Pemkab Siapkan 23 Program, Optimistis Angka Stunting Turun

RAKOR: Sekda Kabupaten Cirebon Dr H Hilmy Rivai MPd memimpin rapat koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dan pembinaan Tim Pendamping Keluarga (TPK) di Aula BKPSDM.-cecep nacepi-radar cirebon

Upaya penurunan angka stunting terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon. Tercatat, sampai dengan September 2024, angka stunting di Kabupaten Cirebon di angka 22 persen. 

UNTUK menyelaraskan program lintas sektoral dalam menurunkan angka stunting, Pemkab Cirebon menggelar rapat koordinasi (rakor) Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dan pembinaan Tim Pendamping Keluarga (TPK) di Aula BKPSDM Kabupaten Cirebon, Kamis (19/9).

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cirebon, Dr H Hilmy Rivai MPd yang memimpin rakor tersebut menyampaikan, kasus stunting ini butuh intervensi yang lebih untuk menakan angka stunting di Kabupaten Cirebon. Mulai dari pemerintah daerah, kecamatan, hingga tingkat desa.

Dengan intervensi bersama, sekda meyakini angka stunting akan turun. “Angka stunting di Kabupaten Cirebon sekitar di 22 persen. Kami yakin angka stunting bisa turun dimana kurang lebih ada 23 program untuk permasalahan ini,” kata Hilmy Rivai. 

BACA JUGA:Jamin Suplai Air Bersih Lancar

Diakuinya, target penurunan stunting di Tahun 2024 menemui beberapa kendala, sehingga sulit untuk mencapai 14 persen. Namun, pihaknya tetap optimis pada tahun 2025 bisa mencapai target. 

“Tahun 2025 kita targetkan di angka 14 persen. Sekarang stunting terus kita intervensi dengan kekuatan yang kita miliki. Tapi yang paling penting kita fokus di zero new stunting. Kita ingin di tahun 2025 nanti zero, tidak ada lagi stunting baru,” jelasnya.

Ia menyebut keterlibatan anggaran di desa masih belum optimal dalam memberikan perhatian  untuk stunting. Sehingga kedepan dana desa (DD), anggaran dana desa (ADD) ada alokasi khusus untuk pencegahan stunting. “Anggaran kita masih kecil untuk stunting. Baru ada anggaran dari pemerintah daerah dan pusat saja,” ujarnya.

Saat ini, lanjut Hilmy, semua dinas yang terkait maupun tidak terkait mempunyai tanggung jawab untuk penurunan stunting sampai tingkat bawah. 

BACA JUGA:Tingkatkan Sinergitas dengan Media, Dani-Fitria Berkunjung ke Radar Cirebon

“Tingkat kecamatan sudah buat pakta integritas. Tingkat desa juga kita intervensi secara regulatif agar anggaran berpihak pada penanganan stunting,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala DPPKBP3A Kabupaten Cirebon, Hj Eni Suhaeni mengatakan pada bulan September ini, baru empat kecamatan yang menjadi lokus stunting di tahun 2025. Yakni Kecamatan Waled, Losari, Gebang, dan Ciledug yang sekarang ikut pembinaan.

“Bulan depan ada tujuh desa yang kita lakukan pembinaan. Kita akan pertajam lagi pemahaman kepada ketua TPPS dari mulai kecamatan sampai desa termasuk TPD,” papar Eni Suhaeni.

Untuk zero stunting, pihaknya akan memperkuat di keluarga risiko stunting dari mulai catin, pasangan usia subur, remaja, ibu hamil, ibu melahirkan dan ibu punya anak batita. “Kami optimis, penurunan stunting akan maksimal, tetapi semua harus bekerja bersama,” katanya. (cep)

Tag
Share