Munaslub Kadin di Jakarta Tetapkan Anindya Bakrie jadi Ketua, Istana Tegaskan Netral

Istana membantah ikut cawe-cawe dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) yang berlangsung Sabtu (14/9) lalu. Munaslub tersebut menetapkan Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin.

Istana menegaskan bahwa kekisruhan itu merupakan urusan internal Kadin. "Tidak ada cawe-cawe dari Presiden. Itu urusan internal Kadin," kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana kepada wartawan, Senin (16/9).

Ari menekankan, Presiden Jokowi sangat menghormati internal Kadin. Karena hal itu sesuai dengan AD/ART Kadin. "Presiden sangat menghormati Kadin sebagai lembaga independen yang memiliki mekanisme internal sesuai AD/ART Kadin," ucap Ari. 

Meski demikian, Ari mengatakan bahwa pihaknya belum menerima surat dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) terkait kepengurusan baru Kadin hasil Munaslub.

BACA JUGA:Macet Berjam-jam Long Weekend di Jalur Puncak Bogot, Ini Penyebabnya

"Proses awal di pemerintahan ada di Kementerian Hukum dan HAM. Istana/Kemensetneg belum menerima surat dari Kemenkumham," tegas Ari.

Sebelumnya, Menkumham Supratman Andi Agtas memastikan bahwa Keputusan Presiden (Keppres) terkait terpilihnya Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia akan segera diproses. Namun, Supratman tak menjelaskan lebih lanjut kapan Keppres itu akan dierbitkan.

"Aturannya seperti itu (penerbitan Keppres). Namun, nanti kan semua keputusan presiden pasti nanti akan melewati proses harmonisasi di kementerian," ucap Supratman di Jakarta, Minggu (15/9). "Ya, kalau bisa secepatnya, kenapa harus berlama-lama," sambungnya.

Anindya Bakrie terpilih sebagai Ketua Umum Kadin melalui hasil Munaslub yang digelar di Hotel St Regis, Jakarta Selatan, Sabtu (14/9). Hal ini mengakibatkan munculnya dualisme kepemimpinan di internal Kadin. Mengingat, Munaslub itu digelar di tengah kepemimpinan Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid periode 2021–2026. 

BACA JUGA:Kementerian PANRB Lakukan Pemutakhiran Data JIPPNas

Andi menyebut, terkait adanya kekisruhan ity merupakan internal Kadin. Ia menilai, permasalahan itu seharusnya sudah selesai melalui hasil Munaslub.

"Kalau kami di pemerintah ya, ini kan urusan internal Kadin sebenarnya. Dan sudah diselesaikan lewat keputusan Munaslub yang ada," ujar Supratman.

Ia menegaskan, pemerintah akan mengikuti aturan. Menurut dia, Munaslub itu juga digelar berdasarkan kehendak mayoritas pengurus Kadin.

"Kami ikut sesuai dengan aturan, dan ini menjadi kendak bagi seluruh mayoritas pengurus Kadin daerah, provinsi. Dan pemerintah dalam hal ini tentu akan ikut dengan keputusan yang dihasilkan oleh teman-teman di Kadin," pungkas Supratman. (jp)