Menteri HAM Butuh Rp1 T untuk Pegawai

Reporter: Deden F |

Editor: Deden F |

Kamis , 31 Oct 2024 - 19:10

Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengikuti Rapat Kerja bersama Komisi XIII di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10). -ist-radar cirebon

Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menyatakan bahwa Kementerian HAM membutuhkan anggaran lebih dari Rp 1 triliun untuk gaji dan tunjangan pegawai. Menurutnya, jumlah pegawai di Kementerian HAM telah bertambah signifikan, naik dari 378 orang menjadi 2.544 orang.

"Saya punya 2.544 orang, maka hanya untuk gaji dan tunjangan itu membutuhkan lebih dari Rp1 triliun,” kata Nataius Pigai.

Dalam Rapat Kerja bersama Komisi XIII di kompleks parlemen, Jakarta, pada Kamis (31/10), Natalius memaparkan penambahan staf yang terjadi di lingkungan Kementerian HAM. Pada tahun 2024, total pegawai di tingkat pusat jumlahnya mencapai 188 orang, terdiri atas seorang direktur jenderal, enam pejabat tinggi pratama, sembilan pejabat struktural, 92 pejabat fungsional tertentu, 66 pelaksana, dan 14 PPK. Untuk belanja pegawai sebanyak 188 orang, Kementerian HAM memerlukan dana sebesar Rp 14 miliar.

Sebelumnya, jumlah pegawai di tingkat wilayah sebanyak 190 orang, namun berubah sebagai konsekuensi dari perubahan struktur dan organisasi kementerian. Kini, Kementerian HAM yang sebelumnya bergabung dengan Kementerian Hukum, berdiri sendiri dengan struktur organisasi terbaru yang mencakup 762 pegawai di tingkat pusat.

Struktur organisasi terbaru Kementerian HAM meliputi menteri, wakil menteri, sekretaris jenderal, inspektur jenderal, Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM, serta Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM.

“Kami juga mendapatkan kantor wilayah setingkat eselon II. Saya akan bentuk kantor wilayah di hampir semua provinsi. Struktur sudah saya siapkan,” ujarnya.

Natalius juga menjelaskan bahwa Kementerian HAM akan membentuk kantor wilayah di hampir semua provinsi. Seiring dengan tambahan struktur dan organisasi serta pegawai, anggaran yang dibutuhkan untuk gaji dan tunjangan kini mencapai lebih dari Rp 1 triliun.

“Konsekuensi daripada penambahan struktur dan organisasi dengan pegawai, maka hanya gaji dan tunjangan membutuhkan lebih dari Rp 1,002 triliun,” ungkap Natalius.

Menurut Natalius, sebelum menghadiri pembekalan Kabinet Merah Putih di Magelang, Jawa Tengah, Kementerian HAM sudah melakukan pertemuan sebanyak 6–7 kali untuk menyelesaikan hampir 90 persen struktur organisasi, tugas pokok, dan fungsi kementeriannya.

“Hampir 90 persen struktur organisasi kami, tugas pokok dan fungsi sudah selesai,” ucapnya.

Diperkirakan pada pekan depan, Kementerian HAM akan melaksanakan pelantikan struktur baru. Dengan pertambahan besar dalam struktur dan organisasi, serta jumlah pegawai yang signifikan, Kementerian HAM telah mempersiapkan diri untuk menjalankan tugas-tugasnya dengan harapan dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan di masa mendatang.

Sementara itu, terkait program kerja Natalius Pigai menyatakan tidak memiliki program 100 hari, tetapi memiliki program lima tahun yang ditetapkan sebagai kondisi darurat untuk membangun rakyat, bangsa, dan negara.

menteri ham butuh rp1 t untuk pegawai                            menteri hak asasi manusia natalius pigai menyatakan bahwa kementerian ham membutuhkan anggaran lebih dari rp 1 triliun untuk gaji dan tunjangan pegawai. menurutnya, jumlah pegawai di kementerian ham telah bertambah signifikan, naik dari 378 orang menjadi 2.544 orang.
"saya punya 2.544 orang, maka hanya untuk gaji dan tunjangan itu membutuhkan lebih dari rp1 triliun,” kata nataius pigai. 
dalam rapat kerja bersama komisi xiii di kompleks parlemen, jakarta, pada kamis (31/10), natalius memaparkan penambahan staf yang terjadi di lingkungan kementerian ham. pada tahun 2024, total pegawai di tingkat pusat jumlahnya mencapai 188 orang, terdiri atas seorang direktur jenderal, enam pejabat tinggi pratama, sembilan pejabat struktural, 92 pejabat fungsional tertentu, 66 pelaksana, dan 14 ppk. untuk belanja pegawai sebanyak 188 orang, kementerian ham memerlukan dana sebesar rp 14 miliar.
sebelumnya, jumlah pegawai di tingkat wilayah sebanyak 190 orang, namun berubah sebagai konsekuensi dari perubahan struktur dan organisasi kementerian. kini, kementerian ham yang sebelumnya bergabung dengan kementerian hukum, berdiri sendiri dengan struktur organisasi terbaru yang mencakup 762 pegawai di tingkat pusat.
baca juga:bikin kantong dosen tebal, universitas terbuka alokasikan dana penelitian rp40 miliar
struktur organisasi terbaru kementerian ham meliputi menteri, wakil menteri, sekretaris jenderal, inspektur jenderal, direktur jenderal instrumen dan penguatan ham, serta direktur jenderal pelayanan dan kepatuhan ham. 
“kami juga mendapatkan kantor wilayah setingkat eselon ii. saya akan bentuk kantor wilayah di hampir semua provinsi. struktur sudah saya siapkan,” ujarnya. 
natalius juga menjelaskan bahwa kementerian ham akan membentuk kantor wilayah di hampir semua provinsi. seiring dengan tambahan struktur dan organisasi serta pegawai, anggaran yang dibutuhkan untuk gaji dan tunjangan kini mencapai lebih dari rp 1 triliun.
“konsekuensi daripada penambahan struktur dan organisasi dengan pegawai, maka hanya gaji dan tunjangan membutuhkan lebih dari rp 1,002 triliun,” ungkap natalius. 
baca juga:elite gerindra jelaskan alasan makan bergizi gratis terealisasi di januari 2025
menurut natalius, sebelum menghadiri pembekalan kabinet merah putih di magelang, jawa tengah, kementerian ham sudah melakukan pertemuan sebanyak 6–7 kali untuk menyelesaikan hampir 90 persen struktur organisasi, tugas pokok, dan fungsi kementeriannya.
“hampir 90 persen struktur organisasi kami, tugas pokok dan fungsi sudah selesai,” ucapnya.
diperkirakan pada pekan depan, kementerian ham akan melaksanakan pelantikan struktur baru. dengan pertambahan besar dalam struktur dan organisasi, serta jumlah pegawai yang signifikan, kementerian ham telah mempersiapkan diri untuk menjalankan tugas-tugasnya dengan harapan dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan di masa mendatang.
sementara itu, terkait program kerja natalius pigai menyatakan tidak memiliki program 100 hari, tetapi memiliki program lima tahun yang ditetapkan sebagai kondisi darurat untuk membangun rakyat, bangsa, dan negara.
baca juga:bmkg ingatkan waspada suhu panas mencapai 38,4 derajat celsius
"kami tidak punya program 100 hari. kami punya program emergency condition (keadaan darurat) untuk membangun rakyat, bangsa, dan negara selama lima tahun kalau dipertahankan," ujar pigai pada rapat kerja bersama komisi xiii dpr ri di komplek parlemen, senayan, jakarta, kamis.
padahal, pada rabu (23/10), pigai mengatakan bahwa dirinya akan fokus pada pemantapan struktur dan penataan sistem di kementerian ham dalam 100 hari bekerja di kabinet merah putih pimpinan presiden prabowo subianto.
berikutnya, pigai akan melakukan penempatan personel di kementerian ham.
"andaikan saya menyatakan program 100 hari adalah tata laksana, revitalisasi organisasi, dan pembangunan organisasi dan pengisian staf maka saya sudah selesai (dalam) tujuh hari,” katanya.
baca juga:sita belasan ribu okt hasil operasi selama oktober
pigai menceritakan bahwa rapat perdana yang ia pimpin saat baru dilantik menjadi menteri ham adalah menyusun organisasi, bukan mendengarkan masukan dari staf.
"saya langsung pimpin, langsung bikin. rancangan yang mereka (kementerian ham) siapkan, langsung saya susun, coret ini masukan, coret ini masukan, saya susun lagi, masukan ke atas," kata pigai. 
pigai menegaskan kementerian ham tidak memiliki program 100 hari dan menempatkan lima tahun sebagai kondisi darurat sehingga seluruh pegawai kementerian ham harus dalam kondisi siap untuk melayani kebutuhan publik. (antara/jpnn)