Sudah Keluarkan SE Netralitas ASN, Namun BKPSDM Kabupaten Cirebon Tidak Bisa Berikan Jaminan

Reporter: Raswidi Hendra Suwarsa |

Editor: Raswidi Hendra Suwarsa |

Rabu , 11 Sep 2024 - 14:00

Kabid Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan BKPSDM Kabupaten Cirebon, Meilan Sarry Rumbino Rumakito SSTP memastikan pihaknya akan memberikan sanksi jika ditemukan ASN terlibat politik praktis.-dokumen -tangkapan layar

“Kami akan melakukan pengawasan pasif terhadap ASN yang dicurigai terlibat dalam politik praktis. Setiap pelanggaran akan ditindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan," tegasnya.

Selain itu, pihaknya juga sudah memberikan pembinaan khusus kepada 4 ASN Pemkab Cirebon yang memproses Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN).

Empat ASN yang sempat ramai akan menghiasi pilkada itu di antaranya, Abraham Mohamad, Yadi Wikarsa, dr Deni, dan Camat Astanajapura Suharto yang saat itu masih menjabat.

Namun, ternyata hanya Yadi Wikarsa dan dr Deni yang melanjutkan proses CLTN.

“Kami sudah memberikan imbauan kepada mereka yang memproses CLTN, meskipun pada akhirnya tidak ada yang terekomendasi atau terdaftar," imbuhnya.

Meilan menjelaskan bahwa BKPSDM sudah memproses pengusulan ASN yang CLTN agar agar statusnya kembali diaktifkan sebagai ASN.

“Kita sudah usulkan ke BKN. Jadi kini tinggal menunggu keputusan final," terang Meilan.

Sebelumnya, mengenai status Yadi Wikarsa, juga disampaikan Kabag Organisasi Setda Kabupaten Cirebon, Agung Firmansyah SSTP.

Ia mengatakan ada proses yang harus ditempuh agar status ASN Yadi Wikarsa aktif kembali setelah gagal mendapat rekomendasi dari partai politik sebagai peserta Pilbup Cirebon.

“Pak Yadi bisa mengusulkan mengaktifan kembali sebagai ASN. Artinya tidak harus melihat batas akhir cuti, karena Pak Yadi kan tidak dapat rekomendasi di kontestasi pilkada," ujar Agung kepada Radar Cirebon, Minggu 8 September 2024.

Adapun prosesnya, kata Agung, tergantung dari kemauan dari yang bersangkutan. Untuk proses pengaktifan kembali sebagai ASN, yang bersangkutan mengajukan permohonan secara tertulis ke sekda sebagai pimpinan tertinggi ASN.

sudah keluarkan se netralitas asn, namun bkpsdm kabupaten cirebon  tidak bisa berikan jaminan                             cirebon- pilkada serentak 2024 semakin dekat. saat ini sudah pendaftaran paslon ke kpu.
selanjutnya masuk tahap penetapan, masa kampanye, lalu pemungutan suara pada 27 november 2024.
setiap kali hajatan atau pesta demokrasi, asn pun selalu diingatkan soal netralitas.
ini juga yang sudah terjadi di kabupaten cirebon.
baca juga:kota cirebon terbebas kasus cacar monyet 
badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (bkpsdm) kabupaten cirebon telah mengeluarkan surat edaran terkait netralitas seluruh asn.
hal tersebut seperti disampaikan kabid penilaian kinerja aparatur dan penghargaan pada bkpsdm kabupaten cirebon, meilan sarry rumbino rumakito sstp.
ia mengatakan “surat cinta” atau surat edaran terkait netralitas asn itu telah dikirim ke semua asn pemkab cirebon.
“sejauh ini kami telah melakukan banyak upaya pencegahan terkait netralitas asn. salah satunya adalah surat edaran bupati yang telah kami kirimkan, bahkan sebelum pemilu 2024," kata meilan sarry rumbino rumakito kepada radar cirebon pada senin 9 september 2024.
baca juga:kasus dbd terus meningkat, dinkes catat ada 1.431 kasus dan 6 kasus meninggal dunia
namun demikian, pihaknya tidak bisa memberikan jaminan atau berkeyakinan penuh terhadap netralitas asn di pilbup cirebon maupun pilkada provinsi jawa barat.
hanya saja, sambungnya, berbagai upaya pencegahan sudah dilakukan. termasuk pengawasan pasif dan pemberian pemahaman serta bimbingan teknis kepada asn.
menurutnya, netralitas asn adalah hal yang mutlak, sesuai dengan regulasi yang ada.
asn tidak boleh berpihak kepada salah satu calon ataupun terlibat dalam kegiatan politik yang dapat mencederai prinsip netralitas ini.
baca juga:pengurus ranting pdi p panongan semuanya laki-laki, video dukungan eman pembohongan publik
“kami akan melakukan pengawasan pasif terhadap asn yang dicurigai terlibat dalam politik praktis. setiap pelanggaran akan ditindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan," tegasnya.
selain itu, pihaknya juga sudah memberikan pembinaan khusus kepada 4 asn pemkab cirebon yang memproses cuti di luar tanggungan negara (cltn).
empat asn yang sempat ramai akan menghiasi pilkada itu di antaranya, abraham mohamad, yadi wikarsa, dr deni, dan camat astanajapura suharto yang saat itu masih menjabat.
baca juga:imam jamaludin sumbang emas untuk jawa barat di cabor angkat besi pon xxi
namun, ternyata hanya yadi wikarsa dan dr deni yang melanjutkan proses cltn.
“kami sudah memberikan imbauan kepada mereka yang memproses cltn, meskipun pada akhirnya tidak ada yang terekomendasi atau terdaftar," imbuhnya.
meilan menjelaskan bahwa bkpsdm sudah memproses pengusulan asn yang cltn agar agar statusnya kembali diaktifkan sebagai asn.
baca juga:peringkat fifa indonesia naik ke urutan 130 dunia berkat tambahan poin, berpeluang naik lagi
“kita sudah usulkan ke bkn. jadi kini tinggal menunggu keputusan final," terang meilan.
sebelumnya, mengenai status yadi wikarsa, juga disampaikan kabag organisasi setda kabupaten cirebon, agung firmansyah sstp.
ia mengatakan ada proses yang harus ditempuh agar status asn yadi wikarsa aktif kembali setelah gagal mendapat rekomendasi dari partai politik sebagai peserta pilbup cirebon.
baca juga:pasang spanduk larangan, bakar sampah di sepanjang jalur rel ka ganggu pandangan masinis
“pak yadi bisa mengusulkan mengaktifan kembali sebagai asn. artinya tidak harus melihat batas akhir cuti, karena pak yadi kan tidak dapat rekomendasi di kontestasi pilkada," ujar agung kepada radar cirebon, minggu 8 september 2024.
adapun prosesnya, kata agung, tergantung dari kemauan dari yang bersangkutan. untuk proses pengaktifan kembali sebagai asn, yang bersangkutan mengajukan permohonan secara tertulis ke sekda sebagai pimpinan tertinggi asn.
selanjutnya, bkpsdm meneruskan proses ke badan kepegawaian nasional (bkn).
sementara itu, sekda kabupaten cirebon dr hilmy rivai ma membenarkan bahwa yadi dapat kembali berstatus asn.
namun, penempatan posisi setelah aktif kembali akan bergantung pada kebijakan penjabat (pj) bupati.