Tiga Pejabat Pemkab Kuningan Lolos Seleksi Administrasi di Kemendagri
Tiga pejabat Pemkab Kuningan berpeluang naik pangkat lebih tinggi dalam karirnya di pemerintahan lantaran usia ketiga pejabat ini juga terbilang masih jauh dari batas usia pensiun sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).-ist-radar cirebon
Tiga pejabat Pemkab Kuningan berpeluang naik pangkat lebih tinggi dalam karirnya di pemerintahan. Bahkan bisa lebih melejit lagi lantaran usia ketiga pejabat ini juga terbilang masih jauh dari batas usia pensiun sebagaj Aparatur Sipil Negara (ASN).
Syaratnya, ketiganya bisa terpilih dan ditetapkan sebagai pemenang dalam seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi (JPT) Pratama yang sedang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI. Dan peluang tersebut terbuka lebar karena ketiganya dinyatakan lolos seleksi administrasi dan berhak mengikuti seleksi tahapan selanjutnya.
Ketiga pejabat Pemkab Kuningan yang dinyatakan lolos seleksi administrasi itu adalah H Deden Kurniawan Sopandi, Assisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kuningan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Diskatan) Kabupaten Kuningan, Wahyu Hidayah dan Camat Cigugur Yono Rahmansyah.
Posisi yang dibidik pada seleksi terbuka juga berbada-beda. Deden Kurniawan Sopandi melamar untuk posisi Inspektur II pada Inspektorat Jenderal. Status untuk jabatan Inspektur II ini adalah Eselon II.a atau naik satu level dari JPT Pratama di Pemkab Kuningan.
BACA JUGA:Giliran Mantan Dirut PT KA Properti Manajemen Diperiksa KPK
Wahyu Hidayah dan Nono Rahmansyah mendaftar untuk jabatan yang sama dan terpaksa harus saling bersaing. Posisi yang dipilih yakni Direktur Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan dan Adat Desa, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, dan Pos Pelayanan Terpadu pada Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa. Dan status Eselon untuk jabatan Direktur adalah Eselon II.a.
Karena sudah dinyatakan lolos seleksi administrasi, Deden, Wahyu dan Yono akan mengikuti tahapan berikutnya yakni Penilaian Kompetensi. Berdasarkan pengumuman dari Tim Pansel Seleksi Pengisian JPT Pratama di lingkup Kemendagari, peserta yang dinyatakan lolos dibagi dua gelombang.
Yaitu gelombang pertama 4-5 November 2024 serta 5-6 November 2024. Lokasi tes di Assesment Centre Kementerian Dalam Negeri, Gedung D Lantai 4, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri. Pengumuman penetapan hasil seleksi administrasi ini ditandatangani Ketua Tim Pansel, Komjen Pol Drs Tomsi Tohir MSi tertanggal 30 Oktober 2024.
Ketika dikonfirmasi, Assisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kuningan Deden Kurniawan Sopandi membenarkan jika dirinya ikut seleksi pengisian JPT Pratama di Kemendagri. Posisi yang dipilih adalah jabatan Inspektur II. Selain ikut seleksi di Kemendagri, dia juga sedang mengikuti tahapan seleksi JPT Pratama Sekda Kuningan yang sedang berjalan.
BACA JUGA:Tiga Meninggal Akibat Tabrakan Mobil Kru TvOne dengan Truk
“Ya saya ikut seleksi di Kemendagri. Kebetulan ada kesempatan kok. Saya juga ikut seleksi JPT Pratama Sekda. Keduanya saya jalani. Kalau nanti bentrok jadwalnya, ya terpaksa harus mundur salah satunya,” kata Deden Kurniawan Sopandi, beberapa hari lalu.
Sementara itu, Kepala Diskatan Wahyu Hidayah mengaku sedang mengikuti seleksi JPT yang digelar Kemendagri. Dirinya memilih mendaftar seleksi di Kemendagri karena untuk meningkatkan karir dan juga pengembangan kemampuan. Posisi yang dilamar yaitu Direktur Fasilitas Lembaga Kemasyarakatan dan Adat Desa, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, dan Pos Pelayanan Terpadu pada Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
"Alhamdulilah saya lolos seleksi administrasi dan akan menjalani tahapan selanjutnya. Mohon doa dan dukungannya agar apa yang sedang saya jalankan ini bisa berhasil. Saya ikut seleksi JPT di Kemendagri untuk jabatan Direktur. Meski saingannya se-Indonesia, saya tetap optimis," sebut Wahyu Hidayah, Kamis (31/10/2024).
Terpisah, Camat Cigugur Yono Ramansah juga membenarkan jika dinyatakan lolos seleksi administrasi oleh tim Pansel Pengisian JPT Kemendagri. Yono mengatakan bahwa dirinya mendaftar untuk posisi Direktur. “Yaitu Direktur Fasilitas Lembaga Kemasyarakatan dan Adat Desa, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, dan Pos Pelayanan Terpadu pada Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa,” ujarnya. (ags)