPT lainnya. Terakhir dirotasi saat istilah UPT berganti Koorwil.

Saduki pun sempat dimutasi ke Kantor Kecamatan, kemudian ke Dinas Perizinan, hingga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).

Kemudian menutup pengabdiannya sebagai pejabat di Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Cirebon.

saduki, duduki komisi iv dprd akan fokus tingkatkan ipm                            cirebon- bedanya , kini masuk di ruang politik, menjadi politisi partai nasdem.
di dprd, suami dari mantan kuwu desa/kecamatan beber, dra hj tati suhaeti itu, menduduki anggota komisi iv dprd.
komisi yang satu ini fokus membidangi pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. 
“penempatan di alat kelengkapan dewan komisi iv ini menjadi tanggung jawab baru sebagai wakil rakyat untuk melanjutkan pengabdiannya di pemerintahan,” ujar saduki, kepada radar cirebon pada jumat 1 november 2024.
menurutnya, tugas menjadi wakil rakyat di bidang pendidikan memang tak semudah yang dibayangkan. terlebih, kabupaten cirebon, sedang dilanda isu terkait indeks pembangunan manusia (ipm).
baca juga:inilah kecamatan rawan banjir menurut bpbd kabupaten cirebon  
ya, ipm kabupaten cirebon selama lima tahun terakhir, berada di urutan ke 24 dari 27 kabupaten/kota di jawa barat. 
“fokusnya, memang sederhana tapi berdampak besar. yakni meningkatkan kualitas pendidikan agar berkontribusi pada peningkatan indeks pembangunan manusia (ipm),” katanya. 
“tentu saja, kita ingin kualitas pendidikan lebih baik. meski mungkin peningkatannya kecil, tapi kita harus berusaha untuk terus naik. yang terpenting, jangan sampai turun,” tegasnya.
baca juga:vinicius jr belum perpanjang kontrak dengan real madrid, psg, chelsea dan manchester united siap menampung
ia meyakini bahwa setiap pemimpin memiliki keinginan untuk meningkatkan ipm, namun semua itu akan tergantung pada kebijakan dan manajerial yang diterapkan. 
“pasti semua ingin meningkatkan ipm. tapi dalam pelaksanaannya, tergantung manajerial pemimpinnya,” ungkapnya. 
bagi saduki, membangun daerah tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. ia menekankan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif agar semua kebijakan bisa terarah dan berkelanjutan.  
baca juga:mendikdasmen akan wujudkan guru profesional dan sejahtera dengan 3 langkah berikut
“kami di legislatif siap bermitra dengan pemerintah daerah, khususnya pihak-pihak yang menjadi mitra strategis komisi iv. artinya untuk mewujudkan mimpi besar itu, kita tidak bisa memunculkan ego sektoral,” katanya.
saduki optimis, kolaborasi yang terjalin dengan baik antara legislatif dan eksekutif akan membawa dampak positif bagi pembangunan kabupaten cirebon. 
“goalnya tentu bisa membantu pemerintah daerah meningkatkan kualitas pendidikan, sehingga berdampak pada peningkatan ipm,” pungkasnya. 
baca juga:pendaftaran pppk 2024 gelombang kedua segera dibuka, berikut jadwal dan cara daftarnya
perlu diketahui, anggota dprd dapil vii itu sebelumnya pernah mengabdi di upt pendidikan selama 18 tahun. di pindah dari satu upt ke upt lainnya. terakhir dirotasi saat istilah upt berganti koorwil.
saduki pun sempat dimutasi ke kantor kecamatan, kemudian ke dinas perizinan, hingga dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (dpmd).
kemudian menutup pengabdiannya sebagai pejabat di dinas ketenagakerjaan (disnaker) kabupaten cirebon.