Sophi Jadi Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Aceng: Menimbulkan Polemik di Internal PDIP

Reporter: Eep F |

Editor: Eep F |

Senin , 30 Sep 2024 - 21:12

Kader senior PDIP Kabupaten Cirebon, Aceng Sudarman.-Samsul Huda-Radar Cirebon

Meski demikian, Ade menegaskan bahwa sebagai kader PDIP, ia tetap menghormati keputusan DPP. “Kalaupun ini sudah menjadi keputusan DPP, kader harus patuh. Yang penting sekarang adalah bagaimana kinerja nanti, apakah bisa memuaskan masyarakat atau justru sebaliknya," pungkasnya. (sam)

sophi jadi ketua dprd kabupaten cirebon, aceng: menimbulkan polemik di internal pdip                            cirebon- penunjukan sophi zulfia sebagai calon ketua dprd kabupaten cirebon justru dipersoalkan sejumlah kader internal. 
misalnya, dari kader senior pdip kabupaten cirebon, aceng sudarman sh. ia mempertanyakan barometer dpp pdip menetapkan sophi. kata aceng, keputusan tersebut menimbulkan polemik di internal pdip. 
“memang pdip sebagai pemenang pemilu 2024 berhak menentukan pimpinan dprd, namun keputusan terkait penunjukan sophi zulfia perlu ditinjau ulang," terang aceng sudarman kepada radar cirebon, senin 30 september 2024. 
ia pun menyoroti peran ketua dpd pdip jawa barat ono surono dalam rekomendasi penunjukan sophi. menurutnya, ono perlu mengevaluasi ulang keputusan tersebut karena dinilai keliru. sebab, sambung aceng, ketua umum pdip megawati soekarnoputri dan sekjen pdip hasto kristiyanto mungkin tidak sepenuhnya memahami kondisi internal di cirebon tanpa masukan dari ono. 
baca juga:sophi menuju 16 oktober: ketua dprd kabupaten cirebon
mantan anggota dprd itu menjelaskan, jika tidak diselesaikan, polemik terkait penunjukan ketua dprd ini diprediksi akan berlanjut, terlebih menjelang pilkada yang makin dekat. “saya menghendaki agar keputusan yang dikeluarkan oleh ibu mega terkait penunjukan ketua dprd kabupaten cirebon ini ditinjau ulang demi menjaga kondusifitas pilkada 2024 di cirebon," terangnya.
ia menilai, penunjukan tersebut dianggap belum final karena hanya berupa surat rekomendasi dari dpp pdip, dan perjalanan surat tersebut menurutnya bermasalah dan disoal, khususnya oleh repdem sebagai sayap pdi perjuangan.
“menurut saya, surat dpp itu perlu dievaluasi. jika pdip menggunakan sistem ‘meritokrasi’ dalam menentukan pimpinan, maka saudara rudiana yang telah empat periode menjadi anggota dprd dan satu periode sebagai wakil ketua dprd, lebih pantas dan layak untuk dipilih," tegas aceng. 
menurutnya, dengan pengalaman panjang dan peran strategis rudiana di partai, termasuk sebagai bendahara dpc pdip kabupaten cirebon, yang seharusnya lebih dipertimbangkan untuk posisi ketua dprd. kendati demikian, aceng juga tidak memungkiri bahwa sophi merupakan kader potensial pdip, meski pengalamannya dinilai belum setara dengan kiprah rudiana.
baca juga:perubahan ketiga uu pelayaran resmi disahkan dpr
“saya tidak memihak, tapi fakta bahwa saudara rudiana lebih memiliki pengalaman dan peran yang lebih lama di partai tidak bisa diabaikan. sebaliknya, sophi juga kader potensial, namun baru satu periode menjadi anggota dprd," tandasnya.
sementara itu, sorotam juga datang dari kader pdip lainnya, ade riyaman. “penetapan ketua dprd itu ada kriterianya. walaupun ini hak prerogatif dpp, namun tidak bisa sembarang orang yang dipilih. ketua dprd harus memiliki integritas dan pengalaman dalam melayani masyarakat," kata ade riyaman kepada media, senin (30/9). 
ade mengatakan masih ada banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan di dprd kabupaten cirebon. ia berharap ketua dprd yang baru mampu menjawab tantangan tersebut. “ada banyak pr di dprd. ketua dprd harus memiliki elektabilitas dan kepemimpinan yang kuat. saya agak heran kenapa sophi tiba-tiba dipilih," ucapnya.
ia jmenambahkan, penetapan ketua dprd bukan ajang coba-coba. “penetapan ini bukan sekadar formalitas. harus ada pertimbangan objektif untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat,” ujar ade riyaman.
baca juga:persiapan piala asia u-20 2025, timnas indonesia u-20 tc di ikn
meski demikian, ade menegaskan bahwa sebagai kader pdip, ia tetap menghormati keputusan dpp. “kalaupun ini sudah menjadi keputusan dpp, kader harus patuh. yang penting sekarang adalah bagaimana kinerja nanti, apakah bisa memuaskan masyarakat atau justru sebaliknya," pungkasnya. (sam)