Aktivis GMNI Desak DPR Sahkan RUU PPRT

CIREBON-Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Kabupaten Cirebon, Selasa (17/9).

Mereka mendesak DPR RI segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). 

Koordinator Aksi, Dika Agung Wahyudi, menegaskan, saat ini banyak pekerja rumah tangga yang masih belum mendapatkan perlindungan hukum yang layak. 

Sehingga, RUU PPRT sangat penting untuk melindungi hak-hak pekerja rumah tangga yang sering kali diabaikan.

BACA JUGA:Siapkan Ruangan untuk Penderita Cacar Monyet 

“Mereka butuh jaminan kepastian hukum, perlindungan sosial, dan hak-hak tenaga kerja seperti pekerja pada umumnya,” tegas Dika, saat orasi di depan gedung DPRD. 

GMNI, kata Dika, mendesak anggota DPRD Kabupaten Cirebon untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada DPR RI sebagai bentuk dukungan atas pengesahan RUU PPRT. 

“Ini sudah dua dekade RUU PPRT tidak ada progres untuk disahkan. Maka, kami berharap DPRD Kabupaten Cirebon bisa menjadi jembatan untuk menyampaikan tuntutan ini ke DPR RI. Nasib pekerja rumah tangga harus diperjuangkan dengan serius,” terangnya. 

Ia juga menyoroti adanya beberapa fraksi di DPR RI yang masih belum setuju dengan RUU tersebut, dan meminta agar semua pihak memberikan dukungan penuh. 

BACA JUGA:Selamatkan Aset Daerah, Membangun Desa Pintar

“RUU PPRT ini bukan sekadar aturan, tetapi mewakili perjuangan kami untuk meniadakan ketidakadilan terhadap para pekerja rumah tangga,” terangnya. 

Sementara itu, Ketua Sementara DPRD Kabupaten Cirebon, Rudiana SE MAP yang baru dilantik mengaku, baru mengetahui RUU PPRT telah terhenti selama 20 tahun di DPR RI. 

Meski menyadari bahwa pengesahan RUU bukan merupakan kewenangannya, ia berjanji akan menyampaikan aspirasi masyarakat Cirebon kepada DPR RI. “Kami akan berkirim surat dan berkoordinasi dengan rekan-rekan di DPR RI terkait aspirasi masyarakat yang kalian suarakan,” katanya. (sam)