Nama Eman Diseret-seret

Reporter: Amirul I |

Editor: Amirul I |

Selasa , 17 Sep 2024 - 19:47

MAJALENGKA - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung didesak untuk menghadirkan mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Majalengka, Eman Suherman, sebagai saksi dalam persidangan kasus dugaan korupsi proyek revitalisasi Pasar Cigasong di Majalengka, Jawa Barat.

Desakan ini disampaikan oleh Ketua Tim Hukum dan Advokasi Pemenangan Paslon Pilkada Majalengka Karna-Koko, Indra Sudrajat.

Indra menjelaskan bahwa dalam dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, nama Eman sering disebutkan.

"Terkait keterlibatan sekda, itu jelas tertuang dalam dakwaan yang dibuat oleh jaksa. Jadi, saya kira apa yang ada dalam dakwaan jaksa itu perlu dibuktikan. Saya rasa Pak Eman harus dipanggil ke pengadilan dan dihadirkan sebagai saksi utama dalam proses ini," ujar Indra kepada wartawan pada Sabtu, 14 September 2024.

Sidang ini dipimpin oleh hakim Panji Surono, Bhudi Kuswanto, dan Ahmad Gawi, dengan empat terdakwa, yaitu Arsan Latif, mantan Penjabat Bupati Bandung Barat; Irfan Nur Alam, mantan Kepala BKPSDM Majalengka; Andi Nurmawan, pihak swasta; dan Maya, seorang PNS di Majalengka.

Indra menegaskan bahwa dalam kasus pidana seperti ini, ada tiga pihak yang harus diperhatikan, yaitu pelaku tindak pidana, pihak yang menyuruh melakukan, dan pihak yang turut serta melakukan.

"Artinya, sebuah peristiwa pidana tidak pernah berdiri sendiri, terutama dalam konteks administratif seperti ini. Bupati tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan birokrasi," jelasnya.

Menurut Indra, jika ada pembiaran terhadap proses yang salah, maka itu termasuk dalam kategori turut serta melakukan tindakan pidana.

BACA JUGA:Layangkan Surat ke Pengelola THM

Dia juga menambahkan bahwa dalam konteks hukum administrasi negara, btidak bisa membuat produk hukum sendiri tanpa bantuan birokrasi yang ada pada saat itu.

"Jika produk hukum tersebut bermasalah, seharusnya birokrasi yang ada saat itu memberitahu bahwa hal ini akan menjadi masalah," tegasnya.

Indra juga menanggapi pernyataan Juru Bicara Tim Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Majalengka, Eman Suherman-Dena Muhamad, Surya Darma, yang dianggap mencoba mengarahkan opini publik agar Eman terlihat tidak terlibat dalam kasus ini.

Surya sebelumnya menyatakan bahwa keterlibatan Eman dalam proyek Pasar Cigasong hanya sebatas menjalankan tuntutan birokrasi dan tugas pokok sebagai sekda.

nama eman diseret-seret                            majalengka - majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) bandung didesak untuk menghadirkan mantan sekretaris daerah (sekda) majalengka, eman suherman, sebagai saksi dalam persidangan kasus dugaan korupsi proyek revitalisasi pasar cigasong di majalengka, jawa barat.
desakan ini disampaikan oleh ketua tim hukum dan advokasi pemenangan paslon pilkada majalengka karna-koko, indra sudrajat.
indra menjelaskan bahwa dalam dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum (jpu) dari kejaksaan tinggi jawa barat, nama eman sering disebutkan.
"terkait keterlibatan sekda, itu jelas tertuang dalam dakwaan yang dibuat oleh jaksa. jadi, saya kira apa yang ada dalam dakwaan jaksa itu perlu dibuktikan. saya rasa pak eman harus dipanggil ke pengadilan dan dihadirkan sebagai saksi utama dalam proses ini," ujar indra kepada wartawan pada sabtu, 14 september 2024.
baca juga:paslon pilgub jabar diingatkan jauhi narasi sara, ini tanggapan kpu
sidang ini dipimpin oleh hakim panji surono, bhudi kuswanto, dan ahmad gawi, dengan empat terdakwa, yaitu arsan latif, mantan penjabat bupati bandung barat; irfan nur alam, mantan kepala bkpsdm majalengka; andi nurmawan, pihak swasta; dan maya, seorang pns di majalengka.
indra menegaskan bahwa dalam kasus pidana seperti ini, ada tiga pihak yang harus diperhatikan, yaitu pelaku tindak pidana, pihak yang menyuruh melakukan, dan pihak yang turut serta melakukan.
"artinya, sebuah peristiwa pidana tidak pernah berdiri sendiri, terutama dalam konteks administratif seperti ini. bupati tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan birokrasi," jelasnya.
menurut indra, jika ada pembiaran terhadap proses yang salah, maka itu termasuk dalam kategori turut serta melakukan tindakan pidana.
baca juga:layangkan surat ke pengelola thm
dia juga menambahkan bahwa dalam konteks hukum administrasi negara, btidak bisa membuat produk hukum sendiri tanpa bantuan birokrasi yang ada pada saat itu.
"jika produk hukum tersebut bermasalah, seharusnya birokrasi yang ada saat itu memberitahu bahwa hal ini akan menjadi masalah," tegasnya.
indra juga menanggapi pernyataan juru bicara tim pemenangan calon bupati dan wakil bupati majalengka, eman suherman-dena muhamad, surya darma, yang dianggap mencoba mengarahkan opini publik agar eman terlihat tidak terlibat dalam kasus ini.
surya sebelumnya menyatakan bahwa keterlibatan eman dalam proyek pasar cigasong hanya sebatas menjalankan tuntutan birokrasi dan tugas pokok sebagai sekda.
baca juga:kpu butuh 23.226 personil kpps di pilbup cirebon 2024
"keterlibatan eman suherman tidak bisa dilepaskan begitu saja dari tanggung jawab atas proyek ini. peran sekda sangat strategis, dan sebagai pejabat tinggi di birokrasi, eman seharusnya tidak bisa begitu saja cuci tangan dari tanggung jawab yang timbul dari proyek pasar cigasong," ujar indra.
menurutnya, sekda tidak hanya memberikan masukan dan pertimbangan, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk melanjutkan atau menghentikan proyek jika ditemukan pelanggaran aturan.
"sekali lagi, terlibat dan melibatkan diri dalam kegiatan pemerintahan adalah konsekuensi logis, baik dalam hal keberhasilan maupun kegagalan administrasi," tambahnya.
dalam surat dakwaan yang dibacakan oleh jpu, eman suherman disebut telah menandatangani sejumlah surat keputusan terkait proyek tersebut.
baca juga:ratusan warga dukung dani-fitria, ini cara yang dilakukan
salah satunya adalah keputusan sekretaris daerah kabupaten majalengka nomor: 032/kep.33-bkad/2020 dan keputusan sekretaris daerah kabupaten majalengka nomor: 032/kep.34-pbj/2020 pada tanggal 11 desember 2020, yang dibuat dengan tanggal mundur.
surat keputusan ini menjadi dasar dalam penetapan mitra proyek pasar cigasong yang dimenangkan oleh pt purna graha abadi dengan nilai investasi sebesar rp77,3 miliar.
eman juga diketahui berperan dalam berbagai tahapan proyek, mulai dari perencanaan hingga penandatanganan peraturan bupati (perbup) terkait proyek tersebut.
baca juga:ini pesan idola kepada simpatisannya saat sosialisasi ke masyarakat di pilkada 2024
dalam sidang tersebut, turut disebutkan bahwa eman, sebagai ketua tim anggaran pemerintah daerah (tapd), hadir dalam rapat khusus pada 25 februari 2020 bersama bupati majalengka saat itu, karna sobahi. (bae)