Belanja Pegawai Masih Mendominasi

Dalam rapat paripurna penyampaian Pandangan Umum (PU) fraksi terhadap Raperda APBD Kuningan 2025, Fraksi Golkar DPRD Kuningan melalui juru bicaranya, Raka Maulana Wijaya memberikan sejumlah catatan kritis dan rekomendasi kepada pemerintah daerah.

Antara lain Fraksi Golkar meminta supaya pemerintah daerah lebih fokus pada kebijakan anggaran yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Terutama dalam aspek kesejahteraan, pendidikan, dan infrastruktur. Dalam Raperda APBD Kuningan  2025, Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan merencanakan total belanja daerah sebesar Rp2,833 triliun.

Rincian anggaran ini meliputi belanja operasi sebesar Rp2,138 triliun, belanja modal Rp189,33 miliar, belanja tak terduga Rp10 miliar, dan belanja transfer Rp496,18 miliar. Menanggapi besaran anggaran ini, Raka Maulana menggarisbawahi, bahwa pemerintah perlu untuk memperhatikan keseimbangan antara kebijakan pembangunan nasional dan regional, serta isu-isu strategis di tingkat lokal.

"Belanja pegawai yang mencapai Rp1,344 triliun masih mendominasi, sementara alokasi untuk belanja modal hanya Rp189,331 miliar. Dengan proporsi anggaran seperti ini, upaya pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat akan sulit tercapai secara optimal," papar Raka selaku Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Kuningan melalui Pandangan Umum (PU) Fraksinya, Rabu (30/10/2024).

BACA JUGA:SMAN 1 Kota Cirebon Juara Umum POP Kota Cirebon 2024

Karena itu, lanjut Raka, Fraksi Golkar merekomendasikan adanya efisiensi pada belanja pegawai, tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik. Fraksi Golkar juga meminta, agar perencanaan pembangunan yang ada dilaksanakan melalui kajian matang dan mengacu pada kebutuhan faktual, bukan sekadar keinginan.

"Seringkali permasalahan pembangunan yang mandek bukan hanya karena anggaran, tetapi juga akibat perencanaan yang tidak sesuai. Kondisi ini harus menjadi perhatian serius agar serapan anggaran lebih optimal dan perencanaan semakin baik ke depannya. Tidak ada lagi kemandekan pembangunan yang akhirnya merugikan masyarakat, terutama dalam pelayanan publik," ujarnya.

Lebih lanjut, Fraksi Golkar mendesak Pemkab Kuningan untuk lebih proaktif dalam menyusun program strategis, yang fokus pada pengembangan sektor unggulan demi peningkatan ekonomi masyarakat. Golkar juga menyoroti isu pengangguran dan kemiskinan yang masih tinggi, serta meminta pemerintah memprioritaskan anggaran untuk mengurangi pengangguran dan mengentaskan kemiskinan di Kuningan.

Fraksi Golkar turut menekankan pentingnya pemerataan pembangunan, terutama di desa-desa atau kecamatan dengan tingkat kesejahteraan rendah. Raka menyatakan bahwa Golkar mendorong Pemkab Kuningan, agar berupaya menggali potensi ekonomi berbasis keluarga dan komunitas. 

BACA JUGA:Rp139,4 T untuk Swasembada Pangan

Hal ini diharapkan dapat membuka peluang inovasi di sektor-sektor produktif. Permasalahan kebutuhan air bersih juga menjadi sorotan Fraksi Golkar. "Pemkab Kuningan wajib menyediakan solusi jangka panjang untuk kebutuhan air bersih, terutama bagi daerah-daerah yang setiap tahun mengalami kekurangan air," ungkap Raka.

Selain itu, Fraksi Golkar menyarankan agar anggaran pembangunan infrastruktur yang tidak terlalu produktif dapat dialihkan untuk program yang berpihak pada masyarakat, seperti bantuan perumahan, penanganan pangan, serta insentif bagi tenaga pendidik dan keagamaan.

Raka Maulana juga mengingatkan pentingnya penataan aset daerah secara optimal agar tidak terjadi penyimpangan. "Pengelolaan aset harus lebih baik, sehingga barang milik daerah terdata secara real time dan tidak menjadi catatan dalam LHP BPK," tegasnya.

Menyoroti masalah sosial, Fraksi Golkar meminta pemerintah memberikan perhatian serius pada kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta maraknya LGBT di Kabupaten Kuningan. Raka mengungkapkan bahwa permasalahan ini harus segera diatasi dengan dukungan anggaran yang memadai.